Aspirasimediarakyat.com — Optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diklaim menanjak hingga 5,35 persen pada kuartal IV 2025 dan ditargetkan menembus 5,5–6 persen pada awal 2026 menjadi panggung besar bagi uji konsistensi kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan sektor keuangan, di tengah tuntutan publik agar setiap angka pertumbuhan benar-benar berkelindan dengan penciptaan kerja, stabilitas harga, disiplin defisit, serta keberpihakan nyata pada kesejahteraan rakyat luas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi ekonomi di level masyarakat dan produsen telah membaik. Ia menegaskan pemerintah akan menjaga tren positif tersebut setelah capaian 5,35 persen pada kuartal IV 2025, dengan proyeksi kuartal I 2026 ditekan dan didorong menuju kisaran 5,5 hingga enam persen. Investasi, menurutnya, diproyeksikan mendekati enam persen sebagai penopang utama akselerasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta Selatan. Purbaya menekankan bahwa momentum kuartal pertama 2026 akan dijaga melalui percepatan belanja pemerintah, khususnya pada program-program strategis yang berdampak langsung pada daya beli dan aktivitas ekonomi domestik.
Belanja untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipercepat sebesar Rp62 triliun, tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara mencapai Rp55 triliun, serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera senilai Rp6 triliun. Pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada kuartal pertama 2026 menembus Rp809 triliun, angka yang diharapkan menjadi mesin penggerak konsumsi dan produksi.
Selain belanja fiskal, Purbaya menyebut sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral akan diperkuat guna menjaga tingkat investasi dan meningkatkan kontribusi sektor finansial terhadap pertumbuhan. Ia menyatakan indikator-indikator makro tersebut menjadi jawaban atas kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
Ia bahkan memproyeksikan Indonesia memasuki masa ekspansi yang sehat hingga 2033. Dalam pandangannya, fase tersebut akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga generasi muda tidak perlu cemas menghadapi dunia kerja setelah lulus pendidikan. Optimisme itu dibangun di atas asumsi stabilitas fiskal, pertumbuhan pajak, serta pengendalian utang.
Purbaya memastikan seluruh kebijakan belanja tetap berada dalam koridor manajemen fiskal yang prudent. Ia menegaskan defisit anggaran dijaga tidak melampaui tiga persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah juga berkomitmen menjaga rasio utang tetap stabil, bahkan berpotensi menurun seiring membaiknya penerimaan pajak dan bea cukai.
Di sisi moneter, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah. Sinergi fiskal dan moneter, menurutnya, akan terus diperkuat guna memastikan likuiditas sistem keuangan tetap memadai untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan.
Bank sentral juga berkomitmen menjaga stabilisasi rupiah, nilai tukar, serta inflasi. Destry menyebut inflasi inti saat ini relatif rendah, sekitar 1,3 persen di luar emas, yang menunjukkan ruang pertumbuhan masih terbuka tanpa memicu overheating ekonomi. Stabilitas harga menjadi fondasi agar ekspansi tidak berubah menjadi tekanan yang merusak daya beli.
Dari sisi pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melalui ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, menyampaikan komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam APBN. OJK, katanya, tengah memperkuat permodalan sektor jasa keuangan sebagai bantalan stabilitas.
Reformasi integritas pasar modal dilakukan melalui peningkatan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pembukaan ultimate beneficial owner di atas satu persen, serta peningkatan granularitas data investor dari sembilan menjadi 28 kategori melalui sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia. OJK juga mengembangkan ekosistem sektor jasa keuangan yang lebih kontributif terhadap perekonomian.
Deregulasi untuk mendukung iklim usaha dan UMKM turut digulirkan. OJK menegaskan dukungan terhadap program prioritas nasional seperti koperasi desa merah putih dan ekosistem MBG, serta pendalaman pasar keuangan guna mencapai target pertumbuhan. Untuk 2026, kredit diproyeksikan tumbuh 10–12 persen secara tahunan.
“Namun pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai parade angka-angka yang memukau layar presentasi, sebab bila ekspansi hanya berputar di menara statistik sementara petani masih kesulitan pupuk, nelayan terhimpit biaya logistik, dan pekerja informal terseok oleh harga kebutuhan pokok, maka optimisme itu menjelma gema di ruang hampa; kebijakan fiskal yang ekspansif, likuiditas yang longgar, serta reformasi pasar modal akan diuji bukan oleh seberapa indah proyeksi grafiknya, melainkan oleh seberapa dalam ia menembus lapisan sosial paling bawah dan mengubah kecemasan menjadi kepastian kerja serta pendapatan yang layak.”
Pertumbuhan tanpa distribusi yang adil adalah fatamorgana ekonomi yang menipu harapan rakyat.
Anggaran publik bukan alat kosmetik makroekonomi, melainkan amanat konstitusi yang wajib kembali dalam bentuk kesejahteraan nyata.
Secara regulatif, disiplin defisit di bawah tiga persen PDB merupakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara yang harus dijaga demi kredibilitas fiskal. Stabilitas utang dan kesinambungan pembiayaan menjadi fondasi agar ruang fiskal tetap tersedia ketika terjadi guncangan global atau tekanan eksternal.
Sinergi fiskal dan moneter yang ditekankan pemerintah dan bank sentral juga mensyaratkan koordinasi kebijakan suku bunga, likuiditas, serta pengendalian inflasi agar tidak saling meniadakan. Penguatan sektor jasa keuangan melalui transparansi kepemilikan dan peningkatan free float merupakan langkah struktural untuk memperdalam pasar dan memperluas partisipasi investor domestik.
Pengamat ekonomi menilai percepatan belanja pada awal tahun dapat memberikan efek pengganda yang signifikan, asalkan penyerapan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran. Program seperti MBG dan rehabilitasi bencana memiliki dimensi sosial yang kuat, tetapi efektivitasnya bergantung pada tata kelola dan pengawasan.
Rakyat mendengar janji ekspansi sehat hingga 2033, rakyat melihat angka-angka optimistis di atas lima persen, rakyat bersuara melalui tuntutan transparansi dan akuntabilitas, dan rakyat bergerak mengawasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar menjadi kerja yang tercipta, harga yang terkendali, kredit yang terjangkau, serta sistem keuangan yang bersih; pertumbuhan yang sehat hanya bermakna ketika ia berdiri di atas fondasi keadilan sosial dan menjelma menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke dapur rumah tangga paling sederhana.
