Aspirasimediarakyat.com — Kontroversi mengenai keaslian ijazah kembali mengemuka dalam ruang publik nasional ketika polemik yang sebelumnya diarahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kini berbalik menghantam sosok yang sempat menjadi pengkritik utama, yakni ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, setelah muncul laporan dugaan bahwa ijazah magister dan doktoralnya dari Yamaguchi University dipertanyakan keabsahannya oleh sejumlah pihak yang membawa perkara ini ke jalur hukum.
Persoalan tersebut bermula ketika Rismon sebelumnya menuding adanya kejanggalan terhadap ijazah Presiden Joko Widodo. Tuduhan tersebut sempat memantik polemik panjang di ruang publik, terutama di media sosial dan berbagai forum diskusi politik. Namun situasi berubah ketika Rismon akhirnya mendatangi kediaman Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas tudingan tersebut.
Langkah permintaan maaf itu tidak serta-merta mengakhiri polemik. Dalam waktu hampir bersamaan, laporan baru justru dilayangkan kepada aparat penegak hukum yang menyoroti latar belakang akademik Rismon sendiri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen pendidikan tingkat magister dan doktoral yang disebut berasal dari Universitas Yamaguchi di Jepang.
Universitas Yamaguchi dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Jepang dengan reputasi akademik yang ketat serta prosedur administrasi pendidikan yang sangat terstruktur. Karena itu, setiap tuduhan yang berkaitan dengan dokumen akademik dari kampus tersebut secara otomatis memicu perhatian serius, baik dari kalangan akademisi maupun penegak hukum.
Laporan terhadap Rismon diajukan oleh kelompok relawan yang menamakan diri Jokowi Mania (JoMan). Organisasi tersebut dipimpin oleh Andi Azwan yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti elektronik sebelum memutuskan melapor ke kepolisian.
Andi Azwan menyebutkan bahwa dokumen yang diserahkan kepada penyidik mencakup bukti korespondensi elektronik serta keterangan yang disebut berasal dari pihak Universitas Yamaguchi. Menurutnya, proses pengumpulan bukti tersebut dilakukan selama berbulan-bulan untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan memiliki dasar yang cukup kuat.
Pelaporan tersebut juga menyinggung kemungkinan pelanggaran sejumlah ketentuan hukum di Indonesia. Di antaranya dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dugaan penggunaan ijazah palsu yang berkaitan dengan ketentuan dalam sistem pendidikan nasional.
Dalam keterangannya, Andi Azwan menjelaskan bahwa pihaknya mulai menaruh perhatian terhadap latar belakang akademik Rismon sekitar tujuh bulan sebelumnya, saat polemik ijazah Presiden Jokowi tengah ramai diperdebatkan di ruang publik.
Ia bahkan mengklaim telah memiliki dokumen pembanding berupa ijazah dari Universitas Yamaguchi milik seorang dosen dari Universitas Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di kampus tersebut. Dokumen tersebut kemudian dijadikan acuan untuk membandingkan karakteristik fisik serta struktur penulisan ijazah yang dimiliki Rismon.
Menurut Andi, terdapat sejumlah perbedaan mencolok antara dokumen pembanding tersebut dengan ijazah yang disebut milik Rismon. Salah satunya berkaitan dengan warna kertas serta struktur penulisan bahasa yang digunakan dalam dokumen akademik dari universitas Jepang.
Ia menjelaskan bahwa ijazah dari universitas di Jepang umumnya dicetak menggunakan kertas berbahan serat bambu dengan warna khas kekuningan. Sementara dokumen yang dikaitkan dengan Rismon disebut memiliki tampilan berbeda, termasuk posisi cap resmi serta penulisan nama pejabat universitas.
Selain persoalan fisik dokumen, Andi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan penelusuran melalui pangkalan data akademik internasional. Dalam penelusuran tersebut, nama Rismon disebut tidak ditemukan sebagai lulusan program magister maupun doktor dari Universitas Yamaguchi.
Penelusuran tersebut dilakukan melalui beberapa basis data akademik, termasuk pangkalan data penelitian Jepang yang biasa memuat daftar akademisi dan alumni perguruan tinggi di negara tersebut. Namun klaim tersebut masih menunggu verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Tensi polemik semakin meningkat ketika muncul dugaan lain yang turut disampaikan oleh pelapor. Andi Azwan mengungkapkan adanya informasi bahwa Rismon diduga pernah menerima beasiswa Monbukagakusho dari pemerintah Jepang tetapi tidak menyelesaikan program studinya.
Menurutnya, beasiswa tersebut memiliki konsekuensi administratif apabila penerimanya tidak menuntaskan studi. Dalam kondisi tertentu, penerima beasiswa diwajibkan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pemerintah Jepang.
Andi bahkan menyampaikan dugaan bahwa Rismon pernah membuat dokumen kematian atas namanya sendiri untuk menghindari kewajiban pengembalian beasiswa tersebut. Namun ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum.
“Tuduhan dan laporan hukum yang saling berbalas di ruang publik menjadikan polemik ini berubah menjadi panggung yang memperlihatkan bagaimana isu integritas akademik dapat digunakan sebagai alat tarik-menarik kepentingan, sekaligus membuka pertanyaan besar mengenai standar verifikasi dokumen pendidikan di ruang publik. Jika benar terdapat pemalsuan dokumen pendidikan, praktik semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap kejujuran intelektual yang menjadi fondasi dunia akademik. Lebih jauh lagi, manipulasi dokumen akademik merupakan bentuk penghinaan terhadap akal sehat publik yang tidak boleh dibiarkan tumbuh seperti jamur di ruang gelap birokrasi.”
Sejumlah pihak menilai bahwa polemik ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan dan berbasis bukti. Aparat penegak hukum diharapkan mampu melakukan verifikasi dokumen secara objektif melalui kerja sama dengan institusi pendidikan terkait serta otoritas akademik internasional.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa reputasi akademik seseorang bukan hanya perkara gelar yang disematkan di belakang nama, melainkan juga menyangkut integritas, tanggung jawab moral, serta transparansi terhadap publik yang berhak mengetahui kebenaran.
Perdebatan mengenai ijazah, baik yang menyangkut pejabat publik maupun akademisi, pada akhirnya menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam dunia pendidikan. Ketika kredibilitas akademik dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan integritas institusi yang seharusnya menjadi penjaga nilai keilmuan.
