Aspirasimediarakyat.com — Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Command Center dan renovasi Gedung A dan B Bawaslu RI tahun 2024 menjadi sorotan tajam publik. Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) mendesak aparat penegak hukum segera bertindak. Ketua Umum DPP GPPB, Abraham, menyebutkan proyek senilai lebih dari Rp 1 triliun ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 12,14 miliar, dan bisa lebih besar jika audit investigatif dilakukan secara menyeluruh.
“Ini lingkaran gelap birokrasi yang harus dibersihkan. Jangan sampai orang yang bermasalah justru naik jabatan karena direkomendasikan oleh pihak yang juga dipertanyakan integritasnya,” tegas Abraham. Kritik keras ini menekankan risiko sistemik ketika integritas pejabat dipertaruhkan demi politik promosi jabatan.
Kasus ini menjadi lebih pelik karena salah satu figur yang diduga terlibat kini tengah dipertimbangkan untuk menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Abraham menambahkan, rekomendasi promosi ini diduga berasal dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang ikut dipertanyakan kredibilitasnya.
Proyek Command Center dan renovasi Gedung A dan B, menurut dokumen yang diterima GPPB, menelan anggaran publik sangat besar. Banyak rincian penggunaan dana yang belum jelas, sehingga publik menuntut transparansi penuh terkait tahapan, kontraktor, dan mekanisme pembayaran.
GPPB menyoroti lambannya respons Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti laporan publik terkait kasus ini. Abraham bahkan meminta perhatian langsung Presiden Prabowo agar kasus ini tidak diabaikan.
“Bawaslu adalah benteng demokrasi. Lembaga ini seharusnya diisi oleh orang-orang berintegritas, bukan oleh mereka yang terindikasi korup atau terlibat praktik nepotisme,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi teguran keras terhadap budaya birokrasi yang rawan konflik kepentingan.
Sumber internal Bawaslu yang meminta identitasnya dirahasiakan mengakui adanya beberapa kontraktor yang terlibat dalam proyek Command Center dan renovasi Gedung A dan B. Beberapa kontraktor ini sebelumnya juga tercatat mendapatkan proyek pemerintah lainnya, menimbulkan kecurigaan praktik “revolving door” atau monopoli tender.
“GPPB menegaskan bahwa pengawasan publik harus ditingkatkan. Organisasi ini berkomitmen mengawal proses hukum agar penggunaan uang negara tidak diselewengkan. Mereka mendesak audit forensik dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.”
Selain itu, Abraham menekankan bahwa rekomendasi promosi pejabat yang bermasalah bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas pemilu. “Kalau integritas pejabat diragukan, publik akan kehilangan keyakinan terhadap Bawaslu sebagai lembaga demokrasi,” tambahnya.
Pakar hukum tata negara, Dr. Hendra Wijaya, menilai kasus ini bisa menjadi preseden buruk jika aparat penegak hukum tidak segera bergerak. Ia menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proyek pemerintah yang melibatkan dana publik.
Sejumlah dokumen internal yang diperoleh GPPB menunjukkan adanya selisih antara nilai kontrak dan realisasi fisik pekerjaan. Temuan ini memunculkan dugaan kekurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan negara.
GPPB menekankan bahwa penyelidikan harus melibatkan auditor independen agar hasilnya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. “Ini bukan soal politik, tapi soal hak rakyat atas transparansi penggunaan uang mereka,” kata Abraham.
Sementara itu, sejumlah pihak di Bawaslu menolak berkomentar langsung terkait dugaan keterlibatan pejabat dalam proyek tersebut. Namun, mereka menyatakan akan mematuhi proses hukum yang berlaku jika aparat penegak hukum memanggil pihak terkait.
Pakar anti-korupsi dari Universitas Indonesia, Dr. Ratna Sari, menegaskan, penguatan mekanisme pengawasan internal Bawaslu mutlak diperlukan. “Bawaslu harus menjadi teladan bagi integritas birokrasi, bukan justru tercemar praktik-praktik bermasalah,” ujarnya.
GPPB menekankan urgensi perhatian publik terhadap proyek ini. Potensi kerugian negara yang besar, kata Abraham, menunjukkan betapa pentingnya audit investigatif menyeluruh dan transparansi penuh dari lembaga pengawas pemilu.
Sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai lambannya respons aparat hukum memperburuk persepsi publik. Mereka menyerukan agar kasus ini tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang transparan.
Audit mendalam, menurut GPPB, harus meliputi perhitungan fisik proyek, pembayaran kontraktor, dan proses tender. Hal ini dinilai penting untuk memastikan dana publik tidak diselewengkan dan integritas pejabat dipertahankan.
Abraham menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawal setiap langkah proses hukum. “Kami tidak akan berhenti sampai semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” katanya menutup pernyataannya.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi sistem pengawasan internal Bawaslu dan aparat penegak hukum. Publik menunggu langkah tegas agar kepercayaan terhadap lembaga demokrasi tidak terkikis.
Audit, penegakan hukum, dan transparansi yang menyeluruh menjadi kunci memastikan uang negara sebesar Rp 1 triliun lebih dalam proyek Command Center dan renovasi Gedung A dan B Bawaslu RI digunakan sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar di masa depan.
Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud bila integritas pejabat dijaga. Kasus ini menuntut tindakan cepat, tegas, dan transparan dari seluruh pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Agung dan KPK, agar rakyat melihat bahwa uang mereka benar-benar aman dan dikelola dengan baik.
