Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah meningkatnya sorotan terhadap efektivitas belanja negara dan tata kelola kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang memperlihatkan benturan antara kebutuhan mempertahankan layanan bagi jutaan penerima manfaat dengan tuntutan perbaikan menyeluruh atas berbagai persoalan yang terus bermunculan, mulai dari dugaan korupsi, polemik pengelolaan dapur, keterlambatan anggaran, hingga munculnya desakan moratorium dari berbagai kalangan masyarakat.
Gelombang kritik terhadap MBG semakin menguat setelah berbagai persoalan operasional dan tata kelola menjadi konsumsi publik. Program yang sejak awal diposisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini justru berada di bawah sorotan karena dianggap menyimpan pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Puncak tekanan tersebut terlihat saat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026. Salah satu tuntutan utama yang mereka suarakan adalah penghentian Program MBG untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Selain meminta penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta penolakan terhadap militerisme di ranah sipil, massa aksi menilai MBG memerlukan pembenahan mendasar sebelum terus diperluas.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara. Program yang dimaksudkan menjadi jaring pengaman gizi bagi kelompok rentan justru dipandang sebagian pihak sebagai kapal besar yang harus memastikan setiap ruang mesinnya bekerja baik sebelum berlayar lebih jauh.
Pemerintah merespons tekanan itu dengan sikap tegas. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, memastikan tidak ada rencana menghentikan Program MBG meskipun berbagai dinamika terjadi dalam implementasinya.
Menurut Qodari, setiap kebijakan berskala nasional pasti menghadapi persoalan pada tahap operasional sehingga keberadaan masalah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan program yang telah berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Persimpangan yang kini dihadapi Program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya bukan sekadar pilihan antara melanjutkan atau menghentikan kebijakan, melainkan pertarungan antara keberanian melakukan evaluasi menyeluruh dengan godaan mempertahankan rutinitas administratif yang berisiko menjadikan anggaran publik seperti air mengalir tanpa saluran pengawasan yang benar-benar kokoh.”
Qodari menyampaikan bahwa, “Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah.” Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab dengan evaluasi, bukan dengan menghentikan pelayanan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memilih memperbaiki pelaksanaan ketimbang menarik rem darurat. Langkah yang diambil adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum beroperasi, sementara layanan yang sudah berjalan tetap diteruskan.
Alasan pemerintah mempertahankan program didasarkan pada keberadaan penerima manfaat yang dinilai nyata di lapangan. Qodari mempertanyakan secara retoris apakah ibu hamil, ibu menyusui, balita, maupun anak sekolah dapat menghentikan kebutuhan gizinya hanya karena terdapat persoalan administrasi dan tata kelola.
Selain itu, pemerintah menyatakan evaluasi akan dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kondisi dapur SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola pelibatan vendor lokal dalam pelaksanaan program tersebut.
Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Mukhammad Charles Honoris. Ia mengusulkan agar masa libur sekolah dimanfaatkan sebagai momentum penghentian sementara distribusi MBG kepada siswa untuk membuka ruang audit dan evaluasi yang lebih komprehensif.
Menurut Charles, penghentian sementara selama masa liburan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar, tetapi justru memberi kesempatan bagi pemerintah membenahi berbagai persoalan yang muncul di lapangan sebelum program kembali berjalan penuh.
Politikus tersebut juga menyoroti pernyataan mengenai potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan yang pernah disinggung Menko Pangan Zulkifli Hasan. Baginya, angka sebesar itu merupakan alarm serius yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Charles bahkan mengusulkan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG, mencakup penggunaan anggaran, standar keamanan pangan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ia menilai dapur yang terbukti berulang kali menyebabkan persoalan semestinya tidak hanya mendapat teguran, melainkan ditutup secara permanen.
Pandangan kritis juga datang dari Koalisi MBG Watch yang sebelumnya melakukan aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional. Perwakilan Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, meminta pemerintah menghentikan sementara program agar tata kelolanya dapat diperbaiki secara mendasar serta menghindari potensi konflik kepentingan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Agus menilai adanya pengakuan sejumlah pihak yang terlibat dalam program sekaligus memiliki dapur SPPG memperlihatkan gejala normalisasi konflik kepentingan. Ia menegaskan bahwa moratorium sementara merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan demi memastikan integritas pelaksanaan program tetap terjaga.
Perdebatan mengenai masa depan MBG akhirnya berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana negara mengelola kebijakan publik bernilai besar dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap penerima manfaat. Di satu sisi terdapat kebutuhan menjaga kesinambungan layanan gizi bagi masyarakat rentan, sementara di sisi lain muncul tuntutan agar setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, setiap mekanisme diawasi secara ketat, dan setiap kelemahan diperbaiki tanpa kompromi sehingga kepercayaan publik terhadap institusi tetap terpelihara melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan administratif.
Editor: Kalturo
