Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memasuki ruang perdebatan publik setelah muncul dugaan adanya pengondisian massa dalam sejumlah aksi dukungan terhadap program tersebut, namun pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan bahwa negara menghormati seluruh bentuk ekspresi masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan, sembari terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan dasar jutaan anak Indonesia.
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya berkisar pada efektivitas pelaksanaannya, tetapi juga menyentuh isu partisipasi publik dan kebebasan berpendapat.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap program unggulan pemerintah tersebut, muncul tudingan adanya pengondisian massa dalam sejumlah aksi demonstrasi yang memberikan dukungan terhadap MBG.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, memberikan penjelasan resmi mengenai posisi pemerintah.
Menurut Kurnia, pemerintah menjamin hak seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak membedakan antara kelompok masyarakat yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan negara.
“Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapapun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut,” ujar Kurnia.
“Di tengah riuhnya pertarungan narasi yang kerap menjadikan ruang publik seperti panggung tanpa batas antara dukungan dan penolakan, pemerintah berupaya menempatkan diri sebagai pihak yang tetap membuka ruang dialog, sembari menghadapi berbagai kritik yang muncul terhadap pelaksanaan salah satu program sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir.”
Kurnia menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan pada polemik politik yang berkembang, melainkan pada upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Menurutnya, berbagai evaluasi terus dilakukan agar program tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.
Ia juga menyinggung adanya pembenahan yang sedang dilakukan oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
“Yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul seiring meningkatnya sorotan terhadap Program MBG yang sejak awal dirancang sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Di sisi lain, Kurnia turut merespons isu yang berkembang terkait dugaan pembayaran kepada sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang sebelumnya melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, tudingan bahwa pemerintah melakukan pengondisian terhadap kelompok masyarakat tertentu tidak memiliki dasar yang dapat dibuktikan.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah tetap memegang prinsip menghormati seluruh suara masyarakat tanpa memandang posisi politik maupun pandangan mereka terhadap suatu kebijakan.
“Saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespons terkait dugaan pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar, karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik mencuat setelah Universitas Bung Karno mengambil langkah administratif terhadap Muhammad Abdimaludin yang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum.
Melalui konferensi pers pada 23 Juni 2026, pihak kampus mengumumkan penonaktifan yang bersangkutan setelah adanya pengakuan terkait penerimaan dana yang dikaitkan dengan aktivitas demonstrasi mahasiswa.
Peristiwa tersebut berhubungan dengan aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026 lalu.
Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan menyampaikan sejumlah aspirasi mahasiswa sekaligus meminta pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam perkembangan selanjutnya, Muhammad Abdimaludin mengakui menerima dana sebesar Rp20 juta dari pihak kepolisian. Selain dirinya, empat nama lain yakni Rafly Ma Akbar, Pujiono, Mubarok, dan Muhammad Rafi Bastian juga disebut mengakui menerima aliran dana yang sama.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyentuh isu integritas gerakan mahasiswa, transparansi aktivitas demonstrasi, serta pentingnya menjaga independensi ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Di tengah berbagai tudingan dan klarifikasi yang saling berhadapan, masyarakat menunggu proses pengungkapan fakta yang utuh dan objektif agar tidak terjebak dalam kesimpulan prematur. Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi dukungan maupun kritik, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan dapat diuji secara terbuka berdasarkan bukti, sehingga kebijakan publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, benar-benar dapat dinilai dari manfaat dan pelaksanaannya bagi rakyat, bukan semata dari riuhnya perdebatan yang mengiringinya.
Editor: Kalturo
