Aspirasimediarakyat.com — Polemik pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) kembali mencuat ke ruang publik setelah muncul suara kritis dari seorang pelajar yang meminta agar alokasi dana tersebut dialihkan untuk kesejahteraan guru, memantik respons dari parlemen sekaligus membuka perdebatan lebih luas mengenai prioritas kebijakan fiskal negara di tengah tuntutan pemerataan kesejahteraan dan efektivitas program sosial yang menyasar generasi muda.
Pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menegaskan bahwa pengalihan anggaran MBG sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah sebagai pelaksana program. Ia menekankan bahwa DPR tidak lagi memiliki ruang intervensi dalam tahap implementasi kebijakan tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Said saat merespons permintaan seorang siswa di Kudus yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk membantu kesejahteraan guru. Menurutnya, mekanisme perubahan kebijakan harus tetap mengikuti koridor kewenangan yang telah diatur dalam sistem pemerintahan.
“Pada aspek pelaksanaan program, hal tersebut merupakan domain pemerintah, kewenangannya tentu bukan di DPR lagi,” ujar Said di Kompleks DPR, Jakarta, Senin, 6 April 2026, menegaskan batas peran lembaga legislatif dalam program tersebut.
Said juga memilih tidak memberikan komentar lebih jauh terkait usulan pengalihan anggaran tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dengan harapan kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.
Di sisi lain, pembahasan internal antara Badan Anggaran DPR dan Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap dinamika pelaksanaan program MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup dan berfokus pada evaluasi capaian serta tantangan di lapangan.
Dalam forum tersebut, Said mengapresiasi capaian BGN yang telah membangun sekitar 26 ribu titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua fasilitas tersebut memenuhi standar kelayakan operasional.
Masalah tata kelola menjadi sorotan penting, terutama terkait sejumlah dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi program yang cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan kualitas yang memadai.
Said mengungkapkan bahwa Kepala BGN memiliki komitmen untuk memperbaiki tata kelola tersebut, termasuk dengan mencabut dan menangguhkan operasional sejumlah titik yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
Langkah penertiban ini menjadi sinyal bahwa program MBG tidak hanya menghadapi tantangan distribusi, tetapi juga kualitas implementasi yang berpotensi memengaruhi efektivitas tujuan awalnya, yakni pemenuhan gizi bagi pelajar.
Selain itu, BGN juga melaporkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp20 triliun setelah penyesuaian pelaksanaan program menjadi lima hari sekolah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah adaptif dalam menghadapi tekanan fiskal yang semakin kompleks.
Said mendukung langkah efisiensi tersebut dengan menekankan pentingnya sensitivitas terhadap kondisi keuangan negara. Ia mendorong adanya pembagian beban dan penajaman prioritas dalam setiap kebijakan publik yang diambil.
Di tengah pembahasan teknokratis tersebut, suara dari akar rumput justru menghadirkan perspektif berbeda. Seorang pelajar SMK di Kudus, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, secara terbuka menolak manfaat MBG untuk dirinya.
Rafif mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto dengan harapan agar alokasi anggaran yang seharusnya ia terima dapat dialihkan menjadi tambahan kesejahteraan bagi para guru di sekolahnya.
“Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” ujarnya, mencerminkan kepekaan sosial yang jarang muncul dalam diskursus kebijakan publik.
Ia mengaku prihatin melihat kondisi sebagian guru yang tetap mengajar dengan dedikasi tinggi meskipun kesejahteraannya dinilai belum memadai. Pengalaman langsung tersebut menjadi dasar sikapnya dalam menyuarakan usulan tersebut.
Secara sederhana, Rafif menghitung bahwa nilai manfaat MBG yang akan ia terima hingga lulus mencapai sekitar Rp6,75 juta. Baginya, jumlah tersebut mungkin tidak signifikan secara personal, tetapi memiliki arti simbolik bagi penghargaan terhadap guru.
“Fenomena ini membuka ruang refleksi bahwa kebijakan publik tidak selalu dipersepsikan sama oleh penerima manfaat. Ada dimensi moral dan empati yang kerap luput dari perhitungan teknokratis dalam penyusunan program negara.”
Program MBG sendiri sejak awal dirancang sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari kritik terkait efektivitas dan prioritas anggaran.
Dalam konteks hukum dan kebijakan, pengelolaan anggaran negara harus mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan tepat sasaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara. Setiap perubahan kebijakan juga memerlukan kajian komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Perdebatan yang muncul saat ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya diuji oleh indikator kinerja, tetapi juga oleh persepsi keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Program yang baik secara desain belum tentu diterima secara utuh tanpa dialog yang memadai.
Ketegangan antara kebutuhan gizi pelajar dan kesejahteraan guru menjadi gambaran kompleksitas prioritas pembangunan manusia, di mana setiap kebijakan memiliki implikasi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara sederhana.
Situasi ini menegaskan bahwa ruang partisipasi publik, termasuk suara pelajar, memiliki peran penting dalam memperkaya perspektif kebijakan, sekaligus menjadi pengingat bahwa negara harus terus mendengar dinamika aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, pengelolaan anggaran publik menuntut ketelitian, transparansi, dan keberanian untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan visi jangka panjang, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat.
