aspirasimediarakyat.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam periode 2012-2016. Kasus ini menyangkut dua perusahaan besar, yakni PT Duta Sarana Technology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF), yang diduga terlibat dalam praktik melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus ini telah diterbitkan oleh Kortastipidkor Polri sejak akhir Januari 2025. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut juga dihubungkan dengan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tersebut. Penyelidikan mendalam pun mulai dilakukan untuk mengurai kompleksitas perkara yang melibatkan beberapa pihak penting ini.
Kepala Kortastipidkor Polri, Inspektur Jenderal Cahyono Wibowo, mengungkapkan bahwa LPEI diduga memberikan pembiayaan kepada PT DST secara tidak sesuai prosedur. Dana yang diterima oleh perusahaan tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional, namun malah dialihkan ke hal-hal lain yang tidak terkait. Akibatnya, terjadi kredit macet senilai Rp 45 miliar.
Untuk mengatasi beban utang tersebut, PT DST mencari solusi dengan mendekati PT MIF sebagai debitur baru. Kedua perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan di mana PT MIF mengambil alih kredit PT DST guna melunasinya ke LPEI. Meski demikian, indikasi kuat muncul bahwa proses novasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, seolah-olah PT DST telah menyelesaikan kewajibannya padahal kenyataannya tidak demikian.
Cahyono menyatakan bahwa tindakan LPEI dalam memberikan pembiayaan yang tidak tepat sasaran ini secara langsung memperkaya debitur, yakni PT DST dan PT MIF. “Dari hasil pemberian pembiayaan yang berakhir macet, pihak LPEI telah memperkaya pihak debitur,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025). Kortastipidkor menyimpulkan bahwa pemberian pembiayaan yang tidak sesuai prosedur ini tergolong perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
Dalam proses penyidikan, Kortastipidkor telah memanggil dan memeriksa 27 saksi dari berbagai pihak. Para saksi tersebut berasal dari kalangan internal LPEI, perwakilan debitur, pihak yang bertindak sebagai lessee, serta bouwheer (pengelola proyek). Dokumen-dokumen penting, seperti perjanjian kredit, surat proses pemberian pembiayaan, dan hasil audit kredit, juga tidak luput dari pemeriksaan.
Gelar perkara pun telah dilakukan untuk memperkuat temuan awal. Berdasarkan bukti yang ada, penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian pembiayaan kepada PT DST dan PT MIF. Akibatnya, kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan.
Kortastipidkor juga menyoroti bagaimana kedua perusahaan ini diduga memanfaatkan celah dalam sistem pembiayaan untuk keuntungan pribadi. PT DST, yang mendapatkan kredit awal, menggunakan mekanisme novasi untuk mengalihkan tanggung jawab kepada PT MIF. Namun, proses ini dinilai hanya formalitas belaka, tanpa mengubah fakta bahwa dana yang dipinjam tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya.
Lebih lanjut, pengungkapan kasus ini juga mencerminkan kelemahan pengawasan di lembaga pembiayaan negara seperti LPEI. Sistem pemberian pembiayaan yang longgar membuka peluang bagi praktik penyimpangan. Penyidik Kortastipidkor menilai perlunya perbaikan menyeluruh untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Di sisi lain, pihak LPEI juga tidak sepenuhnya lepas dari sorotan. Penyidik menemukan indikasi lemahnya pengelolaan risiko kredit di lembaga tersebut, sehingga pembiayaan diberikan tanpa melalui analisis yang memadai. Akibatnya, lembaga ini menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dana oleh pihak ketiga.
Dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus ini juga menjadi fokus penyidikan. Kortastipidkor mencurigai bahwa dana hasil korupsi digunakan untuk kegiatan yang menyulitkan pelacakan, seperti investasi di sektor yang tidak terdaftar secara resmi. Langkah-langkah lebih lanjut akan dilakukan untuk mengidentifikasi aliran dana ini.
Kasus ini menjadi pengingat bagi lembaga pembiayaan negara dan pelaku bisnis tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penyimpangan yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi publik yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi.
Kortastipidkor menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu. Dengan semakin banyaknya bukti dan saksi yang diperiksa, diharapkan kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat, sekaligus memperkuat integritas lembaga negara di mata publik.
Proses hukum yang berjalan terhadap PT DST, PT MIF, dan LPEI diharapkan menjadi langkah awal menuju reformasi tata kelola pembiayaan negara. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa transparansi dan tanggung jawab adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi di masa depan.
