Aspirasimediarakyat.com — Penolakan Kejaksaan Agung atas anggapan mengambil alih penyidikan korupsi izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara muncul di tengah sorotan publik terhadap dihentikannya perkara serupa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, membuka kembali diskursus serius tentang kepastian hukum, konsistensi penegakan undang-undang tindak pidana korupsi, serta bagaimana negara memastikan kejahatan sumber daya alam tidak berhenti sebagai arsip administratif, melainkan diuji secara transparan dalam mekanisme hukum yang adil dan akuntabel bagi kepentingan publik.
Wacana ini menguat setelah Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa penyidikan yang tengah berjalan tidak memiliki keterkaitan dengan keputusan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus korupsi IUP nikel di wilayah yang sama.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa institusinya tidak mengambil alih perkara dari lembaga antirasuah tersebut. “Tolong diluruskan. Kami nggak ambil alih,” ujar Anang, menepis spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Menurut Anang, tim Jampidsus telah menerbitkan surat perintah penyidikan sejak September 2025, jauh sebelum keputusan KPK menghentikan penyidikan diumumkan secara terbuka. Ia menyatakan bahwa proses penyidikan di Gedung Bundar telah berjalan selama berbulan-bulan secara mandiri.
Dalam rentang waktu tersebut, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan penggeledahan, serta penyitaan dokumen dan barang bukti. Anang menekankan bahwa perkara yang ditangani belum tentu identik dengan kasus yang dihentikan oleh KPK, meski berada di wilayah yang sama.
Penjelasan itu disampaikan untuk merespons persepsi publik yang menilai Kejaksaan Agung masuk setelah KPK menerbitkan SP3, sebuah narasi yang dinilai berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam konferensi pers akhir tahun, Anang juga menyampaikan bahwa penyidikan Jampidsus mengarah pada dugaan keterlibatan mantan kepala daerah di Konawe Utara, dengan pola pemberian izin usaha pertambangan kepada sejumlah perusahaan swasta.
Dari hasil penyidikan sementara, terungkap dugaan penyalahgunaan IUP nikel yang digunakan untuk melakukan eksplorasi di kawasan hutan negara, termasuk wilayah yang berstatus hutan lindung. “Modusnya itu terkait pemberian izin untuk penambangan, namun disalahgunakan dengan memasuki wilayah-wilayah hutan lindung,” kata Anang.
“Fenomena ini memperlihatkan bagaimana izin yang seharusnya menjadi instrumen pengelolaan sumber daya justru berubah menjadi kunci pembuka perusakan, sementara kerugian ekologis dan sosial ditanggung publik tanpa jaminan pemulihan yang sepadan.”
Di sisi lain, KPK secara terbuka mengakui telah menghentikan penyidikan kasus korupsi pemberian IUP nikel di Konawe Utara melalui penerbitan SP3. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyebut langkah itu diambil demi kepastian hukum.
Budi menjelaskan bahwa perkara tersebut telah berjalan sejak 2017 dan selama delapan tahun tidak pernah sampai ke tahap persidangan, sehingga penghentian penyidikan dinilai sebagai pilihan hukum yang tersedia dalam kerangka peraturan perundang-undangan.
Dalam perkara itu, KPK sebelumnya menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan nilai kerugian negara yang sempat disebut mencapai Rp 2,7 triliun serta dugaan penerimaan suap belasan miliar rupiah.
Namun Budi menyatakan bahwa penyidikan menghadapi kendala serius pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara, yang menjadi elemen penting dalam penjeratan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. “Terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Selain itu, aspek tempus delicti dugaan suap yang terjadi pada 2009 dinilai telah melewati batas waktu penuntutan, sehingga mengandung sifat kedaluwarsa. Kondisi ini, menurut KPK, mempersempit ruang hukum untuk melanjutkan perkara.
Ketika hukum terhenti di meja administrasi sementara luka lingkungan dan dugaan perampasan sumber daya dibiarkan tanpa putusan pengadilan, keadilan terasa seperti komoditas langka yang mudah gugur oleh waktu dan prosedur.
Perbedaan posisi antara Kejaksaan Agung dan KPK ini memperlihatkan kompleksitas penanganan korupsi sektor sumber daya alam, yang tidak hanya menuntut kecukupan alat bukti, tetapi juga koordinasi antarlembaga agar tidak memunculkan kesan saling meniadakan kewenangan.
Dalam kerangka hukum pidana, penyidikan yang berjalan paralel di institusi berbeda memang dimungkinkan sepanjang objek, tempus, dan subjek perkaranya tidak identik, namun transparansi kepada publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan.
Kasus Konawe Utara menjadi cermin rapuhnya penegakan hukum tambang ketika persoalan teknis pembuktian dan daluarsa mampu menghapus jejak perkara besar, sementara rakyat di sekitar wilayah tambang terus berhadapan dengan dampak lingkungan, konflik lahan, dan ketimpangan manfaat ekonomi.
Situasi ini menuntut negara memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada formalitas kepastian hukum semata, melainkan menghadirkan rasa keadilan substantif, di mana pengelolaan sumber daya alam dijalankan sesuai konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
