Aspirasimediarakyat.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memberikan sinyal kuat terkait pembentukan dua satuan tugas (satgas) baru, yakni Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Satgas Percepatan Deregulasi Perizinan Investasi. Kedua satgas ini diharapkan segera rampung dan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap produk industri asal Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa landasan dasar pembentukan kedua satgas tersebut sedang dimatangkan. “Tadi juga kami sudah membahas apa yang diarahkan Pak Presiden, yaitu yang pertama untuk Satgas PHK dan juga kesempatan kerja. Ini sedang dimatangkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Pembentukan Satgas PHK bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif AS yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut dinilai dapat menurunkan kinerja ekspor Indonesia, yang pada akhirnya memengaruhi produksi industri dan memicu gelombang PHK di sektor padat karya. Pemerintah berharap Satgas PHK dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah tekanan global.
Selain itu, Satgas Deregulasi akan dibentuk untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan dinilai membebani pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia. Airlangga menjelaskan bahwa kedua satgas ini akan berjalan secara paralel. “Satgas Deregulasi juga sedang disiapkan. Semua ini diharapkan dapat berjalan dalam waktu singkat. Tentu, kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket kebijakan,” jelasnya.
Di sisi lain, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah bahan negosiasi yang akan ditawarkan kepada AS. Negosiasi ini mencakup kebijakan tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kebijakan nontarif lainnya. Salah satu poin penting yang dibahas adalah relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan rencana pembentukan Satgas PHK. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa kebijakan pembentukan Satgas PHK akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). “Satgas sedang kita siapkan Inpres-nya,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Indah menambahkan bahwa Inpres tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat, sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerjanya ke sejumlah negara. Pemerintah berharap Satgas PHK dapat menjadi langkah konkret untuk mengantisipasi dampak kebijakan global terhadap pasar tenaga kerja domestik.
Pembentukan kedua satgas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan adanya Satgas PHK, pemerintah berupaya melindungi tenaga kerja Indonesia dari ancaman PHK massal. Sementara itu, Satgas Deregulasi diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengusaha, baik lokal maupun asing.
Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dengan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif, pemerintah optimis dapat mengatasi tekanan global sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Keberhasilan kedua satgas ini akan sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
