Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi maritim dan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber daya laut, pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi menghadapi berbagai ancaman keamanan perairan mulai dari penyelundupan, peredaran barang ilegal, distribusi BBM ilegal, illegal fishing hingga kejahatan lintas negara yang bukan hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi menggerus pendapatan masyarakat pesisir serta merusak fondasi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin turut mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan mengikuti Rapat Koordinator Penguatan Sinergitas Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia yang digelar di Aston Hotel, Rabu (24/6).
Delegasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh Asisten I Setda Banyuasin Aminuddin, S.I.P., S.Pd., M.M., bersama Asisten III sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE, Kepala Bappeda Litbang Banyuasin Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo-SP Banyuasin Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan persepsi mengenai tantangan pengelolaan ruang laut yang semakin kompleks dan dinamis.
Pengelolaan laut tidak lagi dapat dipandang semata sebagai arena pemanfaatan ekonomi. Laut juga merupakan ruang strategis yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara, keamanan nasional, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si., Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan Sudadi, S.H., M.H., serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb., FIIArb.
Ketiga narasumber membahas berbagai persoalan aktual yang berkaitan dengan keamanan laut sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai instrumen utama menghadapi ancaman yang terus berkembang.
“Data, kebijakan, dan aparat penegak hukum akan kehilangan daya jangkau apabila bekerja sendiri-sendiri, sebab kejahatan maritim modern bergerak seperti arus bawah laut yang tidak selalu terlihat di permukaan tetapi mampu menggerus fondasi ekonomi negara secara perlahan dan sistematis.”
Pandji Tjahjanto menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku koordinator keamanan dan keselamatan perairan menekankan pentingnya langkah strategis yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Pandji, terdapat sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia. Persoalan tersebut meliputi penyelundupan, peredaran barang ilegal, distribusi BBM ilegal, praktik penangkapan ikan secara ilegal, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
Ancaman tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat melemahkan efektivitas pengawasan negara terhadap wilayah perairan yang sangat luas. Dalam berbagai kasus, aktivitas ilegal di laut sering memanfaatkan keterbatasan pengawasan dan celah koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, Kepala BIN Daerah Sumatera Selatan Sudadi menyoroti masih tingginya ancaman penyelundupan dan kejahatan transnasional yang menjadikan jalur laut sebagai sarana distribusi berbagai aktivitas ilegal.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah keberhasilan aparat mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram pada Januari 2025 yang melibatkan jaringan peredaran narkotika melalui jalur perairan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa laut masih menjadi salah satu pintu masuk yang rentan dimanfaatkan jaringan kejahatan terorganisasi.
Forum koordinasi ini juga menjadi sarana identifikasi berbagai persoalan secara lebih akurat agar pemerintah dapat menyusun strategi yang tepat sasaran. Pendekatan tersebut dinilai penting karena setiap kebijakan keamanan harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi keselamatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi Kabupaten Banyuasin, isu keamanan laut memiliki arti yang sangat strategis. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi perikanan terbesar di Sumatera Selatan dengan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan serta pergerakan ekonomi masyarakat pesisir.
Besarnya potensi ekonomi tersebut membuat aspek keamanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Gangguan terhadap aktivitas perairan berpotensi memengaruhi rantai distribusi hasil perikanan, pendapatan nelayan, hingga stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Selain memperkuat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terus mendorong perlindungan ekosistem pesisir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas yang saat ini telah berjumlah 23 kelompok dan berperan aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan.
Upaya menjaga keberlanjutan lingkungan juga diwujudkan melalui program rehabilitasi mangrove. Sepanjang tahun 2024, sekitar 6.000 batang mangrove ditanam di Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat perlindungan alami terhadap abrasi.
Letak geografis Banyuasin yang berada pada jalur strategis perdagangan menjadikan wilayah ini memiliki nilai ekonomi sekaligus kerentanan yang tinggi. Jalur perdagangan yang ramai ibarat nadi perekonomian yang menghidupkan daerah, namun pada saat yang sama dapat menjadi celah bagi berbagai aktivitas ilegal apabila pengawasan tidak berjalan optimal.
Komitmen memperkuat sinergi antarlembaga yang ditegaskan dalam forum ini menunjukkan bahwa keamanan laut bukan sekadar urusan aparat atau pemerintah semata, melainkan kebutuhan kolektif yang menyangkut keberlanjutan sumber daya, perlindungan ekonomi rakyat, kedaulatan negara, serta masa depan wilayah pesisir yang selama ini menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat; sebab laut yang aman bukan hanya ruang bagi kapal untuk berlayar, tetapi juga ruang harapan tempat negara menjaga hak rakyat atas sumber daya, kesejahteraan, dan rasa aman dari berbagai ancaman yang bergerak diam-diam di balik riak gelombang.
Editor: Kalturo
