Aspirasimediarakyat.com — Banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat kembali menguji ketahanan negara dalam menghadapi bencana hidrometeorologis yang semakin brutal. Dalam laporan resmi penanganan darurat, jumlah korban meninggal dilaporkan hampir menembus seribu jiwa, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Puluhan ribu rumah ambruk, dan sarana vital seperti jembatan serta fasilitas pendidikan luluh dihantam derasnya air dan tanah. Situasi ini memperlihatkan bahwa ruang hidup masyarakat di Sumatra kini berada pada ujung tanduk, dipaksa menanggung risiko ekologis yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun tragedi ini menyimpan kegelisahan yang jauh lebih dalam. Di balik angka-angka statistik dan deretan kerusakan, publik menuntut kejelasan tentang apa yang sebenarnya memperparah bencana. Tingginya curah hujan memang menjadi pemantik, tetapi berbagai lembaga dan pengamat lingkungan menilai faktor antropogenik—terutama penebangan hutan ilegal dan eksploitasi kawasan lindung—memiliki peran besar dalam memperburuk dampaknya. Tanah kehilangan daya serap, bukit kehilangan pagar alaminya, dan masyarakat kehilangan perlindungan yang mestinya dijaga negara.
Dalam pusaran inilah muncul suara rakyat yang bergetar marah—sebuah paragraf antagonis awal—yang menyebut para perusak hutan sebagai “penghisap bumi”, seakan-akan tangan-tangan korporasi dan mafia kayu telah berubah menjadi cakar raksasa yang menyobek Sumatra dari akar hingga batu. Ungkapan rakyat yang menohok logika ini menggambarkan frustrasi terhadap sistem pengawasan yang dianggap lembek, seolah negara membiarkan tanah kelahirannya dipreteli sedikit demi sedikit hingga akhirnya berubah menjadi kuburan massal setelah hujan turun sedikit lebih lama dari biasanya.
Sorotan tajam publik kemudian mengarah kepada salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Sumatra Utara, PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang sejak lama berada dalam radar kritik dari kelompok masyarakat sipil. Tuduhan tersebut berangkat dari dugaan aktivitas perusahaan yang dinilai turut memengaruhi keseimbangan lingkungan di kawasan operasi mereka. Walau belum ada kesimpulan yuridis maupun regulatif yang menguatkan klaim tersebut, tekanan publik meluas seiring pemberitaan yang mengaitkan operasi skala besar TPL dengan kerentanan ekologis daerah sekitar.
Nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian ikut terseret dalam perbincangan warganet. Ragam spekulasi liar menyebut dirinya terhubung dengan TPL secara kepemilikan. Namun catatan resmi menunjukkan hal berbeda. Luhut tidak tercatat sebagai pemilik Toba Pulp Lestari, yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk. Perusahaan ini pada awalnya didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto pada 1983, namun jejak kepemilikannya juga sudah tidak lagi muncul dalam struktur terkini.
Saat ini, Toba Pulp Lestari dikendalikan oleh Allied Hill Limited sebagai pemegang saham mayoritas. Sementara itu, saham publik hanya sekitar 2,14 persen, dan porsi lainnya 5,32 persen. Struktur ini menegaskan bahwa kendali legal-formal operasional perusahaan berada di tangan pemegang saham korporat tersebut, bukan tokoh publik mana pun yang namanya sempat diseret oleh opini warganet.
TPL mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sejak 1992, dan mengelola area operasi seluas hampir 168 ribu hektare. Wilayah itu terbagi dalam lima zona utama: Aek Nauli 20.360 hektare, Habinsaran 26.765 hektare, Tapanuli Selatan 28.340 hektare, Aek Raja 45.562 hektare, dan Tele 46.885 hektare. Skala operasi ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan selalu berada dalam radar pengawasan lingkungan dan menjadi topik publik setiap kali bencana besar terjadi.
“Sejumlah pakar lingkungan menilai, izin industri kehutanan berskala besar memang memiliki risiko jika pengawasannya tidak optimal. “Setiap aktivitas pemanfaatan hutan, sekecil apa pun, harus selalu diimbangi dengan evaluasi berkala, audit ketat, dan penegakan regulasi,” ujar Ahmad Nizar, pengamat kehutanan dari Universitas Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa dalam konteks bencana masif, proses verifikasi ilmiah sangat penting sebelum menyimpulkan adanya hubungan kausal.”
Pada sisi perusahaan, TPL membantah keras tuduhan keterlibatan dalam kerusakan lingkungan yang dianggap memperburuk bencana. Mereka merujuk pada audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2022–2023 yang menyatakan perusahaan patuh terhadap regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan publik. Pernyataan dari perusahaan ini memicu diskusi lanjutan mengenai transparansi audit dan urgensi pengawasan independen.
