Aspirasimediarakyat.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan sebagai penyelamat anak bangsa kini justru berubah menjadi momok menakutkan. Alih-alih menyehatkan, makanan dari program ini justru berulang kali membuat anak-anak sekolah keracunan. Rakyat kecil dipaksa menelan racun yang dibungkus jargon bergizi, sementara para garong berdasi duduk manis menikmati kucuran anggaran jumbo.
Kasus paling mencolok meledak di Cipongkor, Bandung Barat. Ratusan siswa jadi korban setelah menyantap hidangan MBG. Pada Senin (22/9), tercatat 411 orang tumbang, disusul dua hari kemudian sekitar 500 anak kembali jadi korban. Bupati bahkan sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Gambaran nyata bahwa uang triliunan rupiah itu tidak bertransformasi menjadi gizi, melainkan malapetaka.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun tak tinggal diam. Mereka mendesak evaluasi total, bahkan meminta program dihentikan sementara alias dimoratorium. “Keselamatan anak-anak harus di atas segalanya,” tegas mereka. Tapi suara ini bagai teriakan di padang tandus, kalah oleh hingar-bingar para elit yang sibuk memainkan angka triliunan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, ikut bersuara lantang. Ia menuntut pemerintah bertindak tegas, bukan sekadar tambal sulam. Tapi apa daya, alih-alih menghentikan program penuh masalah ini, DPR justru mengetok palu anggaran MBG 2026 hingga Rp335 triliun. Anggaran 2025 saja sebesar Rp71 triliun baru terserap 22 persen, kini rakyat kembali dicekoki janji palsu lewat angka-angka fantastis.
“Wamensesneg Juri Ardiantoro mencoba menenangkan dengan alasan klasik. Katanya, program ini tidak boleh dihentikan total. Pemerintah hanya akan “sambil jalan memperbaiki.” Narasi basi yang terdengar lebih seperti upaya melindungi vendor rakus ketimbang menyelamatkan anak-anak bangsa.”
Juri bahkan berdalih bahwa Presiden Prabowo sudah menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat mitigasi risiko. Tapi pertanyaannya, mitigasi apa yang bisa membenarkan fakta bahwa ratusan anak keracunan berkali-kali? Jawaban pejabat tinggi itu justru terdengar seperti dalih untuk menutup mata atas aroma busuk yang menyelimuti MBG.
Muhaimin Iskandar, Menko PMK sekaligus Ketua Umum PKB, ikut menegaskan tidak ada rencana penghentian MBG. Pernyataannya jelas: “Tidak ada rencana penyetopan.” Sikap keras kepala yang seolah lebih peduli pada target politik ketimbang perut anak sekolah yang jadi taruhan.
FSGI kembali mengingatkan: program ini sudah bermasalah di 14 daerah. Ini bukan sekadar insiden tunggal. Fakta bahwa pola keracunan terjadi berulang kali menegaskan ada cacat struktural. Dari dapur yang dikelola vendor nakal hingga pengawasan yang longgar, semuanya menunjukkan bagaimana program bergizi ini berubah jadi ladang bancakan para maling kelas kakap.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menegaskan bahwa KLB di Bandung Barat harus menjadi titik balik. Tapi alih-alih refleksi, para penguasa modal dan politik justru makin rakus menggelembungkan anggaran. Anak-anak sekolah jadi kelinci percobaan, sementara rekening para setan keparat makin gendut.
Di sisi lain, DPR yang seharusnya mengawasi malah sibuk bermain angka. Pengesahan Rp335 triliun untuk MBG di 2026 seperti pesta pora bagi kelompok kriminal berdasi yang haus proyek. Rakyat lapar dijadikan panggung, dan tragedi keracunan dianggap sekadar catatan teknis.
“Ironi makin terasa ketika pejabat berdalih evaluasi sudah berjalan. Evaluasi macam apa yang membiarkan ribuan anak menanggung mual, pusing, hingga dirawat di rumah sakit? Jika rakyat jelata yang jadi korban, jawaban selalu “sedang ditangani.” Tapi jika proyek bermasalah mengganggu aliran modal, solusinya selalu instan.”
Realitas pahit ini menunjukkan wajah asli program MBG. Bukan semata-mata soal makanan gratis, tetapi juga soal siapa yang menguasai jalur distribusi, vendor, hingga kontrak pengadaan. Di situlah para garong berdasi menghisap darah rakyat dengan rapi, berlindung di balik bendera negara.
Anak-anak sekolah seharusnya menikmati sarapan sehat, bukan menjadi korban kebijakan ugal-ugalan. Mereka adalah generasi penerus, tapi diperlakukan seperti cobaan untuk proyek yang jelas-jelas bermasalah.
Ketika rakyat kecil berteriak soal anaknya keracunan, pejabat tinggi justru menjawab dengan angka-angka triliunan. Ketika guru dan serikat meminta evaluasi total, penguasa berdalih tidak bisa menghentikan. Semua jawaban itu hanya menegaskan: MBG telah dijadikan mesin politik, bukan murni urusan gizi.
Sementara itu, vendor-vendor yang diduga jadi biang masalah tetap bergerak leluasa. Nama-nama besar di balik dapur penyedia makanan tidak pernah benar-benar dibuka ke publik. Inilah wajah praktik kotor: rakyat hanya tahu anaknya sakit, sementara kontraktor rakus berpesta pora dengan anggaran raksasa.
Jika program ini dibiarkan, bukan mustahil tragedi akan berulang. Bayangkan, anak-anak dipaksa menelan risiko hanya demi proyek yang sarat bancakan. Di balik slogan “bergizi,” rakyat justru disuguhi racun yang mengancam masa depan.
Skandal MBG adalah potret nyata bagaimana kebijakan bisa dirampas oleh penghisap darah rakyat. Mereka yang mestinya bertanggung jawab malah bersembunyi di balik alasan teknis. Uang negara caplok, rakyat warisi penderitaan.
Berita ini menegaskan bahwa program yang seharusnya menyelamatkan, justru menjadi sarana perampokan uang rakyat. Pemerintah, DPR, maupun pihak-pihak terkait untuk membuktikan bahwa MBG bukan sekadar proyek basah bagi maling kelas kakap, melainkan sungguh demi keselamatan anak-anak bangsa.
