Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah lewat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyalurkan injeksi dana segar senilai Rp200 triliun ke bank-bank pelat merah atau Himbara. Angka fantastis ini digadang-gadang sebagai “game changer” sektor keuangan. Namun bagi rakyat kecil, suntikan jumbo itu lebih mirip pesta pora untuk para garong berdasi yang tak pernah kenyang meneguk darah bangsa.
Dana sebesar itu, menurut perhitungan ekonom, akan melonggarkan likuiditas perbankan. Tetapi di balik jargon stabilisasi, terselip potensi bahaya: inflasi mengintai, sementara rakyat miskin hanya kebagian remah-remah. Uang negara yang seharusnya jadi alat melawan kemiskinan, justru dijadikan mainan para maling kelas kakap yang berlindung di balik nama kebijakan fiskal.
Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, membeberkan bahwa Rp200 triliun itu bakal meningkatkan jumlah uang beredar (M2) hingga 8,5 persen. Dana ditempatkan di deposito on call (DOC), seolah-olah hanya jadi amunisi cadangan bagi bank untuk bermain bunga. Lagi-lagi, rakyat jadi tumbal, sementara para pengumpul harta haram bersorak.
Efek langsung injeksi ini adalah potensi naiknya inflasi sekitar 0,4–0,5 persen. Meski angka itu masih disebut dalam batas aman, kenyataannya, setiap kenaikan harga akan langsung menghantam dapur rakyat kecil. Para elit bisa saja menutupinya dengan pesta mewah, tapi bagi rakyat, setiap rupiah yang hilang berarti perut yang lapar. Itulah wajah telanjang dari kebijakan yang katanya pro-rakyat.
“Saat ini inflasi memang masih di angka 2,3 persen. Namun, dengan tambahan likuiditas gila-gilaan, inflasi diperkirakan naik bertahap hingga 2,7–2,8 persen pada September 2025. Di atas kertas, masih dalam target Bank Indonesia 1,5–3,5 persen. Tetapi, siapa yang berani menjamin bahwa angka tidak akan meledak ketika para setan keparat pemilik modal terus bermain di balik layar?”
Lebih jauh, tambahan likuiditas ini diprediksi mendorong pertumbuhan simpanan perbankan hingga dua digit. Dari posisi Agustus 2025 yang 8 persen, bisa melonjak jadi 11–12 persen di akhir tahun. Artinya, bank akan semakin gemuk, semakin gendut oleh suntikan uang negara. Sementara rakyat? Tetap kurus, tercekik, hanya jadi sapi perah yang diperah keringatnya tanpa pernah merasakan hasilnya.
Loan to deposit ratio (LDR) diperkirakan akan membaik di kisaran 83–84 persen. Artinya, bank lebih leluasa menyalurkan kredit. Tapi kredit itu jatuhnya bukan ke petani gurem atau pedagang kecil, melainkan ke konglomerat rakus yang sudah menguasai banyak sektor. Para garong berdasi inilah yang akan mengeruk untung besar, menegaskan jurang antara rakyat lapar dan elit bergelimang harta.
Kebijakan ini juga diperkirakan akan menurunkan bunga deposito, yang ujung-ujungnya diharapkan ikut menekan bunga kredit. Tetapi retorika ini sudah terlalu sering jadi propaganda manis. Kenyataannya, bunga memang turun, tapi syarat kredit tetap membelit rakyat kecil. Hanya pemodal besar yang bisa menikmati karpet merah, sedangkan rakyat jelata dipaksa menelan janji palsu.
Bagi rakyat kecil, injeksi Rp200 triliun ini tak ubahnya menonton pesta mewah dari luar pagar. Mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, sementara para maling kelas kakap menari di atas kucuran uang negara. Di kampung-kampung, harga kebutuhan pokok makin sulit dijangkau, sedangkan di gedung-gedung tinggi Jakarta, para setan keparat justru berpesta dengan senyum puas.
