Aspirasimediarakyat.com – Wacana aksi besar bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang sempat menggelinding di media sosial akhirnya benar-benar terjadi. Sejak Senin pagi, 25 Agustus 2025, ribuan massa dari berbagai latar belakang mulai memadati kawasan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka datang dengan membawa bendera Merah Putih, spanduk bernada kritik, hingga bendera bergambar tengkorak ber-topi jerami ala serial populer. Poster bertuliskan “Bubarkan DPR beban negara” dan “Beban negara bukanlah guru tapi DPR” menjadi ikon penolakan terhadap kinerja lembaga legislatif.
Awalnya, aksi berjalan tertib dengan yel-yel lantang menggema di depan gerbang DPR. Massa menuntut agar anggota dewan keluar menemui mereka. Namun suasana berubah panas sekitar pukul 12.05 WIB, ketika rombongan pelajar mencoba bergabung di sekitar fly over Ladokgi dan diadang aparat. Informasi bahwa sejumlah pelajar ditahan menyulut emosi massa, sehingga ribuan orang yang semula berorasi damai mulai berusaha merangsek maju.
Ketegangan semakin tinggi ketika aparat mulai mengerahkan barikade berjalan. Massa yang terdesak mundur melemparkan botol plastik, batu, bahkan potongan bambu. Bentrokan pecah tepat di depan Restoran Pulau Dua, tidak jauh dari kompleks parlemen. Suara sirene dan teriakan histeris bercampur dengan teriakan protes yang tak kunjung reda.
Kepolisian akhirnya mengambil langkah tegas. Sekitar pukul 12.40 WIB, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran. Dengan pengeras suara, ia menyerukan agar massa tetap tertib. “Tolong tertib, jangan anarkis,” ujarnya. Namun seruan itu tenggelam di tengah gemuruh massa yang terus mendesak.
Water cannon ditembakkan untuk memukul mundur pengunjuk rasa. Sementara itu, beberapa tembakan gas air mata dilepaskan ke arah kerumunan. Kepulan asap putih membuat barisan massa tercerai-berai. Banyak di antaranya berlarian ke arah jalan protokol, sebagian lainnya bertahan dengan menutup wajah menggunakan kain basah.
Meski aparat mengerahkan 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, hingga unsur Pemprov DKI, massa tidak mudah dipukul mundur. Perlawanan sporadis muncul dari kelompok yang mengenakan atribut ojek online maupun seragam sekolah abu-abu. Mereka berusaha bertahan meski dikepung tembakan gas air mata.
Di sela-sela kekacauan, suara-suara rakyat kecil terdengar jelas. Ari (26), seorang pengemudi ojek online, menuturkan kekecewaannya terhadap DPR. Ia menyebut langkah wakil rakyat lebih banyak mengurus kepentingan diri sendiri daripada memikirkan rakyat kecil. “Gajinya naik, tunjangannya besar, padahal semua dari pajak kami. Tapi nasib kami yang di jalan, siapa peduli?” ujarnya dengan nada getir.
Safri (32), ojol lainnya, memilih ikut aksi lantaran merasa hidup kian sulit. “Ekonomi makin susah. Apa-apa mahal, anak istri saya di rumah cuma bisa pasrah. DPR kerja buat siapa sih? Kami sudah sering demo, tapi aturan buat sejahterakan ojol enggak pernah ada,” katanya dengan suara lantang sebelum mundur dari kepungan polisi.
Suara-suara semacam ini merefleksikan inti kekecewaan publik. Aksi protes bukan sekadar soal poster dan teriakan, melainkan perwujudan kegelisahan terhadap kondisi ekonomi yang menekan, ditambah keputusan politik yang dinilai tidak sensitif. Isu kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR di tengah sulitnya hidup rakyat menjadi pemicu utama ledakan kemarahan.
Secara hukum, unjuk rasa dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan itu menegaskan bahwa aspirasi boleh disampaikan secara terbuka, namun harus tetap dalam koridor tertib dan damai. Dalam kasus ini, gesekan antara massa dan aparat memperlihatkan jurang antara hak menyampaikan pendapat dengan kewajiban aparat menjaga ketertiban umum.
Benturan regulasi juga terlihat dalam tuntutan pembubaran DPR. Secara konstitusional, pembubaran lembaga legislatif tidak mungkin dilakukan hanya melalui tekanan massa, sebab keberadaannya dijamin oleh UUD 1945. Meski demikian, tuntutan ini mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap wakil rakyat yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan mereka.
Poster dan spanduk yang mengecam DPR sebagai “beban negara” menyampaikan simbol kemarahan yang lebih dalam daripada sekadar retorika jalanan. Ungkapan tersebut menjadi perlawanan moral terhadap praktik politik yang dinilai jauh dari prinsip keterwakilan rakyat. Dalam kaca mata sosiologis, simbolisasi ini berpotensi membentuk gerakan politik alternatif jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang lebih berpihak.
Sementara itu, tindakan aparat yang menembakkan water cannon dan gas air mata meski sesuai prosedur pengendalian massa, tetap menyisakan pertanyaan publik: apakah negara lebih memilih pendekatan koersif daripada dialogis? Dalam sistem demokrasi, ruang mediasi antara rakyat dan wakilnya semestinya terbuka lebar, bukan sebaliknya dipersempit dengan gas air mata.
Hukum memang memberi legitimasi kepada kepolisian untuk menjaga ketertiban, termasuk membubarkan aksi jika dinilai mengganggu keamanan. Namun, prinsip proporsionalitas tetap menjadi kunci. Setiap penggunaan kekuatan harus sesuai dengan ancaman yang nyata, bukan sekadar untuk membungkam suara yang berbeda.
Dalam konteks ini, aksi 25 Agustus 2025 memperlihatkan titik krisis antara hukum, demokrasi, dan legitimasi politik. Rakyat merasa kehilangan saluran aspirasi, sementara negara merespons dengan perangkat represif. Jurang inilah yang membuat “Revolusi Rakyat Indonesia” menjadi lebih dari sekadar unjuk rasa, melainkan tanda peringatan serius bagi keberlangsungan demokrasi.
Di tengah kepulan gas air mata dan benturan batu dengan tameng polisi, pesan yang tersisa tetap sama: rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan kepekaan sosial dari para penguasa. Kenaikan tunjangan DPR hanyalah puncak gunung es dari ketidakpuasan yang sudah lama menumpuk.
Jika suara ini terus diabaikan, potensi letupan serupa akan semakin besar. Bukan hanya di Jakarta, tapi bisa menjalar ke daerah lain. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan kekerasan semata. Pada akhirnya, yang menentukan adalah seberapa jauh negara mampu mendengarkan, memahami, dan merespons tuntutan itu dengan bijak.
Demonstrasi 25 Agustus 2025 pun berakhir dengan kepulan asap, ratusan massa yang tercerai-berai, dan aparat yang tetap siaga. Namun, jejak yang ditinggalkan tidak mudah hilang. Teriakan “Bubarkan DPR!” yang menggema di depan Senayan akan menjadi catatan panjang perjalanan demokrasi Indonesia—bahwa suara rakyat, betapapun riuhnya, tetaplah bagian sah dari konstitusi yang harus dihormati.
