Aspirasimediarakyat.com, Prabumulih — Gerakan penguatan 10 Program Pokok PKK di Kota Prabumulih melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Feby Deru, menjadi sorotan penting dalam memastikan bahwa program pemberdayaan keluarga tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan benar-benar menjangkau akar rumput dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, inovasi ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta penguatan sinergi lintas pemerintah daerah yang berlangsung di Kota Prabumulih, Selasa (28/04/2026).
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan TP PKK Provinsi Sumatera Selatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial dan kebijakan organisasi perempuan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
Hj. Feby Deru menegaskan bahwa pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus diukur dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat paling bawah.
Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan program yang mampu menyentuh aspek kesejahteraan, kesehatan, pendidikan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurutnya, hasil sosialisasi dan implementasi program selama satu tahun terakhir harus terlihat jelas dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat, bukan hanya dalam laporan administratif yang bersifat formalitas.
Wali Kota Prabumulih, M. Arlan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kunjungan TP PKK Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai memberikan energi baru dalam memperkuat pelaksanaan program di daerah.
Ia menjelaskan bahwa berbagai capaian telah diraih oleh TP PKK Kota Prabumulih melalui implementasi berjenjang yang melibatkan perangkat kelurahan hingga tingkat desa secara sistematis.
“Namun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang membutuhkan arahan strategis dari tingkat provinsi agar program yang dijalankan semakin efektif dan tepat sasaran. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, sinergi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota mencerminkan model kolaborasi kebijakan sosial yang menekankan pendekatan partisipatif berbasis komunitas.”
Usai agenda evaluasi formal, Hj. Feby Deru melakukan peninjauan langsung ke Rumah Busana Riady yang menjadi salah satu inovasi unggulan Kota Prabumulih dalam sektor ekonomi kreatif berbasis lokal.
Inovasi tersebut memanfaatkan serat daun nanas sebagai bahan baku benang yang diolah menjadi produk fashion bernilai tinggi, menunjukkan transformasi limbah menjadi komoditas ekonomi berdaya saing.
Kunjungan berlanjut ke Koperasi Miwa Pineapple di Gunung Ibul Utara yang mengembangkan konsep industri kreatif berbasis zero waste dengan pemanfaatan seluruh bagian tanaman nanas.
Dalam sistem produksi tersebut, kulit nanas dimanfaatkan sebagai pewarna alami kain, sementara limbah daun diolah menjadi pakan ternak, tepung, hingga pupuk organik yang mendukung ekonomi sirkular.
Feby Deru memberikan apresiasi terhadap model pengelolaan tersebut yang dinilai sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal masyarakat.
Ia menilai bahwa inovasi semacam ini bukan hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membuka ruang kemandirian bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
Para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga menegaskan pentingnya integrasi program PKK dengan kebijakan pembangunan daerah.
Dari sisi kebijakan publik, kegiatan ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya top-down, tetapi juga menguatkan peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan keluarga.
PKK dalam konteks ini berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan dan ekonomi rumah tangga.
Namun tantangan ke depan tetap terletak pada konsistensi implementasi program di tingkat paling bawah agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.
Momentum evaluasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan berbasis keluarga membutuhkan kesinambungan, inovasi, dan komitmen kolektif lintas sektor yang tidak bisa berjalan sendiri.
Di tengah dinamika sosial ekonomi yang terus berubah, PKK dituntut menjadi motor penggerak yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai dasar pemberdayaan yang berkeadilan.
Rangkaian kegiatan di Kota Prabumulih tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sosial tidak hanya diukur dari angka capaian, tetapi dari sejauh mana inovasi lokal mampu mengangkat martabat ekonomi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Editor: Kalturo
