Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Polemik pengadaan barang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat sebagai refleksi kegelisahan publik atas tata kelola anggaran negara, setelah beredar klaim nilai pengadaan fantastis yang kemudian dibantah oleh pemerintah, memunculkan ruang tafsir antara transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya kejelasan data agar kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tidak tergerus oleh simpang siur informasi.
Sorotan publik terhadap pengadaan barang ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan berangkat dari sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Isu yang berkembang menyebutkan adanya pengadaan barang seperti laptop hingga puluhan ribu unit serta alat makan dengan nilai mencapai triliunan rupiah, memicu kekhawatiran akan potensi pemborosan.
Namun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pengadaan barang memang dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan operasional program MBG, tetapi jumlah dan nilainya jauh lebih kecil dari yang beredar di publik.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurutnya, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sekitar 5.000 unit, angka yang dinilai proporsional terhadap kebutuhan operasional.
Penjelasan ini menjadi penting untuk meredam persepsi negatif yang berkembang, sekaligus menunjukkan bahwa angka fantastis yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat.
Selain itu, pengadaan alat makan disebut hanya dilakukan untuk 315 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Total pagu anggaran untuk pengadaan alat makan ditetapkan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar, yang menurut BGN mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran.
Sementara itu, untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran mencapai Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar, yang tetap berada dalam batas perencanaan.
Dadan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan riil di setiap unit pelayanan, bukan berdasarkan asumsi atau pengadaan massal tanpa perhitungan.
Di sisi lain, polemik juga menyentuh isu pengadaan kaus kaki yang dikaitkan dengan BGN, yang kemudian dijelaskan tidak berada dalam lingkup pengadaan langsung lembaga tersebut.
Menurut Dadan, kaus kaki tersebut merupakan bagian dari perlengkapan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan.
Dalam skema tersebut, pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme swakelola tipe 2, sehingga pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, berada di bawah tanggung jawab institusi pelaksana pendidikan.
Penjelasan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam sistem pengelolaan anggaran negara, di mana satu program dapat melibatkan lebih dari satu institusi dengan mekanisme yang berbeda.
“Namun demikian, polemik ini tetap membuka ruang kritik terhadap pentingnya transparansi informasi publik, terutama dalam program strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, setiap pengadaan barang dan jasa wajib mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan nasional.”
Ketiadaan informasi yang utuh atau munculnya data yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan persepsi negatif, bahkan jika pelaksanaan program telah berjalan sesuai ketentuan.
BGN sendiri menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan telah melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dadan juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan keresahan publik dan merusak kepercayaan terhadap program pemerintah.
Meski demikian, kritik publik tetap memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awalnya.
Dalam konteks ini, keterbukaan data dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara persepsi masyarakat dan realitas kebijakan yang dijalankan.
Polemik pengadaan di BGN menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran negara bukan sekadar soal angka, melainkan tentang kepercayaan publik yang dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi informasi, sehingga setiap program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis, dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa dibayangi keraguan terhadap integritas pengelolaannya.
