Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah dunia yang bergerak dalam ketidakpastian—dari gejolak geopolitik, tekanan inflasi global, hingga ancaman perlambatan ekonomi lintas benua—Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat aktif dan tokoh ekonomi senior ke Istana Kepresidenan untuk membahas satu pesan yang tak boleh salah dibaca: fondasi ekonomi Indonesia harus diperkuat sekarang, bukan setelah badai global benar-benar menghantam pintu rumah sendiri.
Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026 itu bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Ia mencerminkan kehendak politik untuk merespons perubahan ekonomi global dengan pendekatan yang lebih antisipatif.
Dalam forum tersebut, pemerintah membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut ketahanan ekonomi nasional, mulai dari stabilitas sektor keuangan hingga penguatan daya tahan terhadap guncangan eksternal.
Fokus utama diarahkan pada penguatan fundamental ekonomi nasional melalui stabilitas sektor keuangan. Di tengah volatilitas pasar global, sektor ini dipandang sebagai tulang punggung yang tak boleh retak.
Pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat regulasi perbankan, memperketat pengawasan, dan memastikan prinsip prudential banking dijalankan secara konsisten agar sistem keuangan tidak menjadi titik rapuh dalam struktur ekonomi nasional.
Pesan itu diperkuat melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembenahan struktural dan menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global.
Secara ekonomi-politik, langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga kepercayaan pasar. Dalam banyak kasus, kepercayaan bukan sekadar soal angka, melainkan persepsi atas kemampuan negara mengelola risiko.
Selain sektor keuangan, pembahasan juga menyoroti percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE—isu yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian karena menyangkut ketahanan cadangan devisa nasional.
Pemerintah menilai kebijakan DHE memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi rupiah. Dalam situasi global yang fluktuatif, ketersediaan devisa ibarat bantalan udara yang melindungi ekonomi dari benturan keras.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin Indonesia terus bergantung pada arus modal jangka pendek yang mudah datang, tetapi juga mudah pergi saat pasar global berubah arah.
Agenda lain yang menjadi sorotan adalah tata kelola ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Isu ini penting karena menyangkut bagaimana kekayaan alam tidak hanya diekspor sebagai komoditas mentah, tetapi memberi nilai tambah nyata bagi negara.
Pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam selama ini menjadi pekerjaan rumah panjang. Kebocoran nilai ekonomi, lemahnya hilirisasi, dan minimnya optimalisasi penerimaan negara kerap menjadi kritik yang berulang.
Karena itu, penguatan peran BUMN dalam tata kelola ekspor diposisikan sebagai instrumen strategis agar manfaat ekonomi sumber daya alam tidak berhenti di pelabuhan ekspor, tetapi masuk ke kas negara dan memberi dampak sosial lebih luas.
Pertemuan ini juga menarik perhatian karena komposisi pesertanya. Selain pejabat aktif, Presiden turut mengundang sejumlah mantan pejabat ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono.
Hadir dalam forum itu Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Purbaya Yudhi Sadewa, serta Sjafrie Sjamsoeddin.
Dari jajaran senior, tampak nama Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
Kehadiran para tokoh lintas generasi itu memberi sinyal penting: pemerintah sedang membuka ruang dialog kebijakan yang lebih luas, melampaui sekat administratif kabinet berjalan.
Secara simbolik, ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada satu generasi pengambil keputusan. Pengalaman masa lalu dan tantangan masa depan harus dipertemukan dalam satu meja yang sama.
Dalam konteks global yang terus berubah, strategi ekonomi tak bisa dibangun dengan pola reaktif. Ia memerlukan disiplin kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta keberanian untuk melakukan koreksi struktural sebelum tekanan berubah menjadi krisis.
Rakyat tentu berharap pertemuan seperti ini tidak berhenti sebagai dokumentasi seremonial di ruang-ruang kekuasaan. Sebab stabilitas ekonomi bukan sekadar jargon makro yang terdengar indah dalam konferensi pers, melainkan soal harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang tersedia, investasi yang produktif, dan masa depan yang memberi rasa aman bagi masyarakat luas. Di titik itu, setiap keputusan ekonomi negara selalu bermuara pada satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan yang dirumuskan benar-benar melindungi rakyat, atau hanya memperkuat bangunan statistik yang tampak kokoh di atas kertas.
Editor: Kalturo
