Aspirasimediarakyat.com – Pengamat kebijakan publik, Asep Kususanto, mengungkapkan pandangannya terkait isu ijazah palsu yang disebut dimiliki oleh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, isu ini tidak hanya bertujuan untuk menyerang karakter Jokowi, tetapi juga memiliki agenda tersembunyi untuk melemahkan moral pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam diskusi publik bertajuk Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi yang diadakan oleh Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta pada Kamis (24/4), Asep menyebut bahwa serangan terhadap Jokowi sebenarnya menyasar pemerintahan saat ini. “Saya kira ada sasaran antara melalui Pak Jokowi yang agenda latennya itu untuk meruntuhkan moral pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran,” ujar Asep pada Jumat (25/4).
Asep menjelaskan bahwa Prabowo sebelumnya menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Jokowi sebelum akhirnya menjadi Presiden RI. Oleh karena itu, isu ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi juga berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. “Isu ini tidak hanya untuk membunuh karakter Pak Jokowi tetapi juga untuk melemahkan moral pemerintahan ini agar tidak solid dalam menjalankan visi Asta Cita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa serangan konsisten terhadap Jokowi dapat memicu destabilisasi politik. Figur Jokowi, menurutnya, tidak hanya dipandang sebagai mantan pemimpin Indonesia, tetapi juga simbol pemersatu pemerintahan Prabowo. “Bila beberapa kelompok masyarakat tetap menempatkan Jokowi sebagai sasaran tembak, saya kira perlu direspons sesuai norma dasar dalam negara demokratis,” tegasnya.
Senada dengan Asep, analis ekonomi dan politik, Mardiyanto, menilai bahwa isu ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi bertujuan untuk merawat pesimisme publik terhadap pencapaian agenda Asta Cita. “Beberapa kelompok yang terus menyerang Pak Jokowi itu ingin membuat prospek pembangunan berkelanjutan menjadi bias, kabur, dan efek dominonya mengguncang pelaku usaha,” ujar Mardiyanto dalam diskusi yang sama.
Mardiyanto juga menuturkan bahwa sosok Jokowi sebenarnya relatif diterima oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, ia menduga bahwa isu ijazah palsu sengaja digulirkan untuk membangun persepsi publik bahwa Jokowi adalah beban bagi pemerintahan Prabowo. “Dengan demikian, Pak Prabowo dapat bersikap menuruti kemauan sekelompok orang itu. Tetapi saya yakin, Pak Prabowo punya determinasi kepemimpinan yang tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk oleh Pak Jokowi sendiri,” jelasnya.
Diskusi ini menyoroti bagaimana isu politik dapat digunakan sebagai alat untuk mengguncang stabilitas pemerintahan. Asep dan Mardiyanto sepakat bahwa serangan terhadap Jokowi tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi mantan Presiden tersebut, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan saat ini.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya menjaga norma-norma demokrasi dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif. Menurut Asep, respons terhadap serangan semacam ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. “Kita harus memastikan bahwa serangan politik tidak merusak fondasi demokrasi yang telah kita bangun,” tutupnya.
Mardiyanto menambahkan bahwa pelaku usaha juga merasakan dampak dari isu politik yang terus bergulir. Ketidakpastian politik dapat memengaruhi prospek investasi dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk fokus pada pencapaian visi Asta Cita yang telah dirancang oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa isu politik tidak hanya berdampak pada individu yang diserang, tetapi juga memiliki efek domino yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan ekonomi nasional. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan bijak dalam menyikapi isu-isu yang beredar.
