Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Upaya penyelundupan ratusan kilogram emas melalui jalur udara di Bandara Halim Perdanakusuma yang berhasil digagalkan Bea Cukai Jakarta tidak hanya menyoroti potensi kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi juga membuka tabir kerentanan dalam tata kelola ekspor komoditas bernilai tinggi yang seharusnya menjadi sumber penerimaan negara sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 27 April 2026, saat petugas Bea Cukai mendapatkan informasi mengenai rencana pengiriman enam koli paket berisi perhiasan dan koin emas yang diduga tidak dilaporkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang.
Informasi awal tersebut menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melakukan langkah cepat berupa pemeriksaan intensif terhadap muatan pesawat carter bernomor registrasi N117LR yang dijadwalkan lepas landas pada pukul 14.30 WIB.
Pemeriksaan dilakukan di area apron Bandara Halim Perdanakusuma dengan pendekatan menyeluruh guna memastikan tidak ada celah yang memungkinkan praktik ekspor ilegal luput dari pengawasan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan enam koli berisi 611 buah perhiasan emas berbentuk gelang dengan berat total 60,3 kilogram serta 2.971 koin emas dengan berat mencapai 130,262 kilogram.
Nilai keseluruhan barang tersebut ditaksir mencapai USD 28.349.161,67 atau setara dengan Rp502,5 miliar, menjadikannya salah satu temuan signifikan dalam pengawasan ekspor komoditas bernilai tinggi.
Barang yang tidak diberitahukan dalam dokumen resmi tersebut kemudian langsung dilakukan penegahan dan dituangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-27/Mandiri/KBC.0801/2026 tertanggal 27 April 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan memastikan setiap pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dapat diproses secara akuntabel dan transparan.
Selanjutnya, seluruh barang bukti dibawa ke kantor Bea Cukai Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk pendalaman terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam upaya ekspor ilegal tersebut.
Empat pihak telah teridentifikasi dalam perkara ini, yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PP, yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengiriman emas tersebut.
Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean atas komoditas tersebut mencapai Rp486,07 miliar, dengan potensi kerugian negara dari tidak dipenuhinya kewajiban bea keluar diperkirakan sebesar Rp41,19 miliar.
Kerugian tersebut terutama berasal dari komoditas koin emas dengan kode HS 7108.12.90 yang dikenakan tarif bea keluar sebesar 12,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa pengawasan terhadap ekspor komoditas bernilai tinggi seperti emas merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional.
“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga. Penerimaan negara dari sektor ini pada akhirnya kembali untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kerangka regulasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas dengan tarif yang bervariasi berdasarkan bentuk dan tingkat pengolahannya.
Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, mengendalikan stabilitas harga, serta mendorong penciptaan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.
Namun, upaya penyelundupan seperti yang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma menunjukkan bahwa celah dalam pengawasan masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi secara sistemik.
Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan pasar domestik serta melemahkan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor industri berbasis sumber daya alam.
Dalam perspektif yang lebih luas, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap komoditas strategis memerlukan integritas, koordinasi, serta teknologi yang memadai untuk mencegah praktik ilegal yang semakin kompleks.
Melalui penindakan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekspor berjalan sesuai aturan, sehingga manfaat ekonomi dari komoditas bernilai tinggi seperti emas dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat luas, sekaligus menjaga kredibilitas sistem perdagangan nasional yang transparan dan berkeadilan.
