Aspirasimediarakyat.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki awal 2026 dengan akselerasi anggaran dan perluasan jangkauan penerima manfaat yang signifikan, memunculkan optimisme sekaligus pertanyaan kritis mengenai efektivitas tata kelola fiskal, dampak ekonomi turunan, serta konsistensi kebijakan hulu-hilir di sektor pangan dan perunggasan nasional yang kini menjadi tulang punggung pasokan protein bagi puluhan juta warga dalam kerangka ambisi besar pembangunan gizi dan stabilitas sosial jangka panjang negara.
Program yang digerakkan pemerintah ini menunjukkan lonjakan realisasi anggaran pada Januari 2026 sebesar Rp19,5 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan capaian tersebut sebagai yang tertinggi secara bulanan, melampaui rekor November 2025 sebesar Rp13,9 triliun ketika 43,8 juta penerima manfaat terlayani.
Memasuki tahun fiskal 2026, MBG telah menjangkau 60,7 juta penerima dengan dukungan sekitar 22.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan tren belanja yang meningkat tajam, program ini dinilai berada di jalur untuk merealisasikan penuh pagu anggaran tahun fiskal 2026 sebesar Rp330 triliun, angka yang setara dengan mesin fiskal raksasa yang bekerja tanpa jeda.
Dari sisi pasar dan investasi, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih, menilai percepatan belanja MBG berpotensi menciptakan efek berganda yang luas di perekonomian. Dalam riset tertanggal 11 Februari 2026, ia menyebut belanja yang meningkat bukan hanya mendorong penciptaan lapangan kerja—yang kini diklaim telah melampaui satu juta tenaga kerja—tetapi juga menggerakkan konsumsi lintas sektor.
“Dengan belanja MBG yang semakin meningkat, dampaknya tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mendorong konsumsi di berbagai sektor,” ujar Andreas. Ia menilai arus dana negara yang mengalir deras ke program pangan ini dapat menjelma menjadi denyut tambahan bagi industri yang selama ini sensitif terhadap daya beli masyarakat.
Efek limpahan tersebut, menurut Andreas, dapat menyentuh sektor telekomunikasi seperti Telkom Indonesia (TLKM), Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT), dan XL Axiata (EXCL) melalui peningkatan konsumsi data. Di saat yang sama, sektor produk konsumen terjangkau seperti Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dan Mayora Indah (MYOR), ritel fesyen berbasis nilai seperti Matahari Department Store (LPPF) dan Ramayana Lestari Sentosa (RALS), hingga industri rokok seperti Wismilak Inti Makmur (WIIM) diperkirakan turut merasakan denyut positifnya.
Andreas memperkirakan, bila 1% dari belanja yang sebelumnya tidak tepat sasaran beralih menjadi konsumsi tambahan, maka terdapat potensi tambahan konsumsi lebih dari Rp2 triliun per tahun di berbagai sektor tersebut. Angka ini memang tampak kecil dibandingkan total anggaran, namun dalam struktur ekonomi domestik, pergeseran 1% bisa menjadi katalis yang signifikan.
Namun percepatan fiskal tak pernah berdiri sendiri; ia menuntut kehati-hatian regulatif dan konsistensi kebijakan hulu-hilir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia berencana menaikkan kuota impor grand parent stock (GPS) pada 2026 menjadi sekitar 800.000 ekor, dari 580.000 pada 2025, untuk menjawab lonjakan kebutuhan daging ayam akibat MBG.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memenuhi peningkatan permintaan, meredam volatilitas harga day old chick (DOC) dan ayam pedaging (broiler), serta menopang rencana investasi Rp20 triliun oleh Danantara di industri perunggasan. Dalam logika kebijakan, stabilitas pasokan menjadi fondasi agar program gizi tidak terguncang gejolak harga.
Tetapi sejarah industri perunggasan Indonesia mencatat bahwa euforia pasokan sering kali berujung paradoks. Andreas mengingatkan peningkatan impor GPS berisiko memicu kelebihan pasokan ayam pedaging pada 2028 dan berpotensi menimbulkan pemusnahan massal (culling) seperti yang terjadi pada 2023. Ia menyebut mitigasi risiko harus dilakukan melalui penguatan segmen makanan olahan agar surplus tidak berubah menjadi krisis harga.
Data harga memperlihatkan dinamika yang kontras. Rata-rata harga DOC di Jawa Barat pada Januari 2026 naik menjadi Rp7.055 per ekor, tumbuh 0,5% secara bulanan dan melonjak 22,7% secara tahunan. Sebaliknya, harga ayam broiler turun menjadi Rp19.489 per kilogram, melemah 14,6% secara bulanan dan 1,7% secara tahunan.
Menurut Andreas, ketahanan harga DOC didorong oleh tingginya harga broiler pada Desember 2025 yang sempat mencapai Rp22.814 per kilogram, ditambah faktor musiman menjelang Ramadan. Koreksi harga broiler pada Januari dinilai sebagai normalisasi yang sehat akibat peningkatan pasokan, bukan sebagai gejala krisis permintaan.
Dalam konteks pasar modal, Mirae Asset Sekuritas tetap mempertahankan proyeksi kinerja emiten perunggasan seperti Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) dan Japfa Comfeed Indonesia (JPFA). Rekomendasi overweight pada sektor poultry dipertahankan, dengan CPIN diberi rekomendasi buy target harga Rp6.826 dan JPFA buy target Rp3.750 per saham.
Risiko penurunan tetap dicatat, mulai dari harga DOC dan broiler yang lebih rendah dari perkiraan, kenaikan biaya input di atas estimasi, hingga dampak MBG yang tidak sebesar ekspektasi. Di sini disiplin analisis dan pengawasan kebijakan menjadi krusial agar optimisme tidak berubah menjadi gelembung spekulatif.
Di tengah deret angka dan grafik proyeksi, terdapat satu pertanyaan yang tak boleh disingkirkan: apakah percepatan belanja yang spektakuler ini benar-benar menjelma menjadi kualitas gizi yang terukur, distribusi yang merata, dan tata kelola yang transparan, ataukah ia hanya menjadi etalase statistik yang memukau namun rapuh ketika diuji akuntabilitas publik, sementara peternak kecil, pelaku UMKM pangan, dan keluarga penerima manfaat berdiri di garis depan menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas fiskal?
Anggaran ratusan triliun rupiah bukanlah panggung untuk eksperimen kebijakan yang setengah matang; setiap rupiah yang digelontorkan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada warga. Ketika dana publik mengalir deras, pengawasan publik tidak boleh dipadamkan oleh euforia angka.
MBG membuka peluang besar untuk memperbaiki status gizi nasional sekaligus menggerakkan roda ekonomi, tetapi ia juga menuntut orkestrasi kebijakan yang presisi antara fiskal, perdagangan, dan produksi domestik. Program ini akan diuji bukan hanya oleh grafik realisasi anggaran, melainkan oleh daya tahannya menjaga harga tetap wajar, peternak tetap hidup, industri tetap sehat, dan rakyat benar-benar merasakan manfaat di meja makan mereka.
