Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai stabilitas sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global menandai upaya negara menjaga keseimbangan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam pusaran tekanan geopolitik, volatilitas pasar internasional, perang dagang, perubahan arah kebijakan moneter global, serta risiko perlambatan ekonomi dunia yang berpotensi menggerus daya tahan ekonomi domestik dan kepercayaan publik terhadap ketahanan sistem keuangan nasional.
Purbaya menyampaikan bahwa hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia pada Triwulan IV-2025 berada dalam kondisi stabil. Stabilitas ini dinilai sebagai hasil koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas yang berjalan konsisten dan terstruktur.
“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama Triwulan IV-2025 tetap terjaga. Hal ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers KSSK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1).
Meski stabil, Purbaya mengakui bahwa memasuki Januari 2026 volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat. Tekanan ini dipicu oleh ketegangan perdagangan internasional serta dinamika geopolitik yang terus berlanjut dan belum menunjukkan tanda-tanda stabilisasi struktural.
“Memasuki awal tahun 2026, volatilitas pasar keuangan global meningkat akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. Untuk itu, KSSK akan terus mencermati perkembangan dan melakukan asesmen secara forward looking,” tegasnya.
Purbaya menjelaskan bahwa KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Struktur ini menjadi poros koordinasi kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Upaya mitigasi akan terus dilakukan secara terkoordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung,” jelasnya, menegaskan pentingnya kerja kolektif lintas otoritas.
Dari sisi global, Purbaya menuturkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi tantangan besar. Dinamika ekonomi Triwulan IV-2025 dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta kebijakan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif.
Perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan pelemahan pasar tenaga kerja mendorong The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin menjadi 3,50–3,75 persen, sebagai respons terhadap tekanan ekonomi domestik dan global.
“Pemangkasan suku bunga lanjutan diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi global dan meningkatkan aliran modal ke negara berkembang,” ujar Purbaya.
Namun, prospek ekonomi global tidak bergerak seragam. Amerika Serikat diproyeksikan membaik pada 2026 melalui investasi teknologi, termasuk artificial intelligence, serta stimulus fiskal berupa pengurangan pajak, sementara sejumlah negara besar lainnya diperkirakan melambat.
Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India diprediksi tertahan akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor. Ketidakpastian pasar keuangan global juga tetap tinggi karena terbatasnya ruang penurunan suku bunga AS dan masih tingginya imbal hasil US Treasury akibat defisit fiskal Amerika Serikat yang besar.
Mengacu pada laporan World Economic Outlook Januari 2026, Dana Moneter Internasional merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk tahun 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025.
Dalam lanskap global yang penuh gejolak ini, stabilitas sistem keuangan nasional bukan sekadar persoalan teknis kebijakan, tetapi soal ketahanan struktural negara dalam melindungi ekonomi rakyat dari guncangan eksternal yang datang tanpa undangan, dari perang dagang yang dimainkan elite global, dari pasar finansial yang bergerak liar, dan dari dinamika geopolitik yang menjadikan negara berkembang sebagai arena risiko, bukan sebagai subjek keadilan ekonomi.
“Ketimpangan global telah menjadikan sistem keuangan dunia seperti medan tempur tak kasatmata, tempat negara kecil menjadi korban fluktuasi kebijakan negara besar yang tak pernah memikul beban sosialnya sendiri. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakadilan struktural yang menekan rakyat tanpa memberi mereka ruang perlindungan yang setara.”
Dalam konteks nasional, KSSK memosisikan stabilitas sistem keuangan sebagai instrumen perlindungan publik, bukan semata indikator makroekonomi, melainkan fondasi keberlanjutan ekonomi sosial masyarakat.
Koordinasi lintas otoritas diproyeksikan menjadi tameng kebijakan untuk mencegah transmisi krisis global ke dalam sistem keuangan domestik, menjaga sektor perbankan, pasar keuangan, dan fiskal tetap dalam koridor aman.
Pernyataan Purbaya memperlihatkan bahwa kebijakan stabilitas keuangan tidak lagi bisa bersifat reaktif, melainkan harus bersifat antisipatif, berbasis data, dan terintegrasi lintas sektor.
Stabilitas nasional menjadi instrumen strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, kesinambungan pembiayaan pembangunan, serta kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi negara.
Dalam arsitektur ekonomi modern, stabilitas sistem keuangan bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa aman sosial, keberlanjutan hidup masyarakat, dan keberpihakan negara pada kepentingan publik di tengah turbulensi global yang terus berubah.
Pernyataan KSSK menjadi pesan bahwa negara berupaya menempatkan stabilitas keuangan sebagai perlindungan kolektif bagi rakyat, bukan sebagai jargon teknokratis, melainkan sebagai fondasi keadilan ekonomi yang menjaga masyarakat dari dampak krisis global, tekanan geopolitik, dan guncangan pasar yang bisa menggerus kesejahteraan sosial secara sistemik.
