Aspirasimediarakyat.com – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengkritisi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2025. Menurutnya, realisasi anggaran selama tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan hasil yang buruk, dengan kondisi defisit yang semakin melebar. “Realisasi tiga bulan ini berkinerja lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Awalil dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).
Awalil menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 hanya mencapai Rp 516,1 triliun, atau 17,20 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, yaitu 22,14 persen pada 2022, 26,22 persen pada 2023, dan 22,11 persen pada 2024. Pendapatan negara juga tercatat turun sebesar 16,76 persen dibandingkan tahun lalu.
Ia menambahkan bahwa penurunan pendapatan negara sudah mulai terlihat sejak 2024, meskipun hanya sebesar 4,13 persen. Sebaliknya, pada 2022 dan 2023, pendapatan negara justru mengalami kenaikan masing-masing sebesar 32,26 persen dan 28,98 persen.
Penerimaan perpajakan sebagai bagian dari pendapatan negara juga mengalami penurunan signifikan. Hingga akhir Maret 2025, penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp 400,1 triliun, atau 16,10 persen dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu 22,56 persen pada 2022, 24,96 persen pada 2023, dan 20,04 persen pada 2024. Penurunan penerimaan perpajakan sebesar 13,57 persen dibandingkan tahun lalu menjadi indikasi daya beli masyarakat yang melemah dan perlambatan kinerja ekonomi.
Awalil juga menyoroti pelaksanaan sistem Coretax yang dinilai masih bermasalah. Menurutnya, pemerintah belum secara jelas mengakui adanya kendala dalam implementasi Coretax, meskipun dampaknya terlihat pada penerimaan perpajakan. “Pemerintah masih denial dengan mengeklaim daya beli masyarakat tetap kuat dan perekonomian tumbuh sesuai target,” ujarnya.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun, atau 17,10 persen dari target APBN sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 1,37 persen dibandingkan tahun lalu, meskipun sempat ada pemblokiran berbagai pos belanja selama sebulan akibat proses efisiensi APBN. Namun, realisasi belanja pemerintah pusat justru turun 3,37 persen dibandingkan tahun lalu, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 22,50 persen dari target dan naik 12,36 persen dibandingkan tahun lalu.
Awalil mengkritik belum adanya keputusan resmi terkait kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, hingga acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada 8 April 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menyatakan bahwa postur APBN tidak berubah. “Rencana belanja masih seperti semula, tanpa ada publikasi resmi kebijakan efisiensi anggaran,” terangnya.
Dengan capaian pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN pada kuartal I 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun, atau 16,90 persen dari target defisit setahun sebesar Rp 616,19 triliun. Awalil membandingkan bahwa pada periode yang sama di tiga tahun sebelumnya, APBN justru mencatat surplus, yaitu Rp 11,09 triliun pada 2022, Rp 128,09 triliun pada 2023, dan Rp 8,07 triliun pada 2024.
Ia juga mengungkapkan bahwa persentase defisit atas target setahun pada kuartal I 2025 lebih buruk dibandingkan saat pandemi. Pada 2020, persentase defisit triwulan pertama atas target setahun hanya 7,38 persen, sementara pada 2021 sebesar 14,28 persen.
Akibat defisit yang melebar, pembiayaan utang melonjak hingga Rp 270,4 triliun, atau 34,08 persen dari target setahun sebesar Rp 775,87 triliun. Angka ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 15,40 persen pada 2022, 32,30 persen pada 2023, dan 16,30 persen pada 2024. Awalil menilai bahwa lonjakan pembiayaan utang ini menunjukkan adanya kesulitan arus kas (cashflow) yang tidak diakui oleh pemerintah.
Ia menyinggung pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Lebaran sebesar Rp 49 triliun yang tidak dapat dilakukan tanpa utang lebih awal. “Sama sekali tidak diakui adanya kesulitan arus kas, padahal tampak jelas bahwa pembiayaan utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Awalil menyimpulkan bahwa kinerja APBN kuartal I 2025 tidak baik-baik saja, bahkan cenderung buruk. Ia memperingatkan bahwa jika rencana efisiensi anggaran tidak segera dipastikan, atau hanya berupa realokasi pos belanja, maka defisit berpotensi melebar dari targetnya. “Defisit yang melebar akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal,” tutupnya.
