Aspirasimediarakyat.com — Palu sidang di Gedung DPR kembali diketok. RAPBN 2026 resmi disahkan dengan komitmen anggaran Rp16,23 triliun untuk stimulus ekonomi, salah satunya paket bansos beras 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng. Angka ini tampak besar di atas kertas, namun bagi rakyat miskin, bantuan itu ibarat remah nasi basi yang tercecer dari meja pesta para garong berdasi.
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dengan lantang menyebut tambahan 1 liter minyak goreng itu sebagai usulan langsung dari pimpinan DPR. Ironis, karena di saat rakyat hanya diberi dua liter minyak, para maling kelas kakap justru meneguk gelimang kekayaan hasil caplokan uang negara tanpa pernah kenyang.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Said menegaskan stimulus masih bisa dioptimalkan. Namun publik paham betul, optimalisasi yang digembar-gemborkan seringkali berhenti di mulut, sementara para setan keparat pengumpul harta haram terus menjarah anggaran lewat proyek siluman.
“DPR bahkan sempat melempar wacana agar bantuan minyak digelontorkan hingga lima liter. Tapi usulan itu kandas, bukan karena kas negara tidak mampu, melainkan karena orientasi mereka lebih sibuk menjaga selokan proyek yang jadi ladang bancakan para lintah penghisap darah rakyat.”
RAPBN 2026 diproyeksikan menjadi tolok ukur kesejahteraan. Indikator kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dijanjikan bakal ditekan. Namun janji itu terasa bagai retorika busuk di tengah rakyat yang antre beras murah, sementara garong berdasi berlenggang dalam mobil mewah dan pesta arisan miliaran rupiah.
Said dalam laporannya menekankan tiga keseimbangan: menekan kemiskinan, meningkatkan SDM, dan menjaga kelestarian alam. Tapi rakyat sudah hafal: jargon pembangunan itu kerap dijadikan tameng untuk menutup lubang-lubang penjarahan. Bansos dijadikan perisai politik, sementara para maling anggaran terus menari di atas penderitaan rakyat kecil.
Sementara Menkeu Purbaya menyanggupi usulan DPR. Ia menyebut tambahan minyak goreng bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun bagi rakyat, minyak dua liter itu hanyalah tetesan kecil, sedangkan lautan rupiah terus digelontorkan ke proyek mercusuar yang kerap jadi sapi perahan kelompok kriminal berdasi.
Program Bantuan Pangan yang dijalankan Oktober–November 2025 ini seolah menjadi pelipur lara sementara. Rakyat diberi sekadar nasi kotak, padahal uang APBN yang mereka setorkan lewat pajak habis dicaplok setan keparat yang hidup di menara gading.
Banggar DPR menyebut APBN 2026 sebagai alat memerangi kemiskinan. Namun faktanya, kemiskinan tetap menjelma wajah sehari-hari rakyat, sementara gedung-gedung megah terus dibangun sebagai simbol kuasa para penggarong negeri.
Kesejahteraan, kata Said, menjadi indikator utama sukses pembangunan manusia. Tetapi bagaimana mungkin rakyat bisa sejahtera bila jeritan lapar ditutup dengan janji palsu, sementara uang negara terus dipreteli oleh maling kelas kakap yang bersembunyi di balik dasi dan jas parlente.
“Indikator kesejahteraan yang dicanangkan hanyalah angka di kertas. Rakyat menuntut bukan angka, tapi keadilan. Sedangkan keadilan kerap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lintah politik terus melenggang, rakyat terus dihantam.”
Dalam setiap rapat, jargon kesejahteraan diperdagangkan seolah mata uang politik. Rakyat miskin jadi komoditas dalam angka-angka, sementara garong berdasi menjadikan APBN sebagai ladang candu kekuasaan.
Tambahan bansos yang dielu-elukan itu, bagi rakyat, hanya setitik cahaya dalam lorong gelap. Karena yang sebenarnya dibutuhkan bukan sekadar beras dan minyak, melainkan keberanian negara membongkar sindikat maling uang rakyat.
Said dengan yakin menyebut pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Tetapi kebebasan macam apa bila rakyat terus dibelenggu oleh harga pangan yang mencekik, sementara elit politik bebas memperjualbelikan undang-undang demi selera setan keparat pemodal.
APBN 2026 kembali dijanjikan sebagai perangkat negara untuk memerangi kesenjangan. Namun selama tikus-tikus berdasi tetap merajalela, kesenjangan hanya akan semakin menganga: rakyat lapar di jalanan, garong berdasi kenyang dalam pesta rahasia.
Janji peningkatan kualitas SDM terdengar indah, tetapi anak-anak bangsa terus dipaksa belajar dalam ruang kelas reyot. Di sisi lain, anak-anak maling kelas kakap menikmati pendidikan di luar negeri dengan biaya hasil rampokan negara.
Said bicara soal kelestarian alam. Tetapi yang terjadi, hutan terus digunduli untuk kepentingan segelintir pengusaha rakus yang punya kawan dekat di lingkar kekuasaan. Alam dijual, rakyat disingkirkan, sementara negara hanya jadi stempel legalitas bagi para garong.
Tambahan minyak goreng dan beras hanya jadi pelengkap penderita dalam drama panjang APBN. Rakyat terus menunggu kapan negara benar-benar berani menyikat setan keparat yang menguras habis uang pajak mereka.
RAPBN 2026 disahkan dengan tepuk tangan. Tapi rakyat tak ikut bertepuk, karena yang mereka tahu, setiap ketukan palu berarti ada anggaran baru yang siap dipreteli. Garong berdasi tertawa, rakyat kembali meringis.
