Aspirasimediarakyat.com — DPR RI kembali mengesahkan pagu anggaran fantastis, kali ini untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp13 triliun pada 2026. Angka yang terdengar megah ini diumumkan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2026. Namun, di balik angka bombastis tersebut, rakyat bertanya: siapa sebenarnya yang akan menikmati hasilnya, nelayan kecil atau garong berdasi yang biasa mencaplok uang negara?
“DPR menyetujui pagu anggaran KKP tahun anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp13 triliun,” kata Titiek dalam rapat kerja dengan KKP di Jakarta, Selasa (16/9/2025). Ucapan resmi ini terdengar rapi, tetapi publik yang kenyang janji tahu, setiap rupiah bisa saja menjadi santapan maling kelas kakap.
Berdasarkan pemaparan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Rp12,7 triliun dari anggaran itu akan diarahkan ke belanja pegawai, operasional perkantoran, hingga program prioritas presiden. Lagi-lagi, birokrasi menelan porsi besar, sementara nelayan kecil yang berjibaku dengan ombak, sering pulang hanya dengan hasil tangkapan seadanya.
Proyek yang terdengar manis pun dijabarkan: Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, kawasan tambak udang terintegrasi, hingga modeling budidaya rumput laut, lobster, dan bawal bintang. Semua terlihat indah di atas kertas, namun di lapangan sering kali berubah menjadi ladang bancakan para pengumpul harta haram.
KKP juga mematok target kinerja, mulai dari konservasi perairan seluas 30,7 juta hektare, produksi perikanan 25,84 juta ton, produksi garam 2,5 juta ton, ekspor hasil perikanan US$6,7 miliar, hingga pertumbuhan PDB perikanan 4%–6%. Target yang ambisius ini tampak menjulang seperti menara gading, sementara nelayan kecil tetap berhutang demi membeli solar untuk melaut.
“Pemerintah sebelumnya bahkan mengumumkan penyerapan likuiditas Rp200 triliun lewat Himbara, dengan dalih memperluas kesempatan kerja sektor kelautan. Namun, rakyat tak lupa: program dana jumbo sering kali hanya menjadi bancakan elit, yang kenyang di meja rapat, sementara nelayan tetap lapar di pinggir pantai.”
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyek besar: revitalisasi tambak Pantura 20.413 hektare dengan target 1,18 juta ton senilai Rp30,65 triliun. Tapi rakyat bertanya: dari triliunan rupiah itu, berapa yang benar-benar mengalir ke jaring nelayan, bukan ke kantong maling kelas kakap?
Proyek lain yang diumumkan lebih gila lagi: pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dengan anggaran Rp24,2 triliun. Jika dihitung kasar, satu kampung nelayan bisa menelan anggaran belasan miliar. Bukankah itu lebih mirip panggung pesta para setan keparat ketimbang solusi untuk nelayan miskin yang rumahnya nyaris roboh?
Belum cukup, pemerintah juga merencanakan kawasan tambak udang terintegrasi seluas 1.361 hektare. Lagi-lagi, jargon modernisasi dilontarkan, namun di baliknya rakyat mencium aroma anyir permainan proyek, di mana angka besar menjadi dalih untuk mengisap darah anggaran.
Rencana terakhir, modernisasi 1.000 kapal perikanan milik nelayan dan BUMN/Jaladri dengan anggaran Rp48 triliun. Ya, Rp48 triliun! Angka yang membuat mata rakyat terbelalak, karena itu berarti hampir empat kali lipat dari pagu KKP itu sendiri. Pertanyaannya: kapal siapa yang dimodernisasi? Nelayan kecil yang perahunya bolong, atau kapal mewah milik konglomerat perikanan yang sudah hidup bergelimang harta?
Dalam sejarah pengelolaan anggaran sektor kelautan, rakyat selalu jadi saksi bagaimana proyek-proyek raksasa berubah menjadi bancakan. Embel-embel “modernisasi” atau “revitalisasi” hanya topeng untuk mengalihkan miliaran bahkan triliunan ke rekening para garong berdasi.
“Nelayan yang seharusnya tersenyum melihat negara hadir, justru semakin terhimpit. Mereka berhadapan dengan biaya hidup yang melonjak, harga BBM yang mencekik, dan tangkapan ikan yang kian menipis akibat rusaknya ekosistem laut.”
Kontrasnya jelas: para penguasa pesta di hotel mewah dengan meja penuh makanan laut, sementara nelayan makan nasi aking. Para pejabat berdebat soal anggaran raksasa di Senayan, sedangkan anak-anak pesisir putus sekolah karena orang tuanya tak mampu membeli buku.
Rakyat tahu, permainan ini bukan baru sekali. Dari proyek tambak, garam, hingga kapal modern, banyak yang berakhir jadi kuburan anggaran. Yang tertinggal hanyalah papan nama proyek yang berkarat dan laporan audit penuh temuan.
Apakah kali ini akan berbeda? Apakah Rp13 triliun itu benar-benar menjadi berkat untuk nelayan miskin, atau justru jadi bancakan baru para maling kelas kakap? Pertanyaan ini menggantung di benak rakyat yang sudah terlalu sering dikhianati.
Setiap kali anggaran disahkan, rakyat menunggu, tapi hasilnya nihil. Mereka hanya kebagian sisa, sementara para setan keparat menari di atas uang negara.
Kini, sorotan publik makin tajam. Transparansi mutlak dibutuhkan, audit harus dilakukan sejak awal, dan pengawasan melekat mesti dijalankan. Tanpa itu, semua hanya menjadi proyek pencaplokan anggaran.