Pemerintah menyebut tujuan injeksi ini adalah memastikan transmisi moneter lebih efektif. Katanya, agar suku bunga kredit turun dan investasi naik. Tapi publik sudah terlalu sering dipermainkan. Berapa kali rakyat mendengar janji investasi membuka lapangan kerja, namun yang muncul justru proyek siluman, mark-up anggaran, dan rekening gendut para pejabat korup?
Dengan dana jumbo ini, pertumbuhan ekonomi disebut akan lebih bergairah. Namun gairah siapa yang dimaksud? Apakah petani yang kesulitan membeli pupuk? Apakah buruh yang upahnya tak pernah cukup untuk biaya sekolah anak? Atau justru para lintah penghisap darah rakyat yang semakin rakus menghisap keringat bangsa?
Skema injeksi dana seperti ini kerap dijadikan alat pemoles wajah perbankan. Pemerintah menampilkan narasi manis: likuiditas terjaga, kredit meluas, ekonomi tumbuh. Namun, di lapangan, rakyat hanya melihat kenyataan getir. Harga sembako tak terkendali, lapangan kerja tetap sempit, dan kesenjangan makin menganga. Uang negara kembali jatuh ke tangan garong berdasi.
“Bila benar dana Rp200 triliun itu untuk rakyat, maka harus ada mekanisme pengawasan ketat. Namun publik tahu, di balik setiap program, selalu ada celah bagi perampok uang negara menyelipkan jarinya. Begitu dana turun, setan keparat mulai bergerak. Mereka menyulap dana rakyat jadi vila, mobil mewah, atau rekening asing. Sementara rakyat hanya dapat dua liter minyak goreng.”
Kebijakan ini ibarat memberi pisau emas kepada perampok. Dengan alasan kebijakan fiskal, mereka diberi keleluasaan mengatur uang rakyat. Korupsi bukan lagi tindak pidana luar biasa, melainkan tradisi yang terus dipelihara oleh kelompok kriminal berdasi. Setiap injeksi dana adalah bancakan, setiap stimulus adalah pesta, rakyat hanya dijadikan penonton lapar.
Sementara itu, pemerintah terus berkilah dengan data makro: pertumbuhan, inflasi, defisit. Angka-angka yang dibungkus indah ini tak lebih dari kamuflase. Rakyat tak butuh angka, mereka butuh perut yang kenyang, sekolah yang terjangkau, dan lapangan kerja yang layak. Tapi kebutuhan riil ini kerap dikalahkan oleh syahwat elit yang lebih sibuk mengamankan pundi-pundi haramnya.
Kenyataan yang paling menyakitkan adalah ironi. Di saat negara menyuntik Rp200 triliun ke bank, di pelosok negeri masih ada rakyat yang harus antre panjang hanya untuk sekilo beras murah. Di saat garong berdasi menenggak sampanye di hotel bintang lima, petani di sawah menjerit karena harga gabah anjlok. Kontras ini menampar logika keadilan.
Seharusnya, suntikan dana sebesar itu diarahkan ke program riil yang langsung menyentuh rakyat kecil. Bukan hanya menggemukkan perut bank dan pemodal besar. Tapi pemerintah lebih memilih jalur cepat: lempar uang ke bank, lalu berharap efek domino. Padahal efek itu seringkali berhenti di saku segelintir maling kelas kakap yang sudah terlalu kenyang.
Kebijakan ini jelas butuh transparansi dan pengawasan super ketat. Tanpa itu, Rp200 triliun hanya akan jadi santapan empuk para garong berdasi yang selama ini merajalela. Publik berhak tahu aliran dana, berhak menagih pertanggungjawaban, dan berhak memastikan uang negara tidak disulap jadi harta pribadi para pengumpul kekayaan haram.
Berita ini menegaskan, suntikan Rp200 triliun bukan sekadar soal stabilitas perbankan, tapi soal arah moral bangsa. Apakah negara akan terus membiarkan setan keparat menjarah uang rakyat, atau berani berdiri bersama rakyat miskin yang terus diperas? Sesuai UU Pers, ruang klarifikasi terbuka lebar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menjelaskan skema pengawasan dana jumbo ini. Namun, hingga saat itu tiba, publik akan terus bertanya: Rp200 triliun ini untuk siapa sebenarnya?
