Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah menarik kembali Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di perbankan nasional, sebuah langkah fiskal yang menegaskan upaya negara mengelola likuiditas secara lebih aktif di tengah tekanan efektivitas belanja dan tantangan sinkronisasi kebijakan ekonomi, sekaligus membuka kembali perdebatan publik mengenai sejauh mana instrumen fiskal mampu menggerakkan sektor riil ketika transmisi kebijakan perbankan belum sepenuhnya responsif terhadap dorongan negara.
Penarikan dana tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjelaskan bahwa pemerintah tidak sekadar menarik dana, melainkan mengalirkannya kembali melalui mekanisme belanja negara agar tetap berputar di dalam sistem perekonomian. Kebijakan ini ditempatkan dalam konteks menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menghindari dana mengendap tanpa daya dorong nyata.
Dana SAL yang sebelumnya ditempatkan itu disalurkan ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah. Pemerintah menilai perbankan sebagai saluran strategis untuk menjaga likuiditas sekaligus mempercepat transmisi kebijakan fiskal ke sektor keuangan dan ekonomi riil.
Rinciannya menunjukkan skala kebijakan yang besar. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun. Penempatan ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit dan menopang aktivitas ekonomi.
Menurut Purbaya, dari total dana tersebut saat ini masih terdapat Rp 201 triliun yang berada di perbankan. Sementara Rp 75 triliun yang ditarik kembali telah dialihkan menjadi belanja negara, sehingga tetap mengalir dalam sistem ekonomi, meski tidak lagi tercatat sebagai simpanan pemerintah di bank.
“Yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem, bukan mengendap sebagai saldo pemerintah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pengetatan likuiditas, melainkan reposisi instrumen fiskal.
Purbaya menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi mendorong aktivitas ekonomi secara lebih langsung. Pemerintah menilai belanja negara memiliki efek pengganda yang lebih cepat dibandingkan penempatan dana pasif di perbankan ketika transmisi kredit berjalan lambat.
Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan dampak optimal. Harapan agar likuiditas tersebut diterjemahkan menjadi kredit produktif belum sepenuhnya terwujud di lapangan.
Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan per Oktober 2025 hanya mencapai 7,36 persen secara tahunan. Angka ini dinilai belum sebanding dengan besarnya likuiditas yang telah diinjeksi pemerintah ke sistem keuangan.
Kondisi ini membuka pertanyaan mendasar tentang efektivitas koordinasi fiskal dan moneter. Purbaya menyebut adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia pada periode sebelumnya yang membuat injeksi dana tidak bekerja secepat dan sekuat yang diharapkan.
“Injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal dugaan awal. Seharusnya ekonomi bisa berlari lebih cepat,” kata Purbaya, seraya menekankan bahwa persoalan tersebut kini telah dibenahi melalui penguatan koordinasi lintas otoritas.
“Pada titik ini, kebijakan fiskal yang agresif bertemu dengan realitas struktural sektor keuangan: likuiditas besar tidak otomatis berubah menjadi kredit, dan kredit tidak selalu mengalir ke sektor produktif yang paling membutuhkan, sehingga jurang antara niat kebijakan dan dampak riil kerap menjadi ruang sunyi yang menekan kepentingan publik dan memperlambat perputaran ekonomi rakyat.”
Jika dana negara hanya berputar di lingkaran sempit lembaga keuangan tanpa menyentuh usaha kecil, tenaga kerja, dan sektor produktif, maka kebijakan itu berpotensi menjadi mesin yang berisik di atas kertas namun hampa manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Purbaya memastikan bahwa situasi tersebut kini ditangani dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter disebut menjadi kunci agar belanja negara dan kebijakan likuiditas saling menopang, bukan saling menunggu.
Dengan koordinasi yang diklaim semakin solid, pemerintah optimistis laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun mendatang dapat mencapai 6 persen. Angka ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 5,4 persen.
“Saya akan dorong ke 6 persen, dan peluang itu semakin terbuka karena kami semakin sinkron dengan bank sentral,” ujar Purbaya, menegaskan keyakinan pemerintah terhadap arah kebijakan yang sedang ditempuh.
Optimisme tersebut sekaligus menjadi janji kebijakan yang akan diuji oleh realitas. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal target makro, tetapi juga soal bagaimana belanja negara dan kebijakan perbankan benar-benar diterjemahkan menjadi lapangan kerja, daya beli, dan keberlanjutan usaha masyarakat.
Dalam konteks itulah, penarikan sebagian dana SAL dan pengakuan atas keterbatasan kebijakan sebelumnya menjadi cermin bahwa pengelolaan keuangan negara menuntut kejujuran kebijakan, ketepatan koordinasi, dan keberanian mengoreksi langkah agar setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat yang mendengar, melihat, bersuara, dan bergerak.
