Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual pada Selasa (3/3/2026), sebuah forum strategis yang menegaskan bahwa stabilitas harga, ketahanan pangan, percepatan pembangunan 3 juta rumah, dan jaminan produk halal bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi ekonomi rakyat yang harus dijaga di tengah tekanan global dan potensi gejolak pasar yang dapat menggerus daya beli masyarakat.
Rakor tersebut diikuti dari Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba. Hadir dalam kesempatan itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Alva Elan, S.S.T., M.P.S.D.A., bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Kegiatan dibuka secara resmi dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menghadapi dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian.
Menurut Tomsi, pengendalian inflasi bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memperkuat koordinasi, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta menyiapkan intervensi pasar apabila terjadi lonjakan yang tidak wajar.
Isu inflasi daerah memang menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Fluktuasi harga pangan, distribusi yang terhambat, hingga faktor eksternal seperti gejolak geopolitik dan perubahan iklim kerap menjadi pemicu tekanan harga.
Rakor kali ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari program strategis nasional. Pemerintah daerah didorong mempercepat penyediaan lahan, mempermudah perizinan, dan menyinkronkan kebijakan agar target pembangunan tercapai.
Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah, sekaligus menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan rumah yang terjangkau dinilai berkontribusi pada stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan.
Selain itu, sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal turut menjadi agenda penting. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.
Jaminan produk halal tidak hanya menyangkut aspek religiusitas, tetapi juga standar mutu dan kepercayaan konsumen. Regulasi ini mempertegas komitmen negara dalam melindungi hak masyarakat atas informasi dan keamanan produk.
Bupati Muba H.M. Toha Tohet, S.H., yang diwakili Asisten II Alva Elan, menyampaikan komitmen Pemkab Muba dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai langkah strategis menekan laju inflasi daerah.
“Di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha Tohet, S.H., dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, Pemkab Muba terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, distribusi yang lancar, serta pengawasan harga di pasar,” ujarnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pusat. Sinergi ini dinilai penting agar program prioritas nasional dapat diimplementasikan efektif di tingkat lokal.
Namun pengendalian inflasi bukan sekadar menyusun laporan atau menghadiri rapat virtual; ia adalah pertaruhan langsung terhadap isi piring rakyat, karena ketika harga beras, minyak, dan cabai melonjak tanpa kendali, rapat-rapat koordinasi akan terdengar seperti gema di ruang hampa jika tidak disertai tindakan nyata yang terukur dan berani.
“Inflasi yang tak terkendali adalah beban sunyi yang menggerus pendapatan masyarakat kecil sedikit demi sedikit hingga tak terasa namun mematikan. Negara tidak boleh abai ketika daya beli rakyat tergerus oleh kenaikan harga yang tak sebanding dengan peningkatan pendapatan.”
Karena itu, penguatan TPID, operasi pasar, subsidi transportasi pangan, dan pengawasan distribusi harus berjalan simultan. Data harga harus akurat dan respons kebijakan harus cepat, agar gejolak tidak berubah menjadi krisis.
Stabilitas harga dan ketahanan pangan juga berkorelasi dengan keberhasilan program perumahan dan sertifikasi halal. Ekonomi yang stabil menciptakan ruang tumbuh bagi sektor konstruksi, UMKM, serta industri pangan lokal.
“Dengan mengikuti kegiatan ini kita berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta pembangunan sektor perumahan dan penguatan produk halal dapat berjalan optimal,” pungkas Alva Elan.
Langkah Pemkab Muba memperkuat koordinasi dalam Rakor Nasional 2026 mencerminkan kesadaran bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan denyut kehidupan rakyat sehari-hari; ketika harga terkendali, rumah terbangun, dan produk terlindungi kepastian hukumnya, maka fondasi ekonomi daerah menjadi lebih kokoh dan suara rakyat tentang keadilan ekonomi menemukan ruang untuk didengar, dilihat, disuarakan, dan digerakkan bersama.
