Aspirasimediarakyat.com – Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, angkat bicara terkait kabar viral penangkapan seorang pria yang disebut anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI oleh personel Brimob. Peristiwa itu terjadi di tengah aksi demonstrasi di Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Tandyo menegaskan, publikasi identitas seorang intelijen di media sosial atau kanal resmi aparat berpotensi mengganggu kerahasiaan operasi. “Yang menangkap itu seharusnya tidak menyebarkan informasi itu, karena menyangkut intelijen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 September 2025.
Menurutnya, penyebaran identitas intelijen tidak hanya menimbulkan risiko keamanan individu, tetapi juga berimplikasi pada operasi lapangan yang tengah berlangsung. Hal ini relevan dengan prinsip dasar kegiatan intelijen yang diatur dalam peraturan TNI dan UU terkait pertahanan negara.
Jenderal Tandyo menjelaskan, tugas intelijen bukan sekadar mengumpulkan informasi, melainkan melaksanakan pemantauan strategis dengan metode yang bisa termasuk penyamaran dan infiltrasi kelompok tertentu. “Orang intelijen harus bisa masuk dan mengikuti kegiatan kelompok untuk mendapatkan informasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, strategi penyamaran ini penting untuk memahami dinamika di lapangan dan mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan koordinasi internal yang ketat.
Meski demikian, Tandyo enggan memastikan apakah pria yang ditangkap Brimob benar merupakan anggota BAIS. Ia memilih untuk tidak mengomentari identitas individu tersebut demi menjaga prinsip kerahasiaan intelijen.
Sebelumnya, publik sempat digegerkan dengan beredarnya foto penangkapan di berbagai media sosial, termasuk X, Instagram, dan TikTok. Banyak akun menyebut pria tersebut anggota BAIS yang sedang menyamar di tengah massa aksi.
Fenomena viral ini memicu perdebatan publik mengenai keterlibatan aparat intelijen dalam aksi sipil. Sejumlah warganet menilai, pengungkapan identitas intelijen justru berpotensi melemahkan efektivitas pengumpulan informasi strategis.
Ahli keamanan dan intelijen menekankan bahwa identitas personel intelijen merupakan aset vital yang dilindungi hukum. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan peraturan internal BAIS memberikan kerangka perlindungan terhadap operasional intelijen.
Tandyo menekankan pentingnya koordinasi antara TNI dan Polri dalam penanganan operasi di lapangan. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan aparat dan keamanan publik.
“Kerja sama yang solid antara TNI dan Polri penting, supaya tindakan di lapangan tetap profesional dan terukur,” tegasnya.
Praktik penyamaran dalam operasi intelijen, kata Tandyo, tidak bisa dipisahkan dari etika profesional dan regulasi yang mengatur penyelidikan strategis. Aktivitas intelijen harus tetap mematuhi ketentuan hukum nasional agar tidak menimbulkan pelanggaran hak sipil.
Beberapa pengamat hukum menyoroti bahwa viralnya penangkapan intelijen mencerminkan celah koordinasi antar aparat. Kurangnya pemahaman prosedur operasional bersama dapat memunculkan risiko publikasi yang merugikan kepentingan negara.
Selain itu, fenomena ini menjadi pengingat bahwa teknologi informasi dapat mempercepat penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Hal ini memerlukan literasi digital aparat dan masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan.
Tandyo menambahkan, setiap operasi intelijen yang terkait demonstrasi atau kegiatan publik harus disesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku. Ini termasuk prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak warga negara.
“Setiap tindakan intelijen harus selaras dengan hukum dan regulasi yang berlaku, agar tetap sah dan profesional,” ujarnya.
Sementara itu, publik menunggu kepastian dari aparat mengenai prosedur penanganan intelijen di tengah aksi masyarakat sipil. Isu ini sekaligus membuka diskusi mengenai batas-batas keterlibatan militer dan aparat keamanan dalam kegiatan publik.
Meski kontroversial, Tandyo menekankan bahwa penyamaran intelijen adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Aparat intelijen berperan dalam memberikan informasi strategis yang dapat mencegah ancaman terhadap keamanan negara.
Kasus ini menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri untuk memperkuat protokol koordinasi lapangan dan menjaga kerahasiaan operasional, sekaligus menegaskan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan tugas negara.
Dengan demikian, peristiwa ini menyoroti keseimbangan antara hak publik untuk informasi dan perlindungan rahasia negara, menekankan bahwa koordinasi yang baik dan kepatuhan pada regulasi menjadi fondasi utama keberhasilan operasi intelijen.
Disclaimer:
Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik. Terkait insiden demonstrasi beberapa hari terakhir, redaksi menolak segala bentuk kekerasan, perusakan, dan penjarahan. Bangsa hanya akan kuat bila kita saling melindungi, merawat fasilitas umum, menjaga usaha tetap berjalan, serta mengutamakan sumber informasi yang kredibel.
