Aspirasimediarakyat.com — Usulan penghapusan atau penurunan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 kembali mengguncang lanskap politik nasional setelah Partai Persatuan Pembangunan menyuarakan harapan agar parliamentary threshold tidak lagi menjadi palu godam yang mematahkan jutaan suara sah pemilih, memantik perdebatan serius mengenai kedaulatan rakyat, keadilan elektoral, tafsir konstitusi, serta masa depan sistem kepartaian Indonesia yang selama dua dekade terakhir dikunci oleh angka persentase yang menentukan hidup-mati representasi politik di Senayan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara terbuka mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2029 dihapuskan atau setidaknya diturunkan dari ketentuan sebelumnya. Wacana ini mencuat di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang bergulir di DPR.
Politikus PPP Usman Muhammad Tokan alias Donnie Tokan menyatakan partainya berharap ambang batas berada di bawah 4 persen, bahkan maksimal 3 persen. “Kalau tidak bisa 0 persen, maksimal 3 persen sudah cukup baik. Supaya suara tidak terbuang,” ujarnya melalui pesan singkat pada Kamis, 26 Februari 2026.
Donnie berharap delapan fraksi partai politik di DPR dapat mengakomodasi aspirasi partai non-parlemen serta kalangan akademikus dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, desain ambang batas tidak boleh hanya menguntungkan partai besar, tetapi juga mempertimbangkan prinsip representasi yang lebih luas.
PPP sendiri menyatakan keyakinan akan kembali ke Senayan pada 2029 setelah tersingkir pada Pemilu 2024. “InsyaAllah di 2029 PPP kembali ke parlemen, kembali bangkit,” kata Donnie, menegaskan optimisme partai berlambang Ka’bah tersebut.
Berdasarkan rekapitulasi suara nasional yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024, PPP memperoleh 5.879.777 suara atau 3,87 persen dari total suara sah nasional. Angka itu terpaut tipis dari ambang batas 4 persen yang berlaku saat itu, sehingga PPP menjadi salah satu dari 18 partai yang tidak lolos ke DPR.
Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1973, PPP harus terdepak dari DPR karena gagal melampaui parliamentary threshold. Fakta tersebut menjadi preseden penting dalam sejarah partai sekaligus mempertegas konsekuensi keras dari sistem ambang batas.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XVIII/2023 telah menghapus ketentuan parliamentary threshold sebesar 4 persen yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
Mahkamah menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bersifat konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan seterusnya sepanjang telah dilakukan perubahan. Artinya, pembentuk undang-undang diberi ruang untuk merumuskan ulang desain ambang batas yang lebih selaras dengan prinsip konstitusi.
Perdebatan ini tidak sekadar soal angka 0, 3, atau 4 persen, melainkan tentang makna satu suara dalam sistem demokrasi. Setiap persentase mewakili jutaan pemilih yang berharap suaranya bermuara pada kursi legislatif, bukan menguap menjadi statistik tanpa dampak politik.
Ambang batas parlemen pada awalnya dirancang untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini juga memunculkan kritik karena dianggap membuang suara sah pemilih yang memilih partai dengan perolehan di bawah batas minimal.
“Ketika jutaan suara sah dinyatakan tak bernilai hanya karena terhalang garis matematis bernama ambang batas, demokrasi berisiko berubah menjadi arena eksklusif yang lebih setia pada kalkulasi teknokratis ketimbang pada denyut aspirasi rakyat, seolah-olah kedaulatan dapat dipotong rapi dengan penggaris statistik tanpa menyisakan luka representasi yang menganga di ruang publik.”
Sebagian kalangan akademikus hukum tata negara menilai desain parliamentary threshold memang sah secara prinsip dalam sistem proporsional, namun harus dirumuskan secara proporsional dan rasional. Tujuannya bukan untuk mengeliminasi pesaing politik, melainkan menjaga efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi.
Di sisi lain, partai-partai non-parlemen melihat momentum revisi Undang-Undang Pemilu sebagai peluang koreksi terhadap sistem yang dianggap terlalu keras. Mereka berpendapat bahwa demokrasi substantif menuntut agar setiap suara memiliki peluang representasi yang adil.
Prinsip kedaulatan rakyat tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas lima tahunan yang hasilnya kemudian disaring dengan palang batas yang mematikan aspirasi minoritas politik. Ketidakadilan elektoral yang dibiarkan akan menjelma preseden buruk bagi kualitas demokrasi itu sendiri.
Namun perdebatan juga mencakup aspek stabilitas. Beberapa pengamat menilai ambang batas yang terlalu rendah berpotensi memunculkan fragmentasi parlemen yang ekstrem, sehingga menyulitkan pembentukan koalisi dan pengambilan keputusan strategis negara.
Ruang legislasi kini menjadi arena tarik-menarik antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian dan tuntutan keadilan representasi. Revisi Undang-Undang Pemilu akan menjadi ujian apakah pembentuk undang-undang mampu merumuskan titik temu yang konstitusional dan berimbang.
PPP, dengan pengalaman pahit 3,87 persen, menjadi simbol betapa tipisnya garis antara eksistensi dan eksklusi dalam sistem politik elektoral. Selisih 0,13 persen telah mengubah peta kehadiran politik di parlemen dan memantik refleksi tentang makna efektivitas versus inklusivitas.
Perdebatan tentang parliamentary threshold pada akhirnya menyentuh pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak duduk di kursi wakil rakyat dan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik; revisi regulasi ini bukan sekadar revisi teknis, melainkan momentum untuk menata ulang keseimbangan antara stabilitas dan representasi agar demokrasi Indonesia tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat mendengar, rakyat melihat, rakyat bersuara, rakyat bergerak menjaga agar setiap suara tidak hilang di lorong sunyi statistik kekuasaan.
