Aspirasimediarakyat.com — Dalam sunyi pelabuhan yang selalu tampak sibuk dengan keluar-masuknya kontainer, tersimpan kisah kotor tentang kerakusan dan kelicikan korporasi. Ratusan perusahaan diduga menipu negara dengan modus yang begitu rapi: mengganti nama komoditas sawit agar bebas dari bea ekspor. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penjarahan terang-terangan terhadap hak rakyat — saat uang hasil bumi negeri ini diselundupkan keluar lewat dokumen palsu dan istilah teknis yang terdengar ilmiah: fatty matter dan POME.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap fakta mencengangkan: terdapat 282 perusahaan yang terindikasi melanggar aturan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui praktik penggelapan dokumen dan under-invoicing. Dari jumlah itu, 25 perusahaan ditemukan sepanjang 2025, sementara 257 lainnya melakukan praktik serupa sejak 2021 hingga 2024.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa modus baru yang ditemukan pada 2025 menggunakan kedok fatty matter — bahan yang seolah tidak termasuk kategori CPO, sehingga bebas bea ekspor. “Modus penggelapan ini menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyebut fatty matter, padahal barang yang dikirim adalah turunan CPO. Ini milestone awal untuk membongkar jaringan yang lebih besar,” ungkapnya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (6/11/2025).
Dari hasil investigasi awal, total nilai transaksi mencapai Rp2,08 triliun, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp140 miliar hanya dari sisi pajak. Namun jika dihitung secara keseluruhan termasuk pelanggaran POME, potensi kerugian dapat menembus puluhan triliun rupiah.
Lebih parah lagi, selama 2021–2024 praktik manipulasi dokumen ekspor melalui laporan Palm Oil Mill Effluent (POME) berlangsung sistematis. Sebanyak 257 wajib pajak teridentifikasi menggunakan modus serupa dengan nilai PEB mencapai Rp45,9 triliun. POME sejatinya merupakan limbah cair dari proses produksi CPO, namun oleh perusahaan-perusahaan nakal ini dilaporkan sebagai komoditas ekspor untuk menurunkan beban pajak dan bea keluar.
“Nilai pajak yang mereka bayarkan jauh di bawah seharusnya, karena mereka melaporkan bukan barang sebenarnya,” terang Bimo. “Kami sudah memulai pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT MMS dan tiga afiliasinya: PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN.”
DJP menegaskan akan memproses seluruh 282 wajib pajak tersebut sesuai dengan kecukupan bukti awal. “Kami sudah laporkan kepada Menteri Keuangan. Semua akan kami bukper dan kami sidik,” tambah Bimo tegas.
“Langkah ini tidak berjalan sendiri. Kementerian Keuangan menggandeng Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, Bareskrim, Kejaksaan Agung, PPATK, BPKP, hingga KPK dalam satu operasi lintas lembaga yang bertujuan menutup semua celah penyelundupan.”
Data pengawasan DJP dan Bea Cukai menunjukkan lonjakan volume ekspor fatty matter sepanjang 2025 mencapai 73.287 ton, naik lebih dari dua kali lipat dibanding 2024 yang hanya 31.403 ton. Angka ini tak wajar dan menandakan adanya praktik pengelabuan massal.
Dalam laporan yang sama, ditemukan pula indikasi praktik transfer pricing melalui afiliasi luar negeri, pengajuan restitusi PPN fiktif, serta penghindaran kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk CPO. Semua ini menunjukkan bahwa permainan tidak berhenti pada level administrasi — ada struktur terorganisir yang dengan sadar mencuri lewat sistem perdagangan.
Ini bukan semata persoalan sawit, tapi cermin busuknya moral korporasi di balik bendera nasionalisme palsu. Mereka menjarah lewat laporan, bukan senjata; menulis angka palsu di lembar dokumen sambil menenggak keuntungan yang mestinya milik rakyat. Para garong berdasi itu tahu hukum, tapi memilih menekuknya demi keuntungan pribadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, penyelidikan tidak berhenti di PT MMS. “Kami akan mendalami modus penghindaran pajak yang digunakan. Ini bukan sekadar kesalahan laporan, tapi kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Semua perusahaan yang terlibat akan diproses hukum,” tegasnya.
Kementerian Keuangan menilai pengungkapan ini menjadi momentum memperkuat tata kelola ekspor-impor. Menurut Bimo, penegakan hukum yang kolaboratif diharapkan mampu memberikan efek jera dan memperbaiki sistem pengawasan perdagangan komoditas.
Dari sisi regulasi, kasus ini menjadi peringatan keras bagi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.010/2022 tentang bea keluar produk sawit dan turunannya, yang mengatur tarif berdasarkan harga referensi CPO dunia. Dengan memanipulasi jenis barang, perusahaan bisa menghindari beban hingga miliaran rupiah per transaksi.
Beberapa ekonom menilai kasus ini juga menjadi ujian bagi integritas sistem Single Submission Ekspor di bawah Kementerian Perdagangan dan Portal Indonesia National Single Window (INSW). “Celakanya, digitalisasi ekspor yang seharusnya mempersempit celah justru disalahgunakan untuk memperhalus manipulasi data,” ujar seorang analis perdagangan internasional.
Selain kerugian fiskal, dampaknya juga menjalar ke sektor riil. Negara kehilangan potensi pemasukan untuk subsidi energi, pembangunan infrastruktur, hingga program perlindungan sosial. Rakyat di pelosok tidak tahu bahwa sebagian dana pembangunan mereka menguap bersama kapal ekspor yang membawa “fatty matter” palsu.
Sementara di tingkat global, manipulasi ini juga mencoreng citra Indonesia di mata pasar sawit dunia yang tengah menuntut transparansi dan keberlanjutan. “Kita bisa kehilangan kepercayaan buyer internasional, terutama dari Uni Eropa yang sangat ketat terhadap isu jejak karbon dan ketelusuran produk,” kata seorang pakar agribisnis IPB.
Namun di balik kekisruhan itu, ada sinyal perbaikan. Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pelacakan digital ekspor sawit, memperluas akses audit lintas lembaga, dan mempublikasikan daftar perusahaan yang melanggar secara terbuka.
Ratusan perusahaan telah membuktikan bahwa kerakusan tidak butuh senjata, hanya butuh izin palsu dan keberanian untuk berbohong. Di atas dokumen bertanda tangan pejabat dan stempel sah negara, mereka menghapus masa depan rakyat yang menggantung di setiap tetes minyak sawit. Bila keadilan hanya berhenti di meja sidik, maka sejarah akan mencatat — sawit bukan lagi berkah, tapi saksi bisu pengkhianatan ekonomi terhadap bangsa sendiri.
