Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Sorotan terhadap pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar membuka kembali diskursus lama tentang transparansi belanja publik, di mana peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui indikator integritas tidak hanya menjadi alarm administratif, tetapi juga cermin atas kerentanan sistem pengadaan yang kerap memicu salah tafsir di ruang publik, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas anggaran di tengah tuntutan efisiensi dan kepercayaan masyarakat yang semakin kritis.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons peringatan tersebut dengan menegaskan bahwa temuan KPK merupakan bentuk kewaspadaan yang perlu ditindaklanjuti secara serius, namun juga memerlukan pelurusan agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru di masyarakat.
Dalam pernyataannya pada forum diskusi publik di Jakarta, ia menyebut bahwa tidak semua informasi yang beredar telah dipahami secara utuh, terutama terkait mekanisme pengadaan barang pemerintah yang memiliki tahapan kompleks.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah beredarnya foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat penyerahan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat, yang kemudian diasosiasikan dengan pengadaan dari Kementerian Sosial.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sepatu dalam foto tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan bagian dari pengadaan Kemensos, sehingga tidak relevan jika dijadikan dasar penilaian terhadap program tersebut.
Penjelasan ini menunjukkan bagaimana visual di ruang publik dapat dengan cepat membentuk narasi, bahkan sebelum diverifikasi secara menyeluruh, menciptakan potensi bias dalam menilai kebijakan.
Di sisi lain, perbedaan harga sepatu yang ditemukan antara platform e-commerce dan e-katalog pemerintah juga menjadi pemicu utama munculnya kecurigaan publik terhadap potensi mark up.
Mensos menilai bahwa perbedaan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai indikasi penyimpangan, karena pengadaan pemerintah melalui e-katalog telah mencakup berbagai komponen biaya, termasuk pajak, distribusi, serta margin penyedia.
Ia mengakui bahwa tanpa pemahaman mendalam terhadap proses pengadaan, masyarakat dapat dengan mudah menarik kesimpulan yang tidak sepenuhnya akurat, bahkan dirinya pun mengakui masih mempelajari detail teknisnya.
Pengakuan ini membuka ruang refleksi bahwa kompleksitas birokrasi sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam membangun transparansi yang mudah dipahami publik.
Dalam konteks regulasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur melalui sistem yang dirancang untuk menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan persaingan sehat, termasuk melalui platform e-katalog yang dikelola oleh LKPP.
Namun, sistem yang kompleks tersebut juga menuntut pengawasan yang ketat agar tidak menjadi celah bagi praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh proses pembelanjaan di Kemensos telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab penuh.
Ia menekankan bahwa setiap tahapan pengeluaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa akuntabilitas tidak hanya berhenti pada prosedur, tetapi juga pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.
Sementara itu, peringatan KPK melalui Survei Penilaian Integritas yang menempatkan Kemensos dalam kategori waspada menjadi sinyal penting bahwa penguatan sistem pengawasan internal masih diperlukan.
Indikator tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, namun menjadi alat deteksi dini terhadap potensi risiko yang perlu diantisipasi. Dalam dinamika kebijakan publik, peringatan semacam ini seharusnya dipandang sebagai instrumen koreksi, bukan sekadar tekanan eksternal yang bersifat reaktif.”
Isu ini juga memperlihatkan bagaimana ruang publik semakin sensitif terhadap penggunaan anggaran negara, terutama pada program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari persepsi keadilan dan kepatutan di mata publik.
Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan edukatif, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga memahami konteks di balik setiap keputusan.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, sehingga integritas dalam pelaksanaannya menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Jika tidak dikelola dengan baik, polemik seperti ini berpotensi mengaburkan tujuan utama program, bahkan menggerus legitimasi kebijakan yang sebenarnya memiliki niat baik.
Dalam perspektif yang lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan klasik dalam tata kelola anggaran publik, yakni bagaimana menyeimbangkan antara kompleksitas prosedur dan kebutuhan akan transparansi yang mudah dipahami.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan bahwa prosedur telah dilalui dengan benar, tetapi juga kepastian bahwa hasilnya sebanding dengan nilai yang dikeluarkan.
Keterbukaan informasi, penguatan pengawasan, serta konsistensi dalam penegakan aturan menjadi fondasi utama untuk menjawab tantangan tersebut.
Di tengah dinamika ini, peran lembaga pengawas seperti KPK menjadi penting sebagai penjaga integritas, sekaligus mitra korektif bagi institusi pemerintah.
Respons Kemensos yang terbuka terhadap peringatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem, selama diikuti dengan tindakan nyata yang terukur.
Pada akhirnya, publik menaruh harapan bahwa polemik ini tidak berhenti pada klarifikasi semata, melainkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pengadaan, sehingga setiap kebijakan sosial benar-benar menghadirkan manfaat optimal tanpa menyisakan keraguan terhadap integritasnya.
