Aspirasimediarakyat.com — Gaung swasembada pangan yang terus dikumandangkan pemerintah dalam setahun terakhir mencapai momentum simboliknya ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian cadangan beras nasional tiga juta ton, sebuah angka historis yang diproyeksikan sebagai fondasi kedaulatan pangan, namun sekaligus memantik perdebatan konseptual, hukum, dan kebijakan tentang makna swasembada itu sendiri, keberlanjutan produksi, validitas indikator keberhasilan, serta sejauh mana klaim tersebut benar-benar mencerminkan perlindungan atas hak pangan rakyat secara menyeluruh.
Swasembada pangan menjadi salah satu target strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal masa jabatan. Dalam berbagai pidato, termasuk di forum internasional, Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan energi merupakan syarat utama kemerdekaan bangsa di tengah dunia yang kian bergejolak.
Puncak narasi tersebut terjadi pada Rabu (7/1/2026), saat Presiden menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, diumumkan bahwa cadangan beras nasional yang dikelola Perum Bulog telah menembus angka tiga juta ton.
Kehadiran Presiden disambut antusias warga setempat, mulai dari kepala keluarga hingga ibu rumah tangga yang berkerumun di sepanjang lintasan menuju lokasi acara. Presiden juga meninjau berbagai produk hasil inovasi hilirisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dipamerkan di area kegiatan, didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Sejumlah kepala daerah turut hadir, di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula jajaran Kabinet Merah Putih serta tokoh nasional, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
Presiden menyatakan cadangan beras saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, bahkan melampaui capaian pada era Presiden Soeharto. Menurutnya, angka tersebut adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah dan menjadi fondasi percepatan target swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam empat tahun, atau bahkan lebih cepat.
Di tengah konflik dan ketidakpastian geopolitik global, Presiden menekankan bahwa kemandirian pangan adalah prasyarat utama kedaulatan negara. Target swasembada, menurutnya, tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup komoditas karbohidrat lain serta sumber protein.
“Namun, klaim swasembada itu memunculkan pertanyaan mendasar: apakah swasembada pangan benar-benar telah tercapai secara menyeluruh. Pengamat pertanian Khudori menilai penggunaan frasa “swasembada pangan” bukan tanpa persoalan konseptual dan hukum.”
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Khudori menjelaskan bahwa pangan mencakup seluruh sumber hayati pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, hingga air, baik yang diolah maupun tidak. Dengan definisi seluas itu, ia menilai mustahil Indonesia telah mencapai swasembada pangan secara utuh.
Khudori juga mempertanyakan definisi swasembada yang digunakan pemerintah. Apakah swasembada berarti 90 persen kebutuhan domestik dipenuhi produksi dalam negeri dengan ruang impor 10 persen, ataukah harus nol impor. Tanpa kejelasan definisi, publik kesulitan menilai klaim capaian secara objektif.
Menurutnya, jika swasembada diartikan sebagai pemenuhan 90 persen kebutuhan domestik, Indonesia sebenarnya sudah lama swasembada beras. Pada periode 2018–2024, impor beras rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi, dengan puncak impor 15,03 persen pada 2024 dan di bawah 10 persen pada tahun-tahun lainnya.
Produksi beras 2025 memang mencatatkan lonjakan signifikan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 5 Januari 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36 persen dibandingkan 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2018, dengan surplus tahunan 3,81 juta ton.
Namun capaian ini ibarat menara tinggi yang berdiri di atas fondasi rapuh: lonjakan produksi lebih banyak ditopang perluasan luas panen hingga 1,29 juta hektare dan faktor cuaca yang bersahabat, sementara peningkatan produktivitas hanya 0,45 persen, menandakan bahwa keberhasilan ini lebih menyerupai keberuntungan alam ketimbang hasil transformasi struktural pertanian yang berkelanjutan.
Ketidakadilan pangan adalah wajah lain dari kebijakan yang gemar mengumumkan angka, tetapi abai pada daya tahan sistem dan nasib petani kecil. Rakyat tidak boleh terus disuguhi euforia statistik sementara risiko penurunan produksi dan konflik lahan dibiarkan mengintai di balik layar.
Khudori mengingatkan, fokus Kementerian Pertanian pada 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga kedelai, kacang hijau, singkong, gula, serta peningkatan produksi telur dan daging ayam untuk program Makan Bergizi Gratis. Hal ini berpotensi memicu kompetisi lahan dan perebutan anggaran serta sumber daya manusia.
Rilis BPS juga memperkirakan produksi beras Januari dan Februari 2026 masing-masing sebesar 1,8 juta ton dan 2,98 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meski cuaca yang baik berpotensi menjaga produksi, risiko penurunan tetap ada jika fokus kebijakan terpecah.
Departemen Pertanian Amerika Serikat memproyeksikan produksi beras Indonesia 2026 turun menjadi 33,6 juta ton akibat penurunan luas panen dan produktivitas. Proyeksi ini menjadi peringatan bahwa klaim swasembada harus diikuti kerja kebijakan yang konsisten, transparan, dan berbasis hukum agar tidak berubah menjadi slogan kosong.
Isu swasembada pangan bukan semata soal cadangan beras, melainkan tentang definisi hukum yang jelas, kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi, serta keberpihakan nyata pada petani dan konsumen. Ketika pangan adalah hak dasar, maka setiap klaim keberhasilan wajib diuji dengan data, regulasi, dan dampaknya bagi kehidupan rakyat banyak.
