Aspirasimediarakyat.com – Penyidikan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sumatera Utara memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk dimintai keterangan. Langkah ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Mandailing Natal, Kamis malam, 26 Juni 2025, yang mengungkap praktik suap dalam pengadaan proyek jalan senilai ratusan miliar rupiah.
Dalam operasi itu, KPK menetapkan lima tersangka. Di antara mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dituduh menerima suap dari kontraktor untuk proyek senilai Rp231,8 miliar. Dana proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Instruksi Presiden (Inpres) yang semestinya digunakan untuk percepatan pembangunan daerah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap siapa pun yang terkait kasus ini sangat mungkin dilakukan. “Jika ditemukan bukti keterlibatan, siapa pun akan kami panggil, termasuk gubernur,” ujarnya tegas.
KPK kini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran dana suap. Hasil penelusuran transaksi keuangan menjadi kunci untuk mengungkap aktor-aktor lain di balik skandal yang mencoreng wajah pembangunan di Sumut ini.
Salah satu perhatian publik adalah kedekatan antara Bobby Nasution dan tersangka utama, Topan Obaja. Keduanya diketahui menjalin kerja sama erat sejak masa kepemimpinan Bobby di Kota Medan. Topan bahkan disebut-sebut sebagai orang kepercayaan gubernur dalam pengelolaan sejumlah proyek infrastruktur strategis.
Meski belum ada pemanggilan resmi terhadap Bobby, sinyal dari KPK menunjukkan penyidikan terus meluas. Publik menaruh perhatian besar apakah perkara ini akan menyentuh jenjang kekuasaan yang lebih tinggi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Keheningan ini justru menambah spekulasi mengenai sejauh mana kasus ini menyeret elit pemerintahan daerah.
KPK menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional dan tidak akan pandang bulu dalam menegakkan hukum. Prinsip keterbukaan informasi tetap dijaga, meski proses penyidikan harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
Total proyek yang diselidiki bernilai lebih dari Rp231 miliar, mencakup pembangunan dan perbaikan jalan di berbagai titik strategis di Sumut. Proyek-proyek ini semula diharapkan menjadi solusi akses ekonomi masyarakat, namun justru menjadi ladang bancakan sebagian oknum pejabat.
KPK menyatakan sudah mengantongi bukti awal kuat dalam bentuk dokumen proyek, rekaman percakapan, hingga transaksi keuangan mencurigakan. Fokus penyelidikan saat ini adalah mengurai jejaring mafia proyek yang diduga sistematis.
Kasus ini kembali menyorot lemahnya sistem pengawasan dalam distribusi anggaran infrastruktur, sekaligus memperlihatkan bagaimana hubungan personal antarpejabat bisa menjadi celah korupsi.
Banyak pihak menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap aparatur yang terlibat, demi menjaga citra pemerintahan yang tengah gencar membangun.
Koalisi masyarakat sipil juga meminta agar KPK tak berhenti pada level teknis. “Jika ada dugaan keterlibatan pemimpin daerah, harus dituntaskan sampai tuntas,” ujar seorang aktivis antikorupsi dari Medan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kasus ini harus menjadi momentum reformasi sistem pengadaan proyek daerah. “Ini soal sistem. Kalau hanya individu yang dikorbankan, praktiknya akan terulang,” katanya.
KPK belum menetapkan jadwal pemeriksaan lanjutan, tetapi proses pengumpulan bukti tambahan masih berlangsung. Sejumlah saksi dari kalangan kontraktor, ASN, dan pihak ketiga telah dimintai keterangan.
Masyarakat Sumatera Utara kini menunggu, apakah lembaga antirasuah benar-benar akan membuka semua lapisan skandal ini. Jika Bobby Nasution benar dimintai keterangan, itu akan menjadi babak baru dalam drama hukum yang tengah bergulir.
Di tengah upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijaga—agar dana rakyat tak kembali jatuh ke tangan yang salah.
