Aspirasimediarakyat.com — Tumpukan ribuan rekomendasi audit yang belum dituntaskan di Kementerian Pekerjaan Umum bukan sekadar catatan administratif yang terabaikan, melainkan sinyal keras tentang rapuhnya fondasi pengendalian keuangan negara yang berpotensi menggerus akuntabilitas publik, mengaburkan jejak pemulihan kerugian triliunan rupiah, serta membuka ruang sistemik bagi berulangnya praktik yang sama tanpa konsekuensi hukum yang jelas.
Sorotan terhadap persoalan ini menguat setelah Indonesian Audit Watch (IAW) mengungkap adanya indikasi kegagalan sistemik dalam tata kelola keuangan di lingkungan kementerian tersebut. Penilaian ini bukan muncul tanpa dasar, melainkan berpijak pada data konkret tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan skala persoalan yang tidak bisa lagi dianggap biasa.
Berdasarkan data tersebut, terdapat 1.305 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara tuntas atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nilai temuan yang menyertainya mencapai sekitar Rp2,6 triliun, angka yang secara kuantitatif mencerminkan potensi kerugian negara dalam skala besar dan secara kualitatif menggambarkan lemahnya disiplin tata kelola.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa lagi dipersepsikan sebagai kesalahan teknis semata. “Kalau ribuan rekomendasi tidak selesai, itu bukan lagi soal teknis. Itu tanda sistem tidak berjalan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta.
Pandangan tersebut mengacu pada standar audit internasional yang menempatkan kondisi seperti ini dalam kategori kegagalan pengendalian menyeluruh. Dalam kerangka tersebut, ketidakmampuan menindaklanjuti rekomendasi audit secara konsisten mencerminkan adanya cacat struktural dalam sistem pengawasan internal.
Iskandar bahkan menyebut fenomena ini sebagai “systemic control failure”, yakni kegagalan sistem yang terjadi secara berulang dan terstruktur. Istilah ini bukan sekadar label, melainkan diagnosis terhadap kondisi di mana mekanisme pengendalian tidak lagi efektif menjalankan fungsi pencegahan dan koreksi.
Temuan yang terus berulang dari tahun ke tahun semakin memperkuat dugaan bahwa akar persoalan tidak pernah disentuh secara serius. Alih-alih melakukan pembenahan mendasar, respons yang muncul dinilai hanya bersifat kosmetik, menutupi permukaan tanpa menyentuh inti masalah.
“Yang dilakukan hanya pembersihan permukaan. Akar masalahnya tetap dibiarkan,” kata Iskandar, menggambarkan pola penanganan yang cenderung reaktif dan tidak menyentuh reformasi struktural yang dibutuhkan.
Lebih jauh, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena tidak adanya kejelasan terkait pemulihan kerugian negara. Nilai Rp2,6 triliun yang tercatat dalam temuan audit tidak disertai transparansi mengenai berapa yang telah dikembalikan ke kas negara.
Selain itu, aspek penegakan hukum juga menjadi tanda tanya besar. Tidak terdapat informasi yang memadai mengenai berapa banyak temuan yang telah diproses secara hukum, sehingga memunculkan kesan bahwa mekanisme akuntabilitas berjalan tanpa kepastian.
“Rp2,6 triliun itu bukan angka kecil. Tetapi berapa yang sudah kembali? Tidak jelas. Berapa yang diproses hukum? Juga tidak jelas,” tegas Iskandar, menyoroti kekosongan informasi yang seharusnya menjadi hak publik.
Ketiadaan transparansi ini dinilai berpotensi menciptakan efek domino yang berbahaya bagi sistem birokrasi. Tanpa kejelasan sanksi dan pemulihan, pelanggaran dapat dipersepsikan sebagai risiko yang bisa ditoleransi.
“Pesan yang muncul adalah pelanggaran bisa terjadi tanpa konsekuensi. Ini sangat berbahaya,” ujarnya, mengingatkan bahwa absennya efek jera dapat memperkuat budaya permisif dalam pengelolaan keuangan negara.
IAW juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal sebagai salah satu akar persoalan utama. Dalam sistem tata kelola modern, pengawasan internal merupakan garis pertahanan pertama yang seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini.
“Kalau pengawas internal tidak berfungsi, maka sistem kehilangan lini pertahanan. Ini membuka ruang kebocoran terus-menerus,” jelas Iskandar, menegaskan pentingnya revitalisasi peran pengawasan internal.
“Dalam konteks regulasi di Indonesia, mekanisme tindak lanjut LHP BPK sebenarnya telah diatur secara jelas, termasuk kewajiban entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam jangka waktu tertentu. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini seharusnya memicu konsekuensi administratif maupun hukum.”
Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara serius, maka fungsi audit sebagai instrumen perbaikan sistem menjadi tereduksi hanya sebagai formalitas.
Situasi ini juga berdampak pada kredibilitas institusi publik secara keseluruhan. Publik berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
IAW mendorong langkah tegas untuk mengatasi persoalan ini, termasuk pelimpahan kasus-kasus yang berindikasi pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Selain itu, audit menyeluruh terhadap sistem pengendalian dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan temuan yang ada, tetapi juga untuk membangun ulang sistem yang lebih kuat dan tahan terhadap potensi penyimpangan di masa mendatang.
“Ini bukan sekadar memperbaiki laporan. Ini soal menyelamatkan sistem keuangan negara,” pungkas Iskandar, menegaskan urgensi tindakan yang tidak bisa lagi ditunda.
Persoalan yang mencuat ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik yang menentukan arah pengelolaan negara, sehingga ketegasan dalam menindaklanjuti temuan audit, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan transparansi pemulihan kerugian menjadi kebutuhan mendasar agar keuangan negara tidak terus berada dalam bayang-bayang kebocoran yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
