Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Perdebatan mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di luar pemerintahan kembali menghangat setelah saling sindir antara elite partai politik mencuat ke ruang publik, memunculkan diskusi yang lebih luas tentang fungsi oposisi, makna penyeimbang kekuasaan, serta sejauh mana energi politik seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan nyata masyarakat yang sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemadaman listrik hingga tekanan ekonomi yang masih dirasakan di berbagai daerah.
Polemik bermula dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, yang menyoroti posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, peran PDIP sebagai penyeimbang pemerintahan masih perlu dibuktikan dalam praktik politik sehari-hari.
Sarmuji menegaskan bahwa dirinya menghormati pilihan PDIP yang tidak bergabung dengan pemerintahan. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut telah dijalankan secara nyata.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Politikus yang juga anggota Komisi II DPR RI itu meminta Golkar lebih fokus pada persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dibanding mengomentari posisi politik partainya.
Menurut Deddy, masih banyak persoalan publik yang lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari partai-partai yang berada dalam lingkar kekuasaan. Salah satunya adalah persoalan pemadaman listrik yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
“Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” kata Deddy dalam keterangannya.
“Di tengah berbagai persoalan layanan publik yang menjadi sorotan masyarakat, perdebatan mengenai siapa yang berada di dalam atau di luar pemerintahan sesungguhnya membuka ruang refleksi yang lebih besar tentang bagaimana partai politik menjalankan fungsi representasi rakyat, sebab publik pada akhirnya tidak hanya menilai posisi politik, tetapi juga mengukur sejauh mana kekuatan politik mampu menghadirkan solusi atas masalah yang mereka hadapi setiap hari.”
Deddy menegaskan bahwa PDIP bukan partai yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama. Ia menyebut partainya tidak memiliki ketergantungan terhadap akses kekuasaan sehingga tidak merasa harus selalu menjadi bagian dari pemerintahan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang selama ini berkembang mengenai kemungkinan PDIP bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar Deddy.
Meski demikian, Deddy mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan politik tertentu. Akses terhadap kebijakan dan pusat pengambilan keputusan menjadi salah satu keuntungan yang sulit dipungkiri dalam sistem demokrasi modern.
Namun menurutnya, keuntungan tersebut bukan alasan yang cukup untuk memaksa sebuah partai bergabung ke dalam pemerintahan jika pilihan politik yang diambil memang berbeda. Ia justru mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mempersoalkan keputusan PDIP untuk tetap berada di luar kabinet.
“Saya memahami betul bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Namun, justru karena itulah saya heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan,” tuturnya.
Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai di luar pemerintahan sejatinya bukan sesuatu yang asing. Fungsi kontrol, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan negara merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang menjadi salah satu fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat.
Deddy juga menegaskan bahwa PDIP menghormati seluruh partai yang memilih berada dalam pemerintahan. Karena itu, ia berharap penghormatan serupa diberikan kepada partai yang mengambil posisi berbeda dalam konfigurasi politik nasional.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” katanya.
Perdebatan ini muncul pada saat masyarakat sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari isu pelayanan publik, ketahanan energi, lapangan kerja, hingga tekanan biaya hidup yang masih menjadi keluhan sebagian warga.
Karena itu, sebagian pengamat menilai bahwa perdebatan mengenai posisi politik partai seharusnya tidak berhenti pada adu argumentasi semata. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kekuatan politik, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa besar koalisi yang berhasil dibangun atau seberapa kuat oposisi memainkan perannya, melainkan dari kemampuan seluruh aktor politik menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan publik secara nyata; sebab bagi masyarakat yang menghadapi persoalan sehari-hari, perdebatan mengenai posisi politik sering kali terasa seperti percakapan di ruang berpendingin udara yang jauh dari denyut kehidupan mereka, sementara yang lebih dibutuhkan adalah kerja nyata, solusi konkret, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas persaingan simbolik antarelite politik.
Editor: Kalturo
