Aspirasimediarakyat.com — Jebloknya nilai Matematika dan Bahasa Inggris dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menjelma menjadi sinyal keras bagi dunia pendidikan nasional, karena data resmi pemerintah memperlihatkan jurang kemampuan bernalar siswa lintas jenjang yang tak bisa lagi ditutupi jargon keberhasilan, memaksa negara, parlemen, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk membaca ulang efektivitas kurikulum, kualitas pengajaran, serta keadilan kebijakan asesmen dalam menjamin hak belajar bermutu bagi seluruh anak bangsa.
Sorotan tajam itu datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Adrian Irfani yang menilai hasil TKA 2025 sebagai alarm serius yang menuntut evaluasi total, khususnya terhadap tiga mata pelajaran utama yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menegaskan bahwa capaian rendah secara nasional bukan sekadar statistik tahunan, melainkan cermin dari problem struktural pembelajaran yang harus dibedah secara objektif dan menyeluruh.
Menurut legislator asal Nusa Tenggara Barat itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada siswa sebagai objek semata, melainkan harus menyentuh aspek tenaga pendidik, metode ajar, hingga dukungan sistem pembelajaran yang selama ini berjalan.
Ia menekankan kemampuan mengajar guru merupakan faktor krusial yang dapat mendorong atau justru menghambat peningkatan capaian belajar siswa, sehingga peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas kebijakan.
Di sisi lain, jika akar persoalan berada pada kemampuan siswa, Lalu Adrian mendorong penguatan pendampingan belajar yang lebih intensif dan kontekstual agar kesenjangan kemampuan tidak semakin melebar.
Komisi X DPR, kata dia, akan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan hasil TKA sebagai dasar perumusan kebijakan konkret, termasuk perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem pelatihan guru.
Ia mengingatkan hasil TKA tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar kualitas pendidikan nasional benar-benar mengalami peningkatan yang terukur.
Pelaksanaan TKA jenjang SMA dan sederajat pada 2025 digelar dalam beberapa gelombang, yakni 3–6 November, gelombang khusus 8–9 November, serta gelombang susulan 14–16 November, dengan skala nasional yang mencakup ribuan satuan pendidikan.
Data Kemendikdasmen menunjukkan rerata nilai TKA SMA hanya mencapai 57,39 untuk Bahasa Indonesia, 37,23 untuk Matematika, dan 26,71 untuk Bahasa Inggris, sementara jenjang SMK mencatat rerata 53,62 untuk Bahasa Indonesia, 34,74 Matematika, dan 22,55 Bahasa Inggris dari skala 100.
“Angka-angka ini menelanjangi ironi besar pendidikan nasional, ketika retorika peningkatan mutu terus dikumandangkan, tetapi ruang kelas masih melahirkan generasi yang tersandung pada soal-soal bernalar dasar yang seharusnya menjadi fondasi berpikir kritis.”
Ketidakadilan pendidikan semacam ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan pengabaian sistemik yang membiarkan sebagian siswa tertinggal tanpa jaring pengaman kebijakan yang adil dan memadai.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menjelaskan rendahnya nilai kemungkinan dipicu oleh karakter soal yang lebih menekankan aspek penalaran dan pemahaman naratif, terutama pada Matematika.
Ia menyebut banyak siswa kesulitan mengaitkan data dengan ketentuan berbentuk kalimat sederhana yang disisipkan sebagai petunjuk soal, sehingga clue penting kerap terlewat.
Rahmawati berharap hasil TKA 2025 menjadi refleksi internal kementerian untuk melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk mendorong sekolah saling bertukar praktik baik metode pembelajaran.
Dari kalangan masyarakat sipil, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mendesak kementerian membuka soal TKA ke publik agar dapat diuji dan dievaluasi secara transparan.
Iman menilai sejumlah soal yang dikerjakan siswa diduga tidak selaras dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum, sehingga perlu dibedah bersama agar asesmen nasional tidak menjauh dari realitas pembelajaran di kelas.
Desakan ini memperkuat kebutuhan akan akuntabilitas asesmen pendidikan, karena kualitas pendidikan tidak lahir dari angka semata, melainkan dari keberanian negara menata ulang kebijakan belajar agar setiap anak memperoleh hak yang sama untuk memahami, bernalar, dan tumbuh dengan adil di tengah sistem pendidikan nasional.
