Aspirasimediarakyat.com – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Djon Afriandi, menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme. Pernyataan ini disampaikan setelah melihat dampak negatif yang dapat timbul akibat aktivitas yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam keterangannya, Mayjen TNI Djon menekankan bahwa ormas dan premanisme adalah dua entitas yang berbeda dan tidak seharusnya disamaratakan. “Namun, kegiatan kelompok ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan secara tegas,” ujarnya usai membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu.
Mayjen TNI Djon menyampaikan bahwa keberadaan ormas seharusnya memberikan manfaat apabila kegiatan mereka positif dan mendukung program pemerintah. Namun, apabila kelompok tertentu di dalam ormas tersebut melakukan tindakan premanisme, dampaknya akan merugikan masyarakat luas. “Premanisme adalah tindakan yang memaksakan kehendak dengan mengambil hak orang lain secara tidak sah,” ungkapnya.
Premanisme, lanjut Mayjen TNI Djon, dilakukan oleh individu atau kelompok yang enggan bekerja keras, namun menginginkan keuntungan yang besar. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama melawan tindakan tidak terpuji ini. “Tugas polisi dan masyarakat adalah untuk memastikan premanisme tidak memiliki tempat di masyarakat kita,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, juga memberikan perhatian terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas. Eddy menyebutkan bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terganggu oleh kelompok ormas yang melakukan aksi premanisme. Kejadian ini sempat menjadi pembahasan penting dalam pertemuan Eddy dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Shenzhen, beberapa waktu lalu.
Eddy mengungkapkan bahwa insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing. “Premanisme yang mengganggu proyek strategis dapat merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi,” paparnya. Ia menambahkan, keamanan adalah faktor mendasar yang harus dipenuhi untuk menarik minat investasi asing.
Dalam diskusi tersebut, Eddy mengimbau agar pemerintah mengambil langkah tegas terhadap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme. Ia berharap tindakan ini tidak hanya memperkuat rasa aman masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan kepada investor asing bahwa Indonesia adalah tempat yang kondusif untuk berbisnis.
Mayjen TNI Djon juga menegaskan pentingnya membedakan ormas yang benar-benar berkontribusi bagi masyarakat dengan oknum yang memanfaatkan nama ormas untuk kepentingan pribadi. “Tidak semua ormas buruk, tetapi yang membawa dampak negatif harus segera ditangani,” ujarnya.
Insiden yang melibatkan ormas dalam proyek BYD menjadi contoh nyata bagaimana premanisme dapat menghambat pembangunan. Eddy memperingatkan bahwa tindakan semacam ini bukan hanya merugikan perusahaan asing, tetapi juga masyarakat sekitar yang seharusnya mendapat manfaat dari keberadaan proyek tersebut, seperti pembukaan lapangan kerja.
Menanggapi insiden ini, Eddy menyoroti bahwa keberlanjutan investasi asing di Indonesia bergantung pada upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan kondusif. “Kita tidak bisa berharap investasi terus mengalir jika keamanan tidak dijamin,” tegas Eddy.
Mayjen TNI Djon menambahkan bahwa tindakan tegas terhadap ormas yang terlibat premanisme perlu diiringi dengan edukasi kepada masyarakat. “Kita harus membangun kesadaran bahwa premanisme tidak hanya merusak ketertiban, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa,” pungkasnya.
Dengan penindakan yang tepat dan kolaborasi semua pihak, baik aparat keamanan, pemerintah, maupun masyarakat, diharapkan aksi-aksi premanisme dapat diminimalisir. Situasi yang kondusif ini bukan hanya penting untuk keberlangsungan investasi, tetapi juga demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.
