Aspirasimediarakyat.com — Upaya penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali mengemuka setelah Forum Palembang Bangkit menegaskan peran sosialnya sebagai organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan, solidaritas, dan penguatan kapasitas warga rentan, di tengah berulangnya bencana hidrometeorologi yang menguji kesiapan negara, ketahanan sosial komunitas, serta konsistensi pelaksanaan mandat perlindungan warga sebagaimana dijamin dalam kerangka hukum dan kebijakan penanggulangan bencana.
Forum Palembang Bangkit (FPB) menegaskan eksistensinya sebagai organisasi sosial yang berupaya menghadirkan nilai-nilai kemajuan sosial, khususnya melalui bantuan ilmu, keterampilan, dan dukungan langsung kepada masyarakat kurang mampu.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat akhir tahun 2025 yang digelar di Resto Raja Beryani, Jalan Kapten A Riviai, Palembang, Sabtu, Desember 2025, yang dihadiri jajaran pengurus, pendiri, penasihat, serta perwakilan lembaga internal FPB.
Ketua FPB Idham Rianom menyatakan organisasi yang dipimpinnya berkomitmen untuk terus memperluas kontribusi sosial di tengah masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan akibat tekanan ekonomi dan bencana alam.
“Setelah lima tahun terakhir, kita sudah memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Situasi ini akan terus kita kembangkan, sehingga keberadaan FPB ini dapat menjadi sahabat bagi orang-orang kurang mampu,” ujar Idham dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, aktivitas FPB tidak berhenti pada penyaluran bantuan konsumtif, melainkan diarahkan pada penguatan kapasitas sosial agar penerima manfaat memiliki bekal kemandirian jangka panjang.
Dalam konteks itu, FPB secara rutin menyalurkan bantuan keterampilan bagi anak-anak yatim piatu di panti sosial, sebagai bagian dari pendekatan pemberdayaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan sosial berkelanjutan.
“Kita tidak hanya membantu memberikan sembako saja, yang kita inginkan agar anak-anak yatim piatu itu kelak bisa menjadi orang yang hidup mandiri,” kata Idham.
Memasuki pembahasan situasi kebencanaan, Idham menyinggung bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang menurutnya membutuhkan respons cepat berbasis solidaritas masyarakat sipil.
Saat ini, FPB tengah menggalang dana, pakaian layak pakai, serta bahan pangan untuk membantu warga terdampak banjir, sembari berkoordinasi agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan lapangan.
Bencana yang terus berulang ini kembali memperlihatkan kontras tajam antara kerentanan warga di wilayah terdampak dengan lambannya perbaikan tata kelola lingkungan dan mitigasi risiko, sebuah ironi ketika solidaritas publik harus menutup celah yang seharusnya dipenuhi oleh sistem perlindungan yang kokoh dan berkeadilan.
“Ketidakadilan struktural dalam penanganan bencana adalah luka kolektif yang terus dibiarkan menganga, membuat warga rentan seolah harus selalu bersiap menjadi korban dari kelalaian yang berulang.”
Untuk tahun-tahun mendatang, Idham menegaskan peran FPB akan ditingkatkan, terutama dalam program pemberdayaan sosial melalui pelatihan keterampilan dengan pelatih profesional dan berpengalaman di bidangnya.
Pendiri FPB Yunani Abuhasan menekankan bahwa kepedulian sosial merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat dan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
“Intinya, hidup itu harus memberikan daya tawar untuk saling tolong-menolong. Dengan demikian, keberadaan kita dapat berguna bagi orang banyak,” ujar Yunani dengan penekanan pada nilai religiusitas dan kemanusiaan.
Penasihat FPB Fauzi Rahman menambahkan, pihaknya telah mulai menghimpun dana dan bantuan logistik, khususnya pakaian layak pakai, yang mendesak untuk segera dikirimkan ke wilayah banjir.
“Saat ini kita membutuhkan baju-baju layak pakai yang segera kita kirimkan ke wilayah banjir. Karena itu saya berharap, andaikan rekan-rekan memiliki baju layak pakai, mari kita himpun secara bersama untuk disalurkan ke sana,” ucap Fauzi.
Dalam rapat tersebut, Idham juga menyinggung inisiatif pengumpulan dana Rp5.000 per anggota organisasi, yang meski bernilai kecil secara individual, dinilai mampu menopang kegiatan sosial FPB jika dilakukan secara kolektif.
“Mari kita galakkan untuk menyisihkan uang Rp5.000 bagi organisasi kita, sehingga FPB menjadi organisasi yang sangat berperan aktif dalam mengatasi persoalan sosial di masyarakat,” katanya.
Rapat akhir tahun 2025 itu turut dihadiri Dewan Pendiri FPB Yunani Abuhasan dan Ishak Idrus, penasihat organisasi Prof Rasyid Hariman SH MH, Bendahara FPB Susilawati, Mery Rayhan, Ketua Lembaga Wanita Pengusaha Kotri Juliana, Ketua Lembaga UMKM Andhy Berman, Korcam FPB Mgs Emil, Fauzia, Ketua Wanita Budaya FPB Beby Siwi, Ketua Majelis Taklim Cek Ita, Indri, Ajir, Komariah, Margaretha, dan Cece.
Di tengah bencana yang terus menguji ketahanan sosial, langkah FPB mencerminkan upaya masyarakat sipil untuk menjaga martabat kemanusiaan, mengingatkan bahwa solidaritas bukan sekadar pilihan moral, melainkan kebutuhan mendesak agar kepentingan rakyat tetap menjadi pusat dari setiap respons sosial dan kebijakan publik. (Laporan: Andi Y)
