Aspirasimediarakyat.com — Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Di tengah gegap gempita narasi pembangunan infrastruktur, angka utang proyek ini melonjak hingga menembus Rp116 triliun, membebani keuangan negara dan menimbulkan tanya besar: siapa yang sebenarnya menanggung beban itu? Bagi rakyat, angka triliunan bukan sekadar statistik—itu adalah potret dari kebijakan yang lambat laun menggerogoti keadilan fiskal di negeri ini.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara. Ia mengakui bahwa tidak ada satu pun proyek transportasi publik di dunia yang sepenuhnya menguntungkan. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025), Luhut menegaskan bahwa hampir semua moda transportasi publik membutuhkan subsidi negara untuk menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
“Tidak ada public transportation di dunia ini yang menguntungkan,” ujar Luhut. Menurutnya, yang penting bukan untung atau rugi, melainkan sejauh mana subsidi itu dikelola dengan bijak agar tidak membebani fiskal. “Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” lanjutnya.
Pernyataan itu datang di tengah kekhawatiran publik mengenai beban utang proyek Whoosh yang terus membengkak. Dalam data Kementerian Keuangan, nilai kewajiban yang ditanggung konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencapai Rp116 triliun, melonjak tajam dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun.
Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mempercepat penyelesaian masalah utang tersebut. Keppres itu akan menjadi dasar pembentukan tim lintas kementerian yang bertugas menyusun skema pembayaran dan restrukturisasi utang KCIC.
Ia juga menyebut telah menjalin komunikasi intens dengan Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, guna mencari solusi yang paling realistis tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Dulu saya yang nanganin, dan kami sepakat untuk selesaikan bersama,” ujar Luhut.
“Namun di balik nada tenang itu, publik melihat ironi. Proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional kini justru berubah menjadi beban finansial raksasa. Di tengah rakyat yang masih kesulitan membeli beras dan membayar listrik, angka Rp116 triliun terasa seperti candaan pahit yang menampar logika keadilan sosial.”
Luhut berusaha menenangkan situasi dengan membandingkan Whoosh dengan proyek LRT Jabodebek. Menurutnya, LRT juga sempat bermasalah tetapi bisa diselamatkan melalui restrukturisasi keuangan yang cermat. “Sama dengan LRT, mungkin ada gap berapa triliun itu nanti kita cicil, sehingga dengan itu kita bisa jalan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyelesaian utang Whoosh tidak bisa dilakukan secara instan karena melibatkan banyak pihak dan pertimbangan hukum. Proyek ini, kata dia, adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya baru akan terasa dalam dua atau tiga dekade mendatang.
Meski begitu, pernyataan itu tidak menenangkan publik. Banyak kalangan menilai pembengkakan utang Whoosh mencerminkan lemahnya perencanaan proyek strategis nasional. Di tengah semangat pemerintah untuk membangun, aspek akuntabilitas dan transparansi seolah tertinggal jauh di belakang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menutup utang Whoosh. “Kalau enak swasta, ya swasta. Kalau tidak enak jangan lari ke pemerintah,” tegasnya dalam forum Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Menurut Purbaya, proyek KCIC kini berada di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang memiliki kemampuan finansial memadai. Ia menilai tidak adil jika rakyat harus menanggung konsekuensi bisnis dari proyek yang sebagian sahamnya dimiliki entitas swasta.
“Jangan kita lagi yang menanggung, karena kan kalau enggak semua kita lagi termasuk dividennya,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa Danantara mengantongi dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, yang seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah internal KCIC.
Sementara itu, para pengamat ekonomi menilai polemik ini bukan semata soal uang, melainkan soal tata kelola dan niat politik. Banyak pihak menduga pembengkakan biaya proyek Whoosh tidak lepas dari praktik salah kelola dan keputusan investasi yang tergesa-gesa tanpa kajian risiko mendalam.
Rakyat pun bertanya: bagaimana mungkin proyek yang katanya menjadi ikon kebanggaan nasional justru menjadi simbol pemborosan? Siapa yang bertanggung jawab atas selisih biaya puluhan triliun rupiah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di ruang publik tanpa jawaban pasti.
Luhut sendiri mengakui bahwa sejak awal proyek ini memang penuh tantangan. Namun ia menolak anggapan bahwa Whoosh adalah kegagalan total. “Ini investasi masa depan. Jangan lihat dari utang sekarang saja,” ujarnya.
Pandangan itu mungkin benar secara makro, tetapi bagi rakyat kecil yang saban hari berjuang dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik, istilah “investasi jangka panjang” terdengar seperti dalih klasik pejabat untuk menutupi lubang kebijakan.
Di sisi lain, Kementerian BUMN dan Danantara terus melakukan pembahasan teknis agar restrukturisasi bisa berjalan tanpa memicu instabilitas fiskal. Namun publik berharap, setiap langkah penyelamatan proyek ini disertai transparansi penuh—mulai dari audit independen hingga laporan terbuka kepada masyarakat.
Pemerintah kini berada di persimpangan: antara menyelamatkan proyek prestisius yang sudah telanjur berjalan, atau menegakkan disiplin fiskal yang menjadi pijakan keadilan ekonomi.
Jika Whoosh benar ingin menjadi simbol kemajuan, maka ia juga harus menjadi simbol tanggung jawab moral kepada rakyat. Karena apa gunanya kereta melesat cepat, bila arah kebijakannya justru meninggalkan publik di peron penderitaan.