Meski demikian, masyarakat dan kelompok advokasi meminta pemerintah tidak berhenti hanya pada satu audit reguler. Mereka mendorong investigasi terbuka, penyelidikan komprehensif dari lembaga independen, dan pembukaan data khususnya terkait dampak hidrologi di kawasan HTI. “Dalam isu lingkungan, audit tunggal tidak cukup. Kita butuh data lintas tahun, lintas musim, dan lintas wilayah untuk menganalisis perubahan ekologis secara holistik,” ujar Farah Siregar, aktivis lingkungan.
Dorongan publik yang menggambarkan para pelaku perusakan lingkungan bak “gerombolan setan bermantel korporasi” yang mengubah lereng hijau menjadi pasir kematian. Frasa hiperbolik itu mencerminkan rasa frustrasi masyarakat bahwa laba segelintir pihak lebih dijaga daripada keselamatan ribuan keluarga yang kini tidur di tenda pengungsian. Kalimat-kalimat itu memang absurd, namun mewakili suara rakyat yang merasa diabaikan oleh tata kelola yang lamban merespons ancaman ekologis.
Di sisi lain, pemerintah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar menghadapi beban berat dalam menangani situasi darurat. Jalan putus, jembatan hanyut, dan desa yang terisolasi memperpanjang waktu evakuasi. Akses ke fasilitas kesehatan pun terhambat. Para relawan dan aparat gabungan TNI-Polri bekerja siang malam untuk membuka jalur baru agar bantuan bisa tiba tepat waktu.
Regulator pusat juga mulai memperbarui kajian risiko bencana, terutama terkait perubahan penggunaan lahan yang semakin intensif di Sumatra. Data BNPB dan KLHK akan dikonsolidasikan untuk menentukan langkah jangka panjang, termasuk moratorium terbatas di kawasan tertentu atau pengetatan izin operasi. Kebijakan ini masih dalam proses, namun dipastikan melibatkan banyak kementerian.
Pakar hukum tata lingkungan, Rudi Santosa, menilai bahwa persoalan banjir besar saat ini harus dilihat dari hulu hingga hilir, bukan hanya pada potensi kesalahan satu entitas. “Negara punya kewenangan dan kewajiban untuk memastikan setiap izin berjalan sesuai asas kehati-hatian. Jika ada potensi dampak, investigasinya harus menyeluruh, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” ujarnya.
Di tengah debat publik, beberapa kepala daerah menyerukan agar pemerintah pusat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Penegak hukum diminta tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengurai rantai pasok kayu ilegal yang sering melibatkan aktor besar di belakang layar. Transparansi proses hukum menjadi tuntutan yang mengemuka.
Peneliti kebencanaan dari ITB, Irene Larasati, menjelaskan bahwa bencana sebesar ini tidak bisa dipandang sebagai kejadian tunggal. “Ini akumulasi. Curah hujan ekstrem bertemu dengan kondisi hutan yang tidak optimal. Jika kita tidak memperbaiki tata kelola, ancaman ini akan terus berulang,” katanya. Ia menekankan pentingnya pemulihan ekosistem secara bertahap dan sistematis.
Sejumlah desa yang terdampak kini memulai pendataan kerusakan, sembari menanti bantuan rekonstruksi dari pemerintah. Banyak warga kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian tertutup lumpur. Anak-anak belum bisa kembali bersekolah karena fasilitas pendidikan rusak berat.
Para relawan kemanusiaan menggarisbawahi bahwa rehabilitasi harus disertai dengan mekanisme pemulihan psikososial, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga. Kerusakan emosional sering kali lebih sulit dipulihkan daripada kerugian fisik.
Akan tetapi, proses pemulihan jangka panjang ini masih dibayang-bayangi perdebatan besar tentang akar masalah bencana. Pemerintah berkomitmen menyampaikan laporan resmi setelah semua data verifikasi rampung, termasuk kajian ilmiah independen jika diperlukan.
Masyarakat menggambarkan para perusak lingkungan sebagai “penguasa rakus yang memotong nadi bumi lalu meninggalkan rakyat untuk menelan banjir sebagai takdir”. Ini memang menjadi seruan emosional agar negara tidak lagi menutup mata terhadap ancaman ekologis yang terus meluas. Seruan itu menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus berada di atas segala kepentingan, dan bahwa tragedi Sumatra bukan sekadar bencana, melainkan alarm keras bahwa tata kelola lingkungan harus diperbaiki sekarang juga.
Tragedi yang melanda Sumatra bukan hanya persoalan curah hujan ekstrem. Ia adalah refleksi panjang tentang bagaimana pengelolaan hutan, izin industri, pengawasan lingkungan, dan kapasitas mitigasi bencana harus dirumuskan kembali. Publik berharap investigasi berjalan transparan, saintifik, dan bebas intervensi politik.
