Aspirasimediarakyat.com — Kegaduhan di tubuh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan langkah politik Partai NasDem menjadi dua wajah paradoks pemerintahan di bulan November. Di satu sisi, negeri ini berupaya membenahi riset dan sains agar lebih produktif; di sisi lain, partai-partai politik menegaskan kesetiaannya pada kekuasaan baru. Di tengah dua arus besar itu, rakyat hanya bisa berharap agar segala janji perubahan benar-benar turun menjadi kebijakan yang menyejahterakan, bukan sekadar simbol konsolidasi kekuasaan.
Pelantikan Arif Satria sebagai Kepala BRIN menggantikan Laksana Tri Handoko menjadi titik balik penting bagi masa depan riset nasional. Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar agar BRIN bisa bertransformasi menjadi lembaga riset yang efisien, solid, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun publik masih menyimpan skeptisisme: apakah pergantian pucuk pimpinan mampu mengakhiri konflik internal yang selama ini membelit lembaga itu?
Dalam pidato perdananya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025), Arif menyampaikan niatnya mengumpulkan seluruh pejabat eselon I untuk memetakan pencapaian dan hambatan lembaga tersebut. Ia ingin mendengar langsung persoalan yang selama ini membuat para peneliti frustrasi, dari konflik aset hingga kebijakan pemindahan peneliti ke homebase pusat.
“Saya akan mendengarkan semuanya, termasuk apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi. Kita perlu menyatukan langkah agar riset benar-benar menjadi kekuatan bangsa,” ujar Arif.
Langkah Arif disambut dengan hati-hati oleh para peneliti. Sebagian masih mengingat peristiwa 27 Mei 2025, ketika ratusan peneliti berunjuk rasa menolak kebijakan sentralisasi homebase. Mereka menilai kebijakan itu tidak hanya mengekang kebebasan akademik, tapi juga memutus rantai kolaborasi riset di daerah. BRIN di bawah kepemimpinan sebelumnya dianggap terlalu birokratis, dengan orientasi administratif yang mengerdilkan kreativitas ilmuwan.
Lembaga yang seharusnya menjadi “otak negara” justru terjebak dalam labirin aturan yang membelenggu pikirannya sendiri. Seolah negara lebih percaya pada meja rapat daripada ruang laboratorium. Para peneliti yang hidup dengan idealisme ilmiah dipaksa tunduk pada logika kekuasaan dan struktur, bukan pada nilai kebenaran ilmiah yang mereka perjuangkan.
Namun Arif berusaha menurunkan suhu konflik. Ia memaparkan rencana jangka pendek memperkuat tata kelola riset dengan tiga sumber pendanaan utama: APBN, Danantara, dan kerja sama internasional. Menurutnya, dana riset tidak boleh menjadi alasan stagnasi, tetapi juga tidak boleh disalahgunakan tanpa arah yang jelas. “Riset butuh dana besar, tapi yang lebih penting adalah efektivitas penggunaannya,” katanya.
Fakta menunjukkan, BRIN mengalami pemangkasan anggaran signifikan pada 2025 — dari Rp 5,84 triliun menjadi Rp 4,42 triliun. Baru pada 2026, pagu anggaran naik tipis menjadi Rp 6,14 triliun, masih di bawah tahun 2024 yang sempat mencapai Rp 6,3 triliun. Arif menyebut fokus riset ke depan diarahkan pada ketahanan pangan dan energi berbasis nanoteknologi, kecerdasan buatan (AI), dan genomik.
Pendekatan baru ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional. Namun, implementasi kebijakan semacam itu tidaklah mudah. Banyak pihak khawatir fokus BRIN akan kembali terseret kepentingan proyek-proyek besar, bukan riset berbasis kebutuhan rakyat — terutama di bidang pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Di sisi politik, badai lain tengah berhembus dari arah berbeda. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengumumkan dukungan penuh partainya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam peringatan HUT ke-14 NasDem. Sikap itu menjadi titik balik dramatis bagi partai yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dalam Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024.”
“Kesuksesan pemerintah adalah kesuksesan kita, dan kegagalannya akan menjadi duka kita bersama,” kata Surya dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube NasDem TV.
Deklarasi itu menimbulkan gelombang reaksi di publik. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai bentuk pragmatisme politik, sementara sebagian lain melihatnya sebagai strategi untuk menjaga stabilitas nasional di tengah transisi kekuasaan. Namun bagi kalangan aktivis dan pengamat politik, keputusan itu menegaskan satu hal: garis ideologis partai di Indonesia kian kabur, digantikan oleh orientasi pada pusat kekuasaan.
Dalam konteks hukum tata negara, sikap politik NasDem sah secara konstitusional. Partai politik memiliki kebebasan menentukan arah dukungan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, langkah itu juga membuka pertanyaan etis: apakah komitmen politik dapat berubah secepat arah angin demi akses kekuasaan?
Di tengah kritik tersebut, Surya Paloh menyebut NasDem tidak berbalik arah, melainkan meneguhkan komitmen mendukung pemerintahan yang sah. “Kita ingin pemerintahan ini sukses, karena itu adalah tanggung jawab moral partai,” ujarnya.
Namun di akar rumput, suara sumbang tak terhindarkan. Para pendukung yang dahulu berjuang bersama Koalisi Perubahan merasa dikhianati. Bagi mereka, politik seharusnya menjadi alat memperjuangkan gagasan, bukan sekadar kendaraan menuju kursi kekuasaan.
Betapa mahal harga idealisme di negeri yang politiknya telah dikuasai logika kepentingan. Partai-partai berjejer bak pedagang di pasar kekuasaan, berlomba mencari tempat di bawah payung pemerintahan baru. Rakyat hanya jadi penonton di tribun demokrasi — yang sorak-sorainya tak lagi didengar oleh pemain di lapangan.
Meski demikian, stabilitas politik yang dijaga partai-partai seperti NasDem memiliki nilai strategis. Pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan ini membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan program prioritas, terutama di bidang ekonomi, pangan, dan reformasi birokrasi.
Sementara itu, BRIN di bawah Arif Satria memikul beban besar sebagai garda depan riset dan inovasi bangsa. Tantangannya bukan hanya soal anggaran atau manajemen internal, tetapi juga bagaimana menjadikan riset sebagai instrumen kedaulatan bangsa, bukan sekadar pelengkap kebijakan ekonomi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran kini berdiri di antara dua medan pertempuran: mengokohkan riset sebagai pilar pembangunan jangka panjang dan menata ulang peta politik agar tetap stabil. Keduanya saling berkaitan, sebab riset tanpa kebijakan politik yang berpihak hanyalah teori di atas kertas, sementara politik tanpa basis ilmu pengetahuan hanyalah kekuasaan tanpa arah.
Jangan biarkan politik memandulkan ilmu, dan jangan biarkan ilmu tunduk pada politik. Sebab ketika sains dijadikan alat legitimasi, dan kekuasaan dijadikan tujuan tunggal, maka negara kehilangan akalnya. Dan ketika akal negara mati, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya.
