Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah pembahasan arah ekonomi nasional dan penyusunan fondasi fiskal masa depan, Presiden Prabowo Subianto memilih membuka pidato kenegaraannya bukan dengan angka, grafik, atau jargon teknokratis, melainkan dengan satu pengingat keras tentang sejarah bangsa—bahwa perekonomian Indonesia tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan tumbuh dari luka panjang kolonialisme, perampasan martabat, dan tekad kolektif untuk memastikan kekayaan Nusantara tidak lagi mengalir keluar tanpa kendali.
Dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang tidak biasa. Alih-alih langsung masuk pada angka makroekonomi dan postur anggaran, ia terlebih dahulu mengajak para legislator menoleh ke belakang—ke halaman-halaman sejarah yang sering dibaca sekilas, namun jarang benar-benar direnungkan.
Bagi Prabowo, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan kompas moral bagi pembangunan ekonomi nasional. Ia menegaskan, bangsa yang gagal belajar dari jejak perjalanannya sendiri berisiko mengulangi kesalahan yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda.
“Sekarang saya minta waktu, untuk menyampaikan hal yang fundamental tentang perekonomian kita,” ujar Prabowo dengan nada tegas di hadapan anggota parlemen dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa pemerintah ingin menempatkan pembangunan ekonomi bukan hanya sebagai proyek pertumbuhan, tetapi juga sebagai proyek kedaulatan. Sebab dalam pandangan Presiden, ekonomi yang sehat tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka, tetapi juga dari siapa yang menikmati hasilnya.
Prabowo lalu mengingatkan bahwa para pendiri bangsa bukanlah generasi yang membangun negara dari ruang seminar berpendingin udara. Mereka adalah orang-orang yang merasakan langsung pahitnya penjajahan—dihina, dirampas, dan dipaksa hidup dalam struktur ketimpangan yang dirancang untuk menguntungkan pihak luar.
“Para pendiri bangsa kita merasakan dijajah, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan dan harga dirinya,” kata Prabowo, menegaskan betapa trauma sejarah itu melahirkan kesadaran politik dan ekonomi yang kuat.
Pesan itu bukan sekadar romantisme nasionalisme. Ia menyimpan kritik halus terhadap kecenderungan sebagian elite yang kadang terlalu mudah terpesona pada model ekonomi asing tanpa menimbang konteks sejarah dan karakter bangsa sendiri.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa imperialisme tidak selalu datang dalam bentuk kapal perang dan penjajahan teritorial. Dalam dunia modern, ia bisa hadir melalui ketergantungan ekonomi, dominasi pasar, hingga ketidakmampuan negara mengendalikan sumber dayanya sendiri.
“Di titik itulah, narasi sejarah yang dibawa Presiden menjadi relevan. Sebab kekayaan alam Indonesia—dari tambang, hutan, hingga laut—selalu menjadi magnet global. Tanpa kepemimpinan yang kuat, kekayaan itu dapat kembali bergerak keluar seperti air bocor dari bendungan retak.”
Prabowo secara tegas meminta bangsa ini untuk tidak terlalu mudah mengagumi negara-negara besar tanpa melihat bagaimana mereka membangun kekayaannya. Ada negara yang tumbuh melalui inovasi, tetapi ada pula yang besar melalui sejarah panjang eksploitasi.
“Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita. Padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita,” tuturnya.
Kalimat itu seperti tamparan halus terhadap mentalitas inferior yang kadang masih membayangi kebijakan nasional—mentalitas yang menganggap segala yang datang dari luar pasti lebih baik daripada kekuatan yang dimiliki sendiri.
Namun Prabowo menegaskan, pesan itu bukan ajakan untuk membenci bangsa lain. Ia justru menekankan pentingnya belajar dari sejarah dunia agar Indonesia tidak terjebak pada romantisme masa lalu ataupun dendam geopolitik.
Bagi Presiden, pelajaran terbesar dari sejarah adalah pentingnya persatuan elite nasional. Negara sebesar Indonesia tidak akan pernah kuat bila para pemimpinnya terpecah oleh kepentingan jangka pendek dan rivalitas sempit.
Ia mengingatkan, para pendiri bangsa sudah memahami satu prinsip mendasar: jika pemimpin Nusantara lemah dan tidak bersatu, maka kekayaan negeri ini akan kembali menjadi rebutan kekuatan luar.
Pandangan itu relevan dalam konteks global hari ini. Dunia sedang memasuki era persaingan sumber daya, perang dagang, dan perebutan pengaruh ekonomi. Negara yang tidak memiliki arah jelas akan mudah menjadi pasar, bukan pemain.
Karena itu, pidato Prabowo dapat dibaca sebagai pesan politik sekaligus pesan ekonomi: bahwa pembangunan nasional tidak boleh kehilangan ruh kebangsaan. APBN bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi instrumen menjaga martabat negara.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pesan sejarah yang dibawa Presiden menjadi pengingat penting bahwa pembangunan tidak cukup hanya berbicara soal investasi dan pertumbuhan, tetapi juga soal siapa yang berdaulat atas tanah, air, dan kekayaan bangsanya sendiri.
Rakyat tentu berharap pidato itu tidak berhenti sebagai retorika ruang sidang. Sebab sejarah tidak hanya mencatat apa yang diucapkan para pemimpin, tetapi lebih keras menilai apa yang benar-benar mereka kerjakan untuk memastikan kekayaan negeri ini tetap berpihak kepada rakyat, bukan kembali menjadi jamuan empuk bagi kepentingan yang datang dari luar pagar republik.
Editor: Kalturo
