Aspirasimediarakyat.com — Gelombang penonaktifan lima anggota DPR RI dari partai politiknya menjadi tamparan keras bagi wajah parlemen yang selama ini dicap sebagai kandang serigala rakus. Kehidupan mewah dengan gaji jumbo, tunjangan melimpah, dan fasilitas serba wah kini harus berhenti dinikmati Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.
Setelah partai politik mereka menarik dukungan, kursi empuk yang dulu dianggap keramat itu seketika berubah menjadi bangku dingin penuh rasa malu. Rakyat menyambut kabar ini dengan rasa puas bercampur geram. Puas karena ada garong berdasi yang akhirnya terpental, tapi geram karena mereka masih sempat hidup dari keringat rakyat terlalu lama.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa konsekuensi politik itu jelas: siapa yang dinonaktifkan partainya, otomatis tidak lagi menerima hak-hak keuangan. “Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujar Dasco lantang di Kompleks Parlemen, Jumat (5/9/2025).
Pernyataan itu terdengar seperti palu godam yang menghantam meja serigala rakus Senayan. Tidak ada lagi gaji, tidak ada lagi tunjangan, tidak ada lagi fasilitas mewah. Namun rakyat masih bertanya-tanya, apakah itu cukup? Apakah sekadar memutus aliran uang negara ke kantong para maling sudah bisa membersihkan busuknya lembaga wakil rakyat?
Dasco menambahkan, tindak lanjut atas penonaktifan ini diserahkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai. Kalimat formal itu terdengar sopan, tetapi bagi rakyat yang lapar keadilan, kalimat itu bagai selimut tipis yang menutupi bangkai busuk.
“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI dengan meminta MKD DPR RI berkoordinasi dengan mahkamah parpol,” kata Dasco, memberi sinyal bahwa bola kini ada di tangan lembaga etik yang selama ini kerap dicap ompong.
Sebelum badai tuntutan rakyat yang dikenal dengan “17+8 Tuntutan Rakyat” bergemuruh, anggota DPR masih bergelimang dalam fasilitas ala raja kecil. Dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, hingga tunjangan beras, jumlah yang mereka kantongi mencapai belasan juta. Itu baru sebagian.
Tambahkan lagi tunjangan kehormatan, biaya komunikasi, ongkos pengawasan, dan honor legislasi. Totalnya bisa mencapai Rp74 juta per bulan, angka yang bagi rakyat kecil setara dengan mimpi mustahil. Semua itu mengalir deras ke kantong mereka sementara rakyat harus antre beras murah dan rebutan gas subsidi.
Kini, sebagian pos itu sudah dipangkas, bahkan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dan fasilitas jalan-jalan ke luar negeri dicoret. Namun rakyat tak melupakan, bertahun-tahun garong berdasi itu sudah sempat hidup bagai raja dengan uang rakyat.
“Penonaktifan ini bukan datang dari kesadaran moral, melainkan tekanan publik yang muak melihat setan keparat di kursi dewan berpesta. Dari Sahroni yang menghina rakyat dengan sebutan “pendapat orang tolol”, hingga Nafa yang ngotot membela kenaikan tunjangan hanya karena macet di jalan”.
Belum lagi Eko Patrio dan Uya Kuya, yang mempermalukan parlemen dengan joget-joget ala badut, seakan lembaga wakil rakyat hanyalah panggung hiburan murahan. Ketika rakyat marah, mereka malah mengunggah video parodi, menari di atas penderitaan rakyat.
Golkar juga ikut terseret dalam arus ini setelah menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, yang komentarnya soal tunjangan justru mempertebal luka rakyat. Seperti babi hutan yang tak tahu diri, ia lupa sedang berpesta di ladang rakyat yang sudah habis dipangkas.
Partai NasDem, PAN, dan Golkar kini seperti mencoba cuci tangan. Padahal, publik tahu, mereka semua sudah lama membiarkan maling-maling kelas kakap itu bercokol. Baru setelah rakyat mengaum, partai ketakutan dan buru-buru melempar kadernya ke lubang api.
Apakah penonaktifan ini akhir dari drama? Rakyat belum percaya. Mereka tahu, bangkai busuk hanya dipindahkan, bukan dibakar habis. Jika MKD dan partai masih main mata, lima nama ini bisa saja kembali dengan wajah segar dan kantong baru.
Sementara itu, rakyat kecil masih menunggu: kapan giliran serigala-serigala lain di Senayan diseret keluar? Karena mereka bukan hanya lima orang. Di balik kursi empuk, masih banyak lintah penghisap darah yang bersembunyi.
Kasus ini membuka mata bahwa DPR selama ini lebih mirip pasar gelap ketimbang rumah rakyat. Dan meski beberapa garong sudah terpental, rakyat masih menunggu langkah nyata: apakah ini sekadar drama atau benar-benar pembersihan. Dalam konteks ini, pernyataan Dasco soal pemutusan hak keuangan penting untuk dicatat, tapi rakyat tidak ingin berhenti di sana. Rakyat lapar keadilan, bukan sekadar pengumuman formal.



















