Aspirasimediarakyat.com — Serbuan barang tekstil ilegal asal China kian menjadi luka lama yang tak kunjung diobati. Setiap tahun, barang haram itu ditaksir menembus angka US$1,5–2 miliar, atau setara dengan 28 ribu kontainer. Nilai raksasa yang tak pernah tercatat di jalur resmi, tapi jelas menggerus napas industri lokal. Sebuah bukti telanjang bahwa negeri ini kembali dipermainkan para garong berdasi yang menari di bayang-bayang kekuasaan.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawata, mengakui pelaku industri pertekstilan nasional sudah muak dengan permainan kotor ini. Bukan hanya karena banjir barang ilegal, tapi juga karena dugaan keterlibatan oknum pejabat negara dan aparat yang mestinya menjaga pintu masuk. Negeri ini seakan menyerahkan martabatnya pada maling kelas kakap yang melindungi jalur gelap impor.
Dalam tiga tahun terakhir, produsen tekstil berkali-kali mengajukan desakan agar penyelundupan diberantas. Namun jeritan itu kerap kandas di meja birokrasi yang penuh permainan. Sebuah ironi, ketika rakyat kecil terus dicekik mahalnya harga hidup, justru para pengumpul harta haram pesta pora mengantarkan kontainer demi kontainer barang selundupan ke pasar dalam negeri.
Redma menyebut, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pemberantasan impor ilegal sedikit memberi harapan. Namun, harapan ini ibarat oase di padang pasir penuh dusta. Sudah terlalu sering rakyat mendengar janji manis, sementara lintah penghisap darah bangsa tetap melenggang mewah dengan dompet gemuk hasil dagang gelap.
Presiden sebelumnya menunjuk seorang jenderal militer sebagai Dirjen Bea Cukai. Tapi faktanya, serbuan tekstil ilegal tetap meluber. Bukankah ini tanda bahwa setan keparat penyelundupan jauh lebih kuat dari perangkat negara? Seolah-olah negeri ini hanya panggung dagang para perampok uang rakyat.
Menkeu Purbaya sendiri dengan lantang berjanji akan “membereskan” impor ilegal yang mengacaukan pasar. Ia mengaku siap melakukan operasi acak untuk menutup jalur penyelundupan. Janji yang terdengar keras di atas podium, tapi rakyat tahu, mafia impor tak akan tinggal diam. Mereka adalah maling berleher putih yang terbiasa membeli perlindungan, dari pelabuhan hingga ruang rapat kekuasaan.
Redma mengungkap, data tradmap.org mencatat serbuan tekstil ilegal itu nilainya setara Rp30 triliun per tahun. Angka segila ini jelas tak mungkin berjalan tanpa backing. Rakyat bertanya: siapa sebenarnya yang bermain di belakang layar? Sampai kapan negeri ini membiarkan garong internasional berpesta di rumah sendiri?
“Industri tekstil lokal, yang mestinya bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, kini justru terancam kolaps. Ribuan pabrik kecil gulung tikar, buruh di-PHK, dan keluarga kehilangan penghasilan. Sementara para penyelundup tertawa dari balik meja makan penuh anggur impor dan jam tangan mewah hasil caplokan.”
Redma menegaskan, selain penyelundupan, masalah kuota impor juga membunuh produsen lokal. Kuota yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dianggap tidak proporsional, seakan lebih berpihak kepada importir daripada pelaku usaha domestik. Lagi-lagi, rakyat melihat pola lama: aturan dijadikan ladang basah untuk segelintir maling kelas kakap.
Purbaya mengklaim langkah-langkah bersih-bersih sudah dimulai. Namun, rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar retorika. Kalau benar mafia impor bisa dipangkas, tunjukkan siapa yang ditangkap, siapa pejabat yang dilengserkan, siapa garong berdasi yang dipenjara. Jangan hanya jargon tanpa taring.
Fakta bahwa nilai penyelundupan mencapai miliaran dolar per tahun membuktikan negara kalah telak. Aparat yang semestinya jadi pagar, justru diduga ikut membuka pintu. Sebuah pengkhianatan yang membuat rakyat semakin yakin: negeri ini sedang dikeroyok kelompok kriminal berdasi yang menjadikan regulasi sebagai tameng kejahatan.
Bayangkan, 28 ribu kontainer barang ilegal melenggang masuk tanpa hambatan. Itu bukan sekadar kebocoran, tapi tsunami penyelundupan. Setiap kontainer berarti pabrik lokal yang terancam mati, buruh yang kehilangan kerja, dan anak-anak yang terpaksa putus sekolah. Inilah wajah telanjang ketidakadilan ekonomi di republik ini.
Pemerintah seakan membiarkan bangsa ini jadi pasar rongsokan, tempat produk murahan dari negeri tetangga dilempar seenaknya. Sementara rakyat dipaksa menonton perampok uang negara memoles wajah dengan kilau emas dan berlian. Kontras yang begitu menyakitkan.
Redma mengingatkan, tanpa perlindungan nyata, industri tekstil nasional hanya menunggu ajal. Kebijakan yang longgar terhadap impor dan lemahnya pengawasan akan terus jadi ladang subur bagi maling kelas kakap untuk memperkaya diri.
Sinyal dari Menkeu memang menjadi secercah harapan. Tapi rakyat sudah terlalu sering dikecewakan. Yang dibutuhkan bukan janji, melainkan eksekusi. Mafia impor harus dibongkar, diseret ke pengadilan, dan dijadikan contoh bahwa hukum tidak bisa dibeli.
Kalau tidak, negeri ini hanya akan terus jadi pasar bebas bagi garong internasional. Dan rakyat? Mereka tetap jadi korban, tercekik mahalnya hidup, tanpa pernah menikmati keadilan ekonomi.
