Aspirasimediarakyat.com — Di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi, rakyat dipaksa menelan pil pahit bernama statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan metode hitung garis kemiskinan, hingga ramai dibicarakan: jika pengeluaran di bawah Rp20 ribu per hari, seseorang digolongkan miskin. Rakyat menjerit, karena angka itu terdengar seperti lelucon busuk yang dipertontonkan di atas penderitaan bangsa.
BPS menyebut garis kemiskinan nasional per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Dari situ, publik mengartikannya sebagai Rp20 ribu per hari. Angka yang membuat marah, sebab di pasar harga beras sudah melambung, ongkos transportasi mencekik, dan biaya kesehatan menghabisi tabungan. Bagaimana bisa Rp20 ribu dianggap cukup untuk hidup layak?
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, buru-buru meluruskan. Ia menegaskan bahwa angka Rp609 ribu tidak bisa dibagi 30 hari. “Garis kemiskinan sebaiknya dipahami sebagai garis kemiskinan rumah tangga, yakni Rp2.875.235 per bulan, bukan individu. Karena pengeluaran dilakukan bersama-sama dalam satu rumah tangga,” ujarnya.
Menurut Amalia, garis kemiskinan Rp20 ribu per orang per hari adalah tafsir keliru. Namun rakyat terlanjur marah. Bagi mereka, angka berapa pun tidak bisa menutupi kenyataan bahwa perut lapar tak pernah kenyang dengan statistik. Di gang-gang sempit, rakyat hidup mengais sisa, sementara garong berdasi menghisap uang negara untuk membangun istana megah.
Pengeluaran rumah tangga, kata Amalia, mencakup beras, listrik, kontrakan, dan kebutuhan pokok lainnya. Karena itu, garis kemiskinan Rp609 ribu harus dikalikan rata-rata 4,72 anggota rumah tangga. Hasilnya, Rp2,8 juta per bulan menjadi batas miskin rumah tangga. Tapi lagi-lagi, angka itu hanya jadi hitungan di atas kertas.
“BPS juga menyebut garis kemiskinan bervariasi antarwilayah. Di Papua Barat Daya, garis miskin rumah tangga mencapai Rp5,4 juta, sementara di Jawa Timur Rp2,3 juta. Perbedaan ini menunjukkan standar hidup yang timpang, sama timpangnya dengan perbedaan nasib rakyat yang makan nasi aking dengan pejabat busuk yang mengunyah daging impor di restoran mewah”.
Ironinya, meski garis kemiskinan diperdebatkan, BPS justru melaporkan jumlah penduduk miskin turun. Per Maret 2025, penduduk miskin tercatat 23,85 juta orang, setara 8,47 persen populasi. Turun 200 ribu orang dari September 2024. Angka ini terdengar seperti komedi hitam: rakyat masih lapar, tapi di meja birokrat jumlah miskin katanya berkurang.
Rakyat tahu, angka bisa dipoles. Statistik bisa jadi topeng. Sementara kenyataan di lapangan: anak-anak putus sekolah, ibu-ibu antre beras murah yang kualitasnya busuk, bapak-bapak terjerat utang rentenir untuk sekadar bayar listrik. Di sisi lain, maling kelas kakap menimbun harta haram di rekening luar negeri.
Tak ada yang lebih kejam daripada perampok uang negara. Mereka bukan hanya mencaplok APBN, tapi juga merampas kesempatan rakyat untuk hidup layak. Setiap rupiah yang dijarah setan keparat berdasi itu berarti satu anak kehilangan susu, satu keluarga kehilangan makan, satu nyawa kehilangan akses berobat.
Rakyat kecil kini seakan dipermainkan. Sementara buruh harus jungkir balik untuk menyambung hidup, pejabat busuk dan kroninya bergelimang fasilitas. Kontras ini telanjang di depan mata: yang satu kelaparan, yang lain berpesta.
Statistik garis kemiskinan hanya jadi alat meredam amarah publik. BPS boleh saja menjelaskan, tapi kenyataan tetap: rakyat semakin miskin karena negara dikeruk maling kelas kakap. Tak ada angka yang bisa menghapus kenyataan bahwa rakyat terus diperas sampai kering.
Perbedaan garis kemiskinan antarwilayah hanyalah tamparan lain. Di Papua, harga pangan tinggi membuat garis miskin Rp5 juta. Tapi apakah hidup dengan angka itu berarti sejahtera? Tidak. Karena sistem sudah lama dirampok garong berdasi yang menjadikan rakyat sekadar angka di tabel, bukan manusia dengan perut lapar.
Rakyat menilai, klaim kemiskinan turun hanyalah propaganda murahan. Bagaimana mungkin angka bisa turun sementara harga-harga naik, upah stagnan, dan kerja serabutan makin marak? Semua ini seperti sandiwara busuk untuk menutupi pesta pora setan keparat penguasa yang terus mencaplok uang negara.
“Apa gunanya statistik kalau uang bansos dijarah, proyek infrastruktur jadi bancakan, dan pajak rakyat disulap jadi vila serta mobil mewah? Bagi rakyat, kemiskinan bukan soal garis, tapi soal perut yang kosong, anak yang kelaparan, dan masa depan yang dirampas”.
Garong berdasi itu lah yang sejatinya menciptakan kemiskinan. Mereka menjarah anggaran, lalu dengan licik bersembunyi di balik laporan resmi. Mereka menampilkan angka penurunan kemiskinan, sementara rakyat semakin sengsara.
Jika pemerintah benar peduli, maka ukur kemiskinan bukan dengan angka Rp20 ribu sehari. Ukur dengan wajah rakyat yang terpaksa makan seadanya, dengan anak-anak yang gagal sekolah karena biaya mahal, dengan keluarga yang sakit tapi tak mampu ke rumah sakit.
Rakyat sudah muak. Mereka tak butuh angka manis, mereka butuh keadilan. Butuh agar kelompok kriminal berdasi diseret ke meja hijau, bukan dilindungi di kursi empuk kekuasaan.
