Aspirasimediarakyat.com — Kritik keras Federasi Serikat Guru Indonesia terhadap program Makan Bergizi Gratis mencerminkan kegelisahan publik atas jurang antara klaim keberhasilan berbasis angka dan realitas lapangan yang menunjukkan peningkatan kasus keracunan massal, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pengawasan, kualitas implementasi, serta akuntabilitas kebijakan yang seharusnya melindungi kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Sorotan ini menguat setelah insiden keracunan yang menimpa 72 siswa tingkat SD dan SMA di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, usai mengonsumsi menu spageti dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang sama.
Peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian kasus serupa yang menunjukkan adanya pola berulang dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai pemerintah cenderung menonjolkan angka distribusi dan capaian program, namun belum menunjukkan keseriusan yang sama dalam menelaah dampak negatif yang muncul di lapangan.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menegaskan bahwa pendekatan berbasis statistik semata tidak cukup untuk menilai keberhasilan sebuah program publik yang menyangkut kesehatan anak.
“Menurut FSGI terkait kebijakan MBG, pemerintah sering kali menggunakan angka untuk menunjukkan keberhasilan. Namun abai menganalisis saat ada kasus keracunan MBG, padahal angka keracunan justru menunjukkan masalah yang semakin serius,” ujar Retno.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya ketimpangan antara narasi keberhasilan dan realitas risiko yang dihadapi oleh penerima manfaat program.
FSGI pun mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada tanggung jawab pembiayaan perawatan korban, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kualitas makanan.
“Ketika jumlahnya ribuan, itu bukan lagi kesalahan kecil, melainkan tanda bahwa evaluasi besar-besaran perlu dilakukan,” kata Retno, menegaskan urgensi pembenahan sistemik.
Data yang dihimpun FSGI menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama tahun 2026, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 4.755 orang, sebuah angka yang mencerminkan eskalasi serius dalam implementasi program.
Rinciannya, sebanyak 2.835 korban tercatat pada Januari, sementara 1.920 korban terjadi pada Februari, memperlihatkan tren yang tidak bisa diabaikan.
Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menyampaikan bahwa rata-rata korban per bulan pada tahun 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia mencatat adanya lonjakan sebesar 42,56 persen, dari rata-rata 1.667 korban per bulan pada 2025 menjadi 2.377 korban per bulan pada 2026.
“Jika kasus keracunan terjadi berulang dan melibatkan ribuan orang, berarti ada masalah dalam pengawasan, kualitas bahan makanan, kebersihan, atau distribusinya,” ujar Fahriza.
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan bersifat insidental, melainkan mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem pelaksanaan MBG.
FSGI juga mengingatkan bahwa penurunan jumlah korban pada Februari tidak dapat dijadikan indikator perbaikan, karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Ramadan dan libur Idul Fitri.
Retno kembali menekankan bahwa tren kenaikan rata-rata tahunan menjadi indikator kuat bahwa persoalan mendasar belum terselesaikan secara komprehensif oleh Badan Gizi Nasional.
“Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menuntut evaluasi lintas sektor yang mencakup standar keamanan pangan, mekanisme pengadaan bahan baku, serta sistem distribusi yang aman dan terkontrol. Program MBG, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, justru menghadapi tantangan serius apabila aspek pengawasan tidak diperkuat secara sistematis.”
Kondisi ini juga membuka ruang refleksi terhadap peran negara dalam memastikan bahwa setiap kebijakan berbasis pelayanan publik dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan maksimal terhadap masyarakat.
Insiden yang terjadi menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak dapat diukur semata dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan layanan yang diberikan.
Desakan evaluasi total yang disampaikan FSGI memperlihatkan bahwa publik mengharapkan perubahan nyata, bukan sekadar perbaikan administratif yang bersifat sementara.
Kasus Pondok Kelapa menjadi simbol dari tantangan yang lebih luas, di mana sistem yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak berulang.
Situasi ini menuntut komitmen kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh, termasuk memperkuat pengawasan dan memastikan standar keamanan pangan dipatuhi tanpa kompromi.
Program yang bertujuan mulia akan kehilangan legitimasi apabila pelaksanaannya justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar menghadirkan perlindungan nyata, menjaga kesehatan generasi muda, dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi serta akuntabilitas yang konsisten.
