Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah pembahasan arah kebijakan fiskal nasional menuju 2027, Presiden Prabowo Subianto menyisipkan pesan ekonomi yang sederhana namun sarat makna: negara tidak boleh bekerja sendirian, tetapi sektor swasta juga tidak boleh tumbuh tanpa arah; sebab pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan sekadar soal siapa paling besar, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam memastikan hasil pembangunan benar-benar kembali kepada rakyat dan memperkuat daya saing Indonesia di panggung global.
Pidato itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam forum resmi kenegaraan tersebut, Presiden memilih mengangkat tema yang sangat dekat dengan denyut ekonomi nasional: relasi antara negara dan sektor swasta. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada tangan pemerintah.
Prabowo menegaskan, pemerintah justru ingin memberi ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk bertumbuh dan berkontribusi. Namun pertumbuhan itu, katanya, harus dibangun di atas prinsip yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.
“Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar, tapi besar tapi bener, jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.
Kalimat tersebut menjadi penegasan arah ekonomi baru yang hendak dibangun: negara sebagai pengarah, regulator, dan penjaga keseimbangan; sementara swasta menjadi motor penggerak yang produktif dan inovatif.
Di tengah dinamika global yang penuh kompetisi, model semacam ini memang semakin relevan. Banyak negara bertahan bukan karena dominasi negara semata, melainkan karena keberhasilan mereka membangun kolaborasi sehat antara kebijakan publik dan kekuatan pasar.
Untuk memperkuat argumennya, Prabowo menyinggung sejumlah produk nasional yang telah menembus pasar dunia. Bukan sekadar merek dagang, tetapi simbol bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas besar untuk bersaing secara global.
Nama pertama yang disebut adalah Indomie, produk mi instan yang menurut Prabowo telah menjadi “duta tidak resmi” Indonesia di banyak negara.
“Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka,” katanya, menggambarkan bagaimana sebuah merek lokal mampu menjelma menjadi identitas lintas batas.
“Pernyataan itu bukan sekadar pujian terhadap satu perusahaan. Ia adalah ilustrasi bahwa daya saing Indonesia tidak selalu lahir dari sektor ekstraktif, tetapi juga dari kekuatan industri olahan, kreativitas, dan konsistensi merek.”
Prabowo lalu menyebut Kopiko sebagai contoh lain keberhasilan sektor swasta nasional. Produk buatan Indonesia itu kini hadir di lebih dari seratus negara—sebuah pencapaian yang tidak lahir dalam semalam.
“Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara,” ujar Presiden, sebelum menambahkan candaan bahwa keberhasilan itu mungkin terbantu karena presidennya rajin minum kopi.
Suasana sidang pun mencair. Humor kecil itu menunjukkan satu hal penting: ekonomi tidak harus selalu dibicarakan dengan wajah tegang; kadang justru pesan besar lebih mudah diterima melalui bahasa yang sederhana.
Tak berhenti di sana, Prabowo juga menyebut Es Teler 77 sebagai contoh merek lokal yang telah melekat kuat di benak masyarakat dan menunjukkan bahwa industri kuliner nasional pun memiliki potensi besar.
Candaan soal “Es Teler 88” yang dikaitkan dengan Partai Gerindra memancing tawa ruang sidang, tetapi substansi pesannya tetap jelas: merek nasional harus didorong tumbuh, diperkuat, dan diberi ruang bersaing.
Di balik humor itu, tersimpan kritik halus terhadap birokrasi ekonomi yang kerap justru menghambat pelaku usaha nasional melalui perizinan berbelit, regulasi tumpang tindih, dan biaya ekonomi tinggi.
Tanpa pembenahan sistemik, sektor swasta yang potensial bisa kehilangan momentum. Banyak usaha nasional besar justru tersandung bukan karena kalah bersaing, tetapi karena diperlambat oleh tembok administrasi yang dibuat oleh negaranya sendiri.
Karena itu, pidato Prabowo dapat dibaca sebagai pesan ganda: kepada pemerintah agar tidak terlalu dominan, dan kepada sektor swasta agar tidak tumbuh liar tanpa tanggung jawab sosial.
Ekonomi nasional membutuhkan keseimbangan—negara yang kuat namun tidak monopolistik, swasta yang besar namun tidak eksploitatif, serta rakyat yang tidak sekadar menjadi penonton dari pertumbuhan yang dibanggakan.
Jika pesan ini benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan nyata, maka produk-produk seperti Indomie, Kopiko, dan Es Teler 77 bukan hanya akan menjadi simbol kebanggaan nasional, melainkan bukti bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan karakter sendiri: berdaulat, kompetitif, dan tetap berpihak pada kepentingan publik sebagai pemilik sah masa depan bangsa.
Editor: Kalturo
