Aspirasimediarakyat.com — Jagat kebijakan ekonomi negeri ini kembali diwarnai drama. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan skema insentif berbasis pasar (market based) untuk memancing para pemilik simpanan dolar agar tidak kabur ke luar negeri. Sekilas terdengar manis, namun bagi rakyat kecil yang perutnya masih keroncongan, langkah ini tak ubahnya memberi karpet merah bagi para pengumpul harta haram untuk terus menimbun kekayaan di negeri sendiri tanpa rasa malu.
Dalam keterangannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9), Purbaya mengaku terkejut. Ia baru menyadari bahwa banyak warga Indonesia rutin mengalirkan uang dalam jumlah besar ke luar negeri setiap bulan. Ironi pun terpampang jelas: ketika rakyat jelata mati-matian bertahan dengan harga kebutuhan pokok yang terus meroket, para garong berdasi justru bebas mencaplok keuntungan dan menimbun kekayaan ke luar negeri.
Purbaya menegaskan insentif ini bukanlah paksaan, melainkan strategi pasar yang “menarik.” Tetapi, bagi publik yang sudah kenyang melihat akrobat maling kelas kakap, kata “insentif” kerap hanya menjadi kedok licik untuk melegitimasi pemutihan dosa para pengemplang pajak dan penimbun devisa. Bahasa halus birokrasi seolah hanya mempercantik wajah busuk kerakusan.
Pemerintah berkilah bahwa skema ini bisa memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, dan mendukung proyek strategis. Namun rakyat berhak bertanya: proyek strategis untuk siapa? Apakah untuk membangun kesejahteraan bersama, atau justru menjadi lumbung emas baru bagi lintah penghisap darah rakyat yang bersembunyi di balik label investor?
Purbaya memperkirakan rencana ini bisa dijalankan dalam satu bulan ke depan. Namun, ia sendiri mengaku detail kebijakan masih difinalisasi. Publik pun semakin geram: mengapa setiap kali uang negara menyangkut kepentingan garong berdasi, semua serba cepat? Tetapi saat rakyat menuntut subsidi pendidikan atau kesehatan, jawabannya selalu bertele-tele dengan alasan keterbatasan anggaran.
Bank Indonesia pun ikut bermain dalam panggung narasi. BI melaporkan cadangan devisa akhir Agustus 2025 turun menjadi US$150,7 miliar dari US$152 miliar di bulan sebelumnya. Penurunan disebut karena pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sekilas wajar, tapi rakyat tahu, utang itu tidak pernah lahir dari dapur miskin mereka—melainkan dari pesta pora pejabat dan pengusaha rakus.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan cadangan devisa masih “tinggi” dan memadai untuk menopang stabilitas ekonomi. Kata-kata indah ini terdengar seperti mantera lama: rakyat disuruh percaya, padahal mereka melihat kenyataan di pasar—harga beras, minyak, hingga listrik makin mencekik leher. Stabilitas yang dimaksud BI jelas bukan stabilitas perut rakyat, melainkan stabilitas kantong para penguasa modal.
Angka cadangan devisa disebut setara dengan 6,3 bulan impor, jauh di atas standar internasional. Namun apakah rakyat merasakan kebanggaan dari hitungan itu? Bagi petani yang sawahnya gagal panen, bagi buruh yang upahnya tak naik-naik, dan bagi nelayan yang harga solar terus mencekik, statistik BI hanyalah angka kosong yang tidak pernah bisa dimakan.
Bank Indonesia berkilah bahwa prospek ekspor tetap terjaga dan investor masih percaya pada negeri ini. Tetapi di balik narasi optimistis itu, publik tahu: kepercayaan investor seringkali dibeli dengan harga mahal—kemudahan izin, pengabaian lingkungan, hingga regulasi yang dikompromikan. Semua demi mendatangkan modal, meski rakyat menjadi korban dari permainan busuk.
“Rakyat pun semakin gusar melihat pola yang berulang. Setiap kali ada kebijakan, selalu ujung-ujungnya memberi ruang nyaman bagi para setan keparat penghisap uang negara. Insentif dolar ini berpotensi hanya menjadi mainan baru bagi maling kelas kakap yang sudah kenyang dengan program tax amnesty, relaksasi pajak, dan segala bentuk pengampunan berdasi.”
Pertanyaan besar pun menyeruak: sampai kapan negara ini terus melayani para garong dengan dalih stabilitas ekonomi? Apakah konstitusi yang menegaskan kesejahteraan rakyat hanya menjadi aksesoris di atas kertas, sementara praktik di lapangan melulu menguntungkan pemilik modal dan para pejabat serakah?
Dalam logika hukum, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memang memberi batas defisit dan ruang fiskal tertentu. Tetapi jika ruang itu selalu dimanfaatkan untuk melayani kepentingan segelintir elit, maka hukum hanya menjadi perisai palsu. Bagi rakyat, yang tampak hanyalah wajah telanjang para pejabat yang lebih sibuk mengamankan dolar ketimbang mengamankan nasi di piring rakyat.
Ketidakadilan ini makin terasa ketika dibandingkan dengan penurunan cadangan devisa akibat pembayaran utang luar negeri. Rakyat tidak pernah diajak menentukan utang apa yang harus diambil, untuk proyek siapa, dan dengan bunga seberapa mencekik. Tetapi rakyat selalu dipaksa menanggung akibatnya: pajak naik, subsidi dipangkas, harga kebutuhan pokok melambung.
Di sisi lain, pejabat dan pemilik modal terus hidup dalam kemewahan. Mereka duduk di gedung tinggi dengan fasilitas mewah, sementara rakyat kecil mengantri bantuan beras di lorong-lorong kumuh. Kontras yang begitu tajam ini kian menegaskan bahwa negeri ini sedang dijarah oleh garong berdasi yang lihai menyamarkan kejahatannya lewat bahasa ekonomi.
Publik pun semakin yakin, jargon “market based” hanyalah topeng. Insentif dolar bukan sekadar upaya teknis memperkuat devisa, melainkan sebuah karpet merah bagi maling kelas kakap untuk terus menumpuk kekayaan dengan tameng kebijakan negara. Sebuah ironi pahit: negara justru memberi insentif pada penjarah, bukan pada rakyat pekerja keras yang setia membayar pajak.
Kemarahan rakyat sah adanya. Karena setiap kali mereka menjerit soal harga kebutuhan, negara menjawab dengan angka-angka makroekonomi. Tetapi ketika garong berdasi butuh insentif, negara buru-buru meramu kebijakan dan membukakan jalan. Inilah wajah ketidakadilan yang mencoreng makna kedaulatan ekonomi.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah kebijakan insentif dolar ini sungguh-sungguh untuk memperkuat ekonomi nasional, atau sekadar dalih baru untuk menyehatkan kantong pemodal?
Rakyat menanti jawaban yang jujur, bukan sekadar retorika yang dibalut angka-angka kering. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait wajib memberikan penjelasan terang, agar publik tidak terus-menerus dijejali narasi sepihak yang hanya menguntungkan penguasa modal.
