Aspirasimediarakyat.com — Kehadiran tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus yang dijadwalkan Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Desember 2025, menjadi penanda penting bahwa penanganan kasus dugaan ijazah palsu kini memasuki fase krusial, di mana mekanisme penyidikan, batas kewenangan aparat, dan tuntutan transparansi publik diuji secara terbuka di tengah sorotan hukum, opini, serta ekspektasi masyarakat atas kepastian dan keadilan prosedural.
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, memastikan pihaknya akan menghadiri agenda tersebut sebagai bentuk respons atas undangan resmi penyidik Polda Metro Jaya. Kehadiran ini, menurutnya, merupakan langkah kooperatif untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
“Kami akan menghadiri gelar perkara khusus sesuai surat undangan Polda Metro Jaya,” ujar Rivai, Minggu (14/12/2025). Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa pihaknya menghindari forum klarifikasi yang diminta oleh tersangka.
Rivai berharap gelar perkara khusus mampu menjawab berbagai isu yang selama ini dipersoalkan oleh para tersangka dalam kasus tersebut. Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang evaluasi prosedural, bukan arena adu argumentasi pembelaan.
Ia juga mendorong agar perkara ini segera dilimpahkan ke tahap persidangan melalui penuntut umum. Menurut Rivai, pengadilan adalah ruang konstitusional untuk menguji dalil, bukti, dan bantahan secara terbuka dan berimbang.
“Perkaranya segera dilimpahkan ke persidangan melalui penuntut umum,” kata Rivai. Ia menegaskan bahwa gelar perkara khusus memiliki batas kewenangan yang jelas.
Menurut Rivai, gelar perkara tidak ditujukan untuk membahas pembelaan para tersangka. Ranah tersebut, kata dia, hanya dapat diuji oleh hakim di pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
“Gelar perkara ini tidak dapat membahas pembelaan para tersangka karena menurut pasal 312 KUHP hanya dapat diuji hakim. Jadi jelas bukan ranah penyidikan maupun penuntutan,” ujarnya.
Persidangan nantinya, lanjut Rivai, akan berlangsung terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh media serta masyarakat luas. Transparansi ini diharapkan mampu menjernihkan duduk perkara tanpa framing sepihak.
“Persidangan nanti juga bisa diikuti media dan masyarakat, sehingga jelas duduk persoalannya dan tidak ter-framing pihak tertentu saja,” ucap Rivai.
“Sementara itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus sebagai tindak lanjut atas permintaan tersangka Roy Suryo bersama pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Agenda ini menandai penggunaan mekanisme pengawasan dalam proses penyidikan.”
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa gelar perkara akan dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.
“Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Budi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).
Gelar perkara ini akan melibatkan unsur pengawasan internal dan eksternal. Dari internal Polri, Polda Metro Jaya mengundang Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Divisi Hukum (Divkum).
Dari unsur eksternal, lembaga pengawas independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI turut diundang untuk memastikan proses berjalan objektif dan akuntabel.
Dalam konteks inilah, praktik hukum yang tertutup dan sarat kecurigaan publik hanya akan melanggengkan ketidakpercayaan, seolah keadilan diperdagangkan di ruang gelap prosedur yang jauh dari pengawasan rakyat.
Agenda teknis gelar perkara dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 10.00 WIB membahas klaster pertama yang melibatkan lima tersangka, sementara sesi kedua pukul 14.00 WIB mengulas klaster kedua dengan tiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon, dan dr Tifa.
Penanganan kasus ini menjadi cermin apakah hukum benar-benar ditegakkan sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar panggung tarik-menarik kepentingan, karena ketika transparansi diabaikan, yang dirampas bukan hanya hak para pihak, tetapi juga kepercayaan publik sebagai fondasi negara hukum.
