aspirasimediarakyat.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga yang tinggal di kolong jembatan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meniru langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tito mengimbau 552 pemerintah daerah lainnya untuk merelokasi warga yang tinggal di bawah jembatan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan memanfaatkan anggaran daerah masing-masing.
“Kami harapkan semua pemda lain terpanggil. Kalau mengandalkan anggaran dari menteri perumahan, ya, enggak akan bisa menyelesaikan Indonesia,” ujar Tito di Rusun Lokbin Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Sabtu, 30 November 2024.
Pemindahan Warga Kolong Jembatan ke Rusunawa
Pada hari itu, sebanyak 44 kepala keluarga resmi pindah ke Rusun Lokbin Rawa Buaya, Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat memfasilitasi pemindahan para warga tersebut. Acara penyerahan kunci secara simbolis kepada warga baru dihadiri oleh Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, dalam laporannya menyebutkan bahwa pihaknya sudah memindahkan 139 kepala keluarga (KK) dengan KTP DKI Jakarta ke beberapa lokasi rusunawa. Rinciannya, 44 KK ditempatkan di Rusun Lokbin Rawa Buaya, sementara 95 KK lainnya tersebar di beberapa rusunawa, termasuk 20 KK di Rusunawa Daan Mogot Blok, empat KK di Rusunawa Daan Mogot Tower, 26 KK di Rusunawa Tegal Alur, dan 45 KK di Rusunawa PIK Pulogadung 1.
Relokasi Berkelanjutan dan Kerjasama Antar Instansi
Tito menegaskan bahwa pemindahan warga kolong jembatan kali ini tidak akan menjadi yang terakhir. “Program ini bukan hanya satu-satunya, ya. Apalagi hanya di Jakarta, tidak. Ini akan bergelombang, berlanjut,” ujarnya. “Acara ini kami harapkan menjadi semacam trigger, supaya 552 pemda lain di Indonesia semuanya bergerak. Dengan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), yang mampu silakan bergerak.”
Maruarar Sirait menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan sekitar 5 hektare tanah kosong milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Di atas tanah tersebut, pemerintah akan membangun fasilitas publik untuk kegiatan olahraga hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rencana ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada di bidang perumahan.
Selain itu, Maruarar juga mengumumkan rencana pemindahan warga kolong jembatan ke rumah susun yang berada di Bandung, Jawa Barat. “Sekitar tanggal 18 (Desember), Pak Mendagri sudah mempersiapkan di Bandung bersama kami untuk melakukan hal seperti ini. Saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kita pindahkan ke rumah susun yang ada di Bandung,” katanya.
Tantangan dan Harapan
Pemindahan warga kolong jembatan ke rusunawa bukan tanpa tantangan. Selain masalah anggaran, koordinasi antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Kelik Indriyanto menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar program relokasi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Warga yang telah dipindahkan diharapkan dapat menikmati kehidupan yang lebih layak di rusunawa. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan lingkungan yang lebih baik, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan berkontribusi lebih positif bagi masyarakat.
Program relokasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengambil langkah serupa dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak. “Kami berharap program ini menjadi pemicu bagi daerah lain untuk bergerak dan memanfaatkan anggaran daerah mereka sendiri dalam menangani masalah permukiman,” pungkas Tito.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi warga yang tinggal di kolong jembatan dan permukiman tidak layak lainnya.
