Aspirasimediarakyat.com — Para garong berdasi di sektor perbankan kembali bikin publik tercengang. Empat bank besar milik negara—Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN—kompak menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) menjadi 4% mulai 5 November 2025. Kebijakan yang tampak manis bagi pemilik dolar ini justru jadi racun bagi rupiah, yang kini terpuruk hingga menembus Rp16.700 per dolar AS.
Pengumuman itu disampaikan serentak pada Rabu (24/9) lewat laman resmi masing-masing bank. Bunga deposito valas sebesar 4% tersebut berlaku untuk tenor 1 hingga 12 bulan di semua kategori simpanan. Praktis, angka ini jauh di atas bunga deposito valas yang sebelumnya ditawarkan, yakni hanya berkisar 0,2% hingga 2,25%.
Langkah kolektif ini menjadi sorotan tajam karena bertolak belakang dengan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Awal pekan ini, LPS justru menurunkan bunga penjaminan simpanan valas sebesar 25 bps menjadi 2%. Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik manuver bank-bank Himbara?
“Hasilnya sudah terlihat. Dalam sepekan terakhir, rupiah ambruk lebih dari 130 poin dan ditutup di level Rp16.738 per dolar AS berdasarkan catatan Bloomberg. Pasar kaget, investor ragu, sementara pelaku usaha domestik tercekik oleh ketidakpastian nilai tukar.”
Ekonom senior Chatib Basri menyebut langkah bank-bank Himbara ini sebagai studi kasus nyata untuk para mahasiswa ekonomi. Menurutnya, kenaikan bunga deposito dolar justru memicu masyarakat mengalihkan aset rupiah ke dolar, bukan mendatangkan modal asing baru. “Kasus menarik untuk dipelajari: apakah capital inflow benar-benar akan datang, atau justru rupiah makin melemah?” tulis Chatib di akun X.
Ia menegaskan, permintaan dolar meningkat karena insentif bunga yang lebih tinggi. Dampaknya, likuiditas rupiah di pasar domestik terkuras, suku bunga rupiah naik, dan kurs makin tertekan. Jika BI tidak segera intervensi, rupiah bisa terus melemah.
Tak hanya likuiditas, bank-bank BUMN juga menghadapi risiko keseimbangan aset dan kewajiban dalam dolar. Jika dana valas terkumpul tanpa penyaluran kredit yang sepadan, maka bank hanya menanggung beban tambahan tanpa nilai tambah nyata.
Di sisi lain, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengingatkan bahwa efek awal dari kenaikan bunga deposito valas bukanlah masuknya dana asing. “Bank dapat tambahan funding USD, tapi dari mana? Dari rupiah yang dikonversi. Itu berarti permintaan dolar naik, sementara rupiah keluar dari sistem,” ujarnya.
Fenomena ini menimbulkan kontradiksi. Publik yang berharap stabilitas justru dihadapkan pada skema yang menguntungkan pemilik dolar, bukan masyarakat luas. Di sinilah negara seakan tunduk pada kepentingan segelintir pemodal besar, sementara rakyat harus menanggung dampak melemahnya rupiah dalam harga barang pokok. Seperti lintah penghisap darah rakyat, segelintir elite kembali kenyang, rakyat yang megap-megap.
“Kekhawatiran ini diperkuat dengan bantahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menolak disebut berada di balik kebijakan tersebut. “Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau bank untuk naikin bunga deposito seperti itu,” ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan.”
Menurut Purbaya, ia hanya pernah membahas wacana insentif pemilik valas agar memindahkan dana ke Indonesia. Namun, wacana itu belum final karena masih ada risiko yang perlu diperhitungkan. Ia menegaskan, mekanisme pasar tetap jadi acuan utama perbankan.
Sementara itu, Bank Indonesia bergerak agresif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan intervensi besar-besaran menggunakan instrumen spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Bahkan intervensi juga dilakukan di pasar internasional di Asia, Eropa, dan Amerika.
Perry mengklaim, semua langkah ini ditempuh untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap sesuai dengan fundamentalnya. “BI menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold,” tegasnya.
Meski demikian, data menunjukkan rupiah terus melemah. Pada Kamis (25/9), rupiah ditutup di Rp16.749 per dolar AS, turun 64 poin. Sehari sebelumnya, rupiah juga jatuh 80 poin ke Rp16.684 per dolar AS.
BI berharap langkah-langkah intervensi dapat meredam gejolak nilai tukar. Perry pun mengajak pelaku pasar agar bersama menjaga iklim pasar tetap kondusif. Namun, pasar menilai intervensi BI hanya mampu menahan sesaat, bukan menyelesaikan akar masalah.
Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan. Jika bunga deposito dolar tetap tinggi, risiko pengetatan likuiditas rupiah semakin besar. Sebaliknya, jika BI terus menguras cadangan devisa untuk intervensi, daya tahan moneter bisa rapuh dalam jangka panjang.
Sebagian analis menilai, kebijakan ini seolah menjadi panggung uji coba ekonomi yang dipertaruhkan dengan harga mahal: stabilitas rupiah. Masyarakat yang sudah terbebani harga pangan dan energi kini makin terhimpit oleh pelemahan mata uang.
Rakyat menuntut transparansi. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari kebijakan ini? Apakah sekadar proyek “maling kelas kakap” berkedok stabilisasi pasar, atau ada strategi lebih besar yang belum terbuka?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap otoritas moneter. Jika pemerintah dan perbankan BUMN gagal memberi kepastian, maka krisis kepercayaan bisa meledak kapan saja.
Pada akhirnya, langkah bank-bank BUMN menaikkan bunga deposito valas tidak hanya soal angka, melainkan juga tentang arah kebijakan ekonomi nasional. Apakah kebijakan ini untuk menjaga rakyat, atau justru memberi karpet merah bagi segelintir pemilik modal? Inilah ironi pahit: di saat rakyat butuh perlindungan, kebijakan justru rawan jadi bancakan elit, persis wajah ekonomi yang dikuasai garong berdasi.
