Aspirasimediarakyat.com – Pemerintah Indonesia kembali menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah perlambatan ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diperkirakan melebar menjadi Rp662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Perkiraan tersebut lebih tinggi dari target awal pemerintah, yakni sebesar Rp616 triliun. Lonjakan defisit ini disebut tidak terlepas dari menurunnya kinerja penerimaan negara yang hingga kuartal pertama 2025 menunjukkan tekanan cukup kuat, termasuk penyesuaian kebijakan perpajakan dan keterlambatan setoran dari BUMN.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7), Sri Mulyani menyampaikan bahwa untuk mengurangi ketergantungan pada utang, pemerintah akan mengoptimalkan sisa saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Dana ini akan digunakan sebagai bantalan untuk membiayai lonjakan defisit, tanpa harus seluruhnya mengandalkan penerbitan surat utang negara.
“Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan fiskal dan menghindari tekanan berlebihan pada pasar obligasi. Kita akan manfaatkan kas yang tersedia,” ujar Sri Mulyani dalam forum tersebut.
Sebagai catatan, SAL pada akhir 2024 tercatat mencapai Rp457,5 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dana tidak terpakai dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk sisa SiLPA yang meningkat signifikan pada periode pandemi dan pascapandemi.
Dari sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara tahun ini akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Pendapatan ini meliputi pajak sebesar Rp2.076,9 triliun, bea dan cukai Rp310,4 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp477,2 triliun.
Meski capaian dari sektor bea dan cukai melebihi target (102,9 persen), namun dua komponen lainnya—yakni pajak dan PNBP—masih di bawah ekspektasi. Sri Mulyani menyebut beberapa faktor turut melemahkan pendapatan, antara lain kebijakan pembatalan penarikan PPN tertentu, serta penundaan dividen dari BUMN karena proses peralihan pengelolaan ke entitas holding bernama Danantara.
“Kita berada di masa transisi kebijakan fiskal yang sangat sensitif terhadap perkembangan global. Ketergantungan terhadap komoditas dan lemahnya ekspor turut memperberat tantangan ini,” jelas Sri Mulyani.
Di sisi lain, total belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp3.527 triliun. Komposisi ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.663 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp864,1 triliun. Kenaikan belanja terutama digunakan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis, reformasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta penguatan sistem ketahanan pangan nasional.
Kementerian Keuangan menyadari bahwa pelaksanaan APBN tahun ini sangat menantang. Namun demikian, upaya untuk menjaga disiplin fiskal tetap menjadi prioritas. Sri Mulyani menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran di tengah situasi global yang penuh gejolak, seperti fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, hingga potensi perlambatan pertumbuhan global.
“Kita tidak berada dalam situasi biasa. Tekanan global sangat nyata dan bisa mengganggu stabilitas makroekonomi nasional. Maka kebijakan fiskal perlu fleksibel, namun tetap terukur dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji instrumen pembiayaan kreatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang konvensional. Salah satunya melalui optimalisasi penggunaan cadangan kas dan aset negara, kerja sama investasi dengan pihak swasta, serta penyesuaian skema pembiayaan infrastruktur strategis.
Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga agar rasio utang tetap terkendali dan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa mendatang. Dengan rasio utang terhadap PDB yang saat ini masih berada di kisaran 39 persen, Sri Mulyani berharap pemerintah memiliki ruang untuk merespons dinamika global secara bijak.
Meski proyeksi defisit meningkat, beberapa ekonom memandang langkah pemerintah menggunakan cadangan SAL sebagai keputusan tepat. Ini dinilai sebagai strategi fiskal antisipatif yang menghindarkan risiko pembengkakan utang jangka pendek.
Namun di sisi lain, serapan anggaran dan efektivitas belanja tetap menjadi catatan kritis. Pemerintah diharapkan mampu menjaga kualitas belanja negara, agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga disiplin fiskal bersama. “Kami akan terus menjaga APBN sebagai instrumen penting dalam stabilisasi dan akselerasi pembangunan nasional,” pungkasnya.
